TNI Siap Hadapi Ormas yang Bertentangan dengan Pancasila, Ini Kata Ketua MPR RI

BENTENGSUMBAR.COM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“TNI berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 17 Januari 2017.

Ormas ini, sebut Panglima TNI, tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah. 

“Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila,” ujarnya.

Terkait gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, diakui Panglima TNI, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindset-nya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Panglima TNI mengaku sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas tersebut.

“Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri, membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial, dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas Front Pembela Islam (FPI), Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami ormas yang menentang ideologi Pancasila tersebut. “Organisasinya ada, tidak kita sebutkan, masih didalami,” ucapnya.

Dukungan MPR

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung pembubaran organisasi yang terbukti meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan konstitusi.

Hal itu disampaikan oleh Zulkifli dalam kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, Selasa, 17 Januari 2017.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, organisasi maupun kelompok penganut paham tertentu di Indonesia harus berjalan sesuai undang-undang dan tidak bertentangan dengan dasar negara.

Mereka juga tidak boleh melakukan tindakan anarkistis dan tindakan lain yang melanggar undang-undang.

"MPR menjadi pengawal konstitusi. Siapa pun, baik ormas maupun yang lainnya, yang bertentangan dengan konstitusi harus dibubarkan," kata Zulkifli.

Baik itu yang mau mendirikan negara Islam, yang mau menghidupkan PKI dan yang bertentangan dengan Pancasila, kita semua harus mencegahnya, ujar Zulkifli.

Ia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk tidak sependapat tentang hal-hal terkait ideologi. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan peraturan dan demokrasi, bukan dengan cara anarkistis. (setkab/kompas)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News