FPI dan GNPF-MUI Tak Ikut Aksi 212 Jilid 2 di DPR, Polda Metro Bakal Kerahkan 10 Ribu Personel

BENTENGSUMBAR.COM - Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok didemo sebagian umat Islam di negeri ini. Kali ini, demo tersebut digagas oleh Forum Umat Islam Indonesia (FUI) melalui Aksi 212 Jilid 2 di DPR RI yang menurut rencana akan digelar pada 21 Februari 2017. 

FUI menuntut Ahok dicopot dari jabatannya. Namun, aksi tersebut tak akan diikuti oleh Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Kenapa?

"GNPF tidak terlibat dan juga tidak ikut aksi, khususnya GNPF tidak akan ikut aksi 212. Habib Rizieq selaku dewan pembina dan UBN (Ustadz Bachtiar Nasir) sebagai ketua, termasuk pak Munarman tidak ikut turun," ujar Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera saat ditemui di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad malam, 19 Februari 2017.

Juru bicara FPI Munarman juga ikut mendampingi Kapitra saat memberikan pernyataan. Kapitra mengatakan alasan utama FPI dan GNPF tak ikut dalam aksi, karena mereka tak ikut merencanakan aksi itu. Ia mengatakan aksi itu adalah bagian dari domain umat.

"Ini kan umat membela ulamanya. Kami tak punya inisiatif ke situ. Biarkan umat berfikir sendiri atas ulamanya. Kita hanya menjaga agar mereka tidak distruktif," kata Kapitra, sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

Ia juga mengatakan agar aksi ini tidak membawa atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI. Meski begitu, Kapitra mengatakan FPI dan GNPF-MUI akan tetap memantau jalannya aksi ini.

"Kami hanya memonitor, kalau istilah Habib Rizieq itu, agar aksi ini tidak kontraproduktif," kata Kapitra. Ia bahkan tak menutup kemungkinan Rizieq dan pimpinan FPI dan GNPF-MUI lainnya untuk turun, jika kondisi mereka nilai darurat.

"Umpamanya ada orang-orang yang ikut nebeng di dalamnya, sehingga aksi yang tadi dengan niat menyampaikan aspirasi begitu ke Komisi 3 DPR, ketika ada yang menunggangi, maka jika diperlukan Insya Allah pimpinan GNPF dan dewan pembina membantu untuk menengahi, atau menyelesaikannya," kata dia.

Adapun dalam aksi nanti, Kapitra meminta agar massa aksi tetap pada identitas aksi muslim. Selama ini, menurut dia, beberapa aksi bela islam telah membuktikan aksi bisa berjalan damai, bersih, juga aspiratif.

Ia pun meminta penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan kekerasan. "Jadi kalau ada yang tak damai, itu bukan dari umat islam. Minta aparat tindak tegas saja," kata dia.

Aksi 212, rencananya digelar di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 21 Februari 2017. Demonstrasi itu dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath.

Untuk aksi 21 Februari itu, rencananya bakal diikuti ratusan ribu massa dari berbagai daerah. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dicopot dari jabatannya. Mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, stop penangkapan mahasiswa, dan mendesak aparat hukum memenjarakan penista agama. Penista agama yang mereka maksud adalah Ahok yang saat ini tengah menjalani persidangan dalam perkara penistaan agama.

Jika tuntutan tak diakomodir, mereka siap menduduki Gedung Parlemen. Mereka juga merencanakan aksi lempar jumroh, atau melempar kerikil di DPR.

10 Ribu Personel  Polisi Dikerahkan

Kepolisian Daerah Metro Jaya siap mengawal aksi 212 pada Selasa, 21 Februari 2017. Demonstrasi itu dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath.

Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan Polda akan mengerahkan 10 ribu personel untuk mengamankan aksi tersebut. "Petugas kepolisian siap mengawal aksi," ujarnya, Minggu, 19 Februari 2017.

Argo menuturkan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait dengan rencana demo tersebut dari koordinator aksi pada Sabtu, 18 Februari 2017.

Menurut pemberitahuan, massa akan beraksi setelah menunaikan salat subuh. Sekitar pukul 07.00, mereka akan bergerak menuju gedung DPR/MPR. Massa menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai terdakwa penistaan agama, dicopot dari jabatannya. 

Terkait isu itu, Argo mengimbau massa menjaga keamanan dan ketertiban selama menyampaikan pendapat di muka umum. Massa juga diminta menggelar aksi hingga pukul 18.00 seusai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Persiapan aksi 212 yang diinisiasi oleh Forum Umat Islam telah mencapai 70 persen. Sekretaris Jenderal FUI Al Khatath memprediksi aksi 212 akan diikuti sekitar 10.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia.

Persiapan Aksi

"Persiapannya sudah 70 persen. Yang hadir bisa mencapai 100.000 orang. Namun yang sudah mendaftarkan diri sekitar 10.000 orang," kata Al Khatath, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Senin, 20 Februari 2017.

Massa yang hadir itu datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka, kata Al Khatath, merupakan anggota sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam FUI. 

"Jadi FUI itu gabungan dari sekitar 80 ormas Islam, baik laki-laki maupun perempuan seperti Persis, Al Irsyad, Majelis Mujahidin, Dewan Dakwah, termasuk Front Pembela Islam," tutur Khatath.

Muhammadiyah Himbau Masyarakat Tak Ikut Aksi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat tidak ikut terjun dalam aksi 21 Februari atau 212 yang rencananya digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, besok. Muhammadiyah menilai aksi tersebut sangat tidak bermanfaat dan dipelopori oleh kelompok radikal Islam.

Selain dipelopori oleh kelompok radikal, Muhammadiyah juga menilai aksi 212 ditunggangi banyak kepentingan untuk memecah belah umat Islam. Atas pertimbangan itu, Muhammadiyah mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti aksi damai 212.

"Aksi damai 212 sangat tidak bermanfaat, masyarakat dihimbau untuk tidak mengikuti aksi damai 212," demikian pernyataan Muhammadiyah seperti dikutip dari laman resminya, Senin, 20 Februari 2017. (bs/tempo/CNNIndonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News