BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengapresiasi Presiden Joko Widodo karena tak ikut kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017. Jimly mengatakan Presiden Jokowi telah menunjukkan sikap kenegarawanan karena berhasil menjadi kepala negara bagi semua rakyat.
"Saya menilai dia (Jokowi) tidak ikut-ikutan. Dia menjaga dirinya sebagai presiden milik semua. Dan memang harus demikian," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Jimly mengatakan sikap Jokowi seharusnya ditiru kepala daerah lain. Sebab, seorang politikus, kata dia, ketika sudah terpilih menjadi kepala daerah maupun negara, harus bisa melayani semua rakyat, baik yang memilihnya maupun tidak.
"Tapi kan ada macam-macam persepsi. Oh, ini masih kepala daerah, bukan kepala negara, jadi enggak apa-apa. Seharusnya tidak boleh gubernur-gubernur itu ikut kampanye," ucap Jimly.
Menurut Jimly, kepala daerah atau negara adalah aparat yang harus bersikap netral. Dengan demikian, tidak baik jika mereka memberi indikasi akan memilih siapa saat pilkada.
Meski demikian, presiden maupun gubernur tetap memiliki hak politik untuk memilih. "Itu tidak boleh dihalangi, itu hak konstitusional seseorang untuk memilih," ujarnya. (tempo)
"Saya menilai dia (Jokowi) tidak ikut-ikutan. Dia menjaga dirinya sebagai presiden milik semua. Dan memang harus demikian," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Jimly mengatakan sikap Jokowi seharusnya ditiru kepala daerah lain. Sebab, seorang politikus, kata dia, ketika sudah terpilih menjadi kepala daerah maupun negara, harus bisa melayani semua rakyat, baik yang memilihnya maupun tidak.
"Tapi kan ada macam-macam persepsi. Oh, ini masih kepala daerah, bukan kepala negara, jadi enggak apa-apa. Seharusnya tidak boleh gubernur-gubernur itu ikut kampanye," ucap Jimly.
Menurut Jimly, kepala daerah atau negara adalah aparat yang harus bersikap netral. Dengan demikian, tidak baik jika mereka memberi indikasi akan memilih siapa saat pilkada.
Meski demikian, presiden maupun gubernur tetap memiliki hak politik untuk memilih. "Itu tidak boleh dihalangi, itu hak konstitusional seseorang untuk memilih," ujarnya. (tempo)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »