Sebelum menyampaikan atau menginstruksikan hal tersebut, Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan bahwa seluruh warga NU harus saling mencintai dan mengasihi. "Ukhuwah Islamyiah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, ditambah satu lagi ukhuwah Nahdliyah," katanya, seperti dilaporkan laman PBNU.
Sebab, dia tidak ingin warga NU ketika menjalankan ukhuwah Islamiyah, wataniyah, dan insaniyah, saling tercerai berai di lingkup internal NU sendiri. "Makanya perlu ditambah ukhuwah Nahdliyah," kata Ma'ruf.
Kemudian terkait adanya rencana aksi 112 yang digagas FUI, Ma'ruf Amin menginstruksikan agar warga NU tidak berpartisipasi di dalamnya. "Atas nama rais aam PBNU, saya instruksikan warga NU tidak turun aksi 112," ujarnya.
Ia menilai, untuk menjaga negara memang perlu ada kerja sama antara kalangan ulama dengan umara atau pemerintah. Tanpa adanya kerja sama tersebut, menurut dia, akan terasa sulit dalam menjaga keutuhan negara.
NU dan Muhammadiyah Depok Serentak Melarang
Polresta Depok, Jawa Barat, melarang warga Kota Depok mengikuti long march ikut unjuk rasa 112, yakni pada 11 Februari nanti. Polisi mengumpulkan para ulama untuk melakukan koordinasi.
Kapolresta Depok Komisaris Besar Herry Heriawan mengumpulkan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, FPI, serta sejumlah tokoh agama lainnya. Dari silaturahmi ini disepakati warga Depok tidak turun ke Jakarta.
"Dari silaturahmi kami dengan pemuka muslim ini, kami sepakat tidak akan turun ke Jakarta untuk aksi itu. Sebab, dilarang," ujar Herry di Mapolresta Depok, Rabu (8/2/2017).
Dikatakan Herry, Polda Metro Jaya telah tegas menyatakan aksi tersebut tidak mendapatkan izin dan dilarang. Soalnya, kegiatan tersebut dianggap telah menyalahi aturan penyampaian pendapat di muka umum.
"Polisi akan tetap menjaga situasi kondusif di Depok. Dan ulama sepakat tidak turun ke Jakarta," ujarnya.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Depok Raden Salamun menyatakan pihaknya akan patuh kepada putusan Pengurus Besar NU. "Kami taslim atau mengikuti, dan tidak akan turun. Bahkan, melarang warga NU ikut," ujarnya.
Namun, NU Depok tidak bisa melarang warganya yang mau ikut atas nama pribadi. Namun, jika warga NU ikut aksi 112, mereka dilarang membawa atribut NU.
Menurut dia, semangat NU melarang warga ikut aksi itu untuk menjaga kondusifitas pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017. "Poinnya jaga pelaksanaan pilkada serentak agar kondusif. Jadi, warga NU tidak perlu ikut," ucapnya.
Menurut dia, 60 persen warga Depok dari kalangan NU. Aksi 112 di Jakarta, kata dia, tidak ada kepentingannya dengan warga Depok. "Demo-demo sebelumnya tidak murni urusan pilkada. Tapi, ditunggangi kelompok-kelompok lain yang tidak menginginkan Indonesia ini tertib dan damai."
NU Depok akan memberikan sanksi bagi pengurus yang ikut aksi tersebut. Bahkan, pihaknya akan memproses jika ada warga Depok, yang membawa atribut NU untuk ikut aksi 112. "Sebaiknya bantu polisi untuk berdoa dan istigasah di rumah masing-masing agar pilkada lancar dan tertib," ucapnya.
Ketua Muhammadiyah Kota Depok Idrus Yahya mengatakan, sesuai dengan ketetapan Maklumat Pemimpin PP Muhammadiyah di Yogyakarta, pihaknya melarang jemaah ikut ke Jakarta untuk aksi 112. Sebab, Muhammadiyah mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya.
"Lebih baik nggak usah ikut demo 112 itu. Nanti lebih banyak mudaratnya," ujar Idrus di Mapolresta Depok.
Temui Wiranto
Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Kapitra Ampera bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Wiranto, hari ini.
Kapitra bertemu dengan Wiranto sekitar satu jam, salah satunya menyampaikan aspirasi mengenai rencana aksi 11 Februari.
“Kami ingin damai, diperlakukan sama, harus ada harmonisasi dan kesejahteraan yang sama,” kata Kapitra di kantor Kemenkopolhukam, Kamis (9/2).
Kapitra mempertanyakan aparat hukum yang hendak melarang pelaksanaan aksi 112. Menurut dia, penyelenggara negara mesti berlandaskan konstitusi dan undang-undang.
“Selain tidak melanggar undang-undang, ya enggak bisa negara melarang apa pun. Karena masyarakat ini diatur oleh konstitusi,” kata dia.
Hingga kini Kapitra belum dapat memastikan aksi 112 dapat dilaksakanan pada Sabtu mendatang. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyatakan tak akan mengeluarkan izin aksi 11 Februari. Acara yang berdekatan dengan masa tenang Pilkada ini dinilai dapat mengganggu kegiatan masyarakat.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut aksi 112 akan dialihkan menjadi kegiatan keagamaan di Masjid Istiqlal.
Larangan demo ini menurut Tito sudah dikoordinasikan Polri dengan KPU, Panwaslu termasuk menyiapkan pengamanan bersama Polda Metro Jaya dengan melibatkan TNI.
Kapitra menjelaskan aksi 112 bukanlah aksi demo karena para peserta tak berasal dari kalangan politikus atau partai politik. Aksi nanti, kata dia akan diisidengan kegiatan sholat bersama, gerak jalan dan berzikir.
"Kami tidak pernah mau demo, kami ini mau beribadah dan bersilaturahim, gerak jalan, bukan demo. Kalau demo itu kan kesannya melakukan protes atas sesuatu yang kami tidak puas, tidak diapresiasi," katanya.
Kapitra juga menyebut bahwa aksi 112 tidak terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Tentu para calon harus menahan diri juga, jangan sampai memanfaatkan situasi-situasi seperti itu untuk melakukan hal yang kurang baik, tercela," ujarnya.
Ini Kata Wiranto
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai pihak kepolisian mempunyai pertimbangan yang matang dalam mengeluarkan larangan penyelenggaraan aksi menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Minggu tenang dalam pemilu ini sebenarnya didesain untuk memberikan waktu bagi masyarakat menentukan siapa calon terbaik yang seharusnya mereka pilih, makanya masa itu tidak boleh diganggu," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (8/2/2017).
"Jadi, bukan serta-merta saya melarang. Tidak ada hak saya untuk melarang, tapi kalau aturan sudah mengatakan tidak boleh, maka kewajiban saya adalah mengarahkan. Mudah-mudahan temen-teman memahami ini," lanjutnya.
Meski demikian, mantan Panglima ABRI/TNI itu tidak melarang aksi "112" yang rencananya digelar oleh Forum Umat Islam (FUI), namun harus tetap mematuhi aturan yang berlaku.
"Kami tidak pernah melarang aksi, karena itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan ada undang-undangnya, tapi kami mengarahkan agar aksi itu masuk dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku," ujarnya.
Penyelengara aksi di ruang publik, kata dia, haruslah mengantongi persetujuan dari pihak kepolisian. "Tatkala polisi mempertimbangkan bahwa yang dilakukan ini jelas-jelas akan mengganggu kepentingan yang lain, tentu mereka bisa melarang. Ini berarti aksi tidak bisa dilakukan," tegasnya. (by/republika/tempo/detik/cnnindonesia)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
