Presiden Jokowi Sebut Demokrasi Indonesia Sudah Keblabasan, Ini Saran Fadli Zon dan Fahri Hamzah

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak juga yang bertanya kepada dirinya, apakah demokrasi Indonesia saat ini sudah terlalu bebas dan sudah keblabasan. 

“Saya jawab iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan, ”kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi, 22 Februari 2017.

Menurut Presiden, praktik demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.

Penyimpangan praktik demokrasi itu, lanjut Presiden, mengambil bentuk nyata, ya seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA (Suku Agama dan Rasialis) ini harus kita ingatkan, kita hindari.

Presiden menggarisbawahi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta, bahwa bertebarannya kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat ini, kalau diterus-teruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita.

“Tetapi saya meyakini bahwa ini juga menjadi ujian, yang nantinya kalau ini bisa kita lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang, akan menjadikan kita semakin tahan uji bukan justru melemahkan,” ujarnya.

"Tetapi kalau tenaga pikiran kita habis untuk hal-hal yang seperti ini, dan tidak kita hentikan, kita lupa pada pekerjaan utama kita yaitu mensejahterakan rakyat," ungkap mantan Walikota Solo ini.

Kuncinya, dalam demokrasi yang kebablasan, menurut Presiden Jokowi, adalah penegakan hukum. 

“Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa, terus-menerus berurusan dengan hal-hal dalam, seperti dalam 4-5 bulan ini, yang kita hadapi, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan masalah ekonomi kita,” tegas Presiden Jokowi.

Saran Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut bicara menanggapi tentang pidato Jokowi tersebut. Ia mempertanyakan langkah presiden agar demokrasi Indonesia kembali ke demokrasi Pancasila.

"Jadi kalau pemerintah atau presiden mengatakan demokrasi kita kebablasan, harusnya itu ucapan kayak pengamat ya. Harusnya presiden apa langkahnya, jangan hanya melontarkan, itu bisa kita bicarakan. Kalau kita mau membuat demokrasi, kita sesuai dengan demokrasi Pancasila," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Fadli menyebut demokrasi yang kebablasan terjadi karena sistem belum menunjang sepenuhnya. "Saya kira demokrasi kita kebablasan karena para aktornya dan sistem yang ada tidak menunjang. Kalau kebablasannya itu sebetulnya dalam pemilihan langsung," jelas Fadli. 

"Waktu itu kan mau kita kembalikan pemilihan ke perwakilan, sesuai dengan amanat Pancasila sendiri. Demokrasi kita sendiri kan demokrasi perwakilan tapi kan dari pihak pemerintah sendiri yang tak mau," sambungnya. 

Fadli lantas mengucap pernyataan Jokowi hanyalah sebuah retorika. Menurutnya, presiden dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang ada bisa membuat sebuah peraturan agar demokrasi tak lagi kebablasan. 

"Ya menurut saya retorika, presiden kan punya kewenangan, kekuasaan. Kalau demokrasi itu dianggap kebablasan, gimana supaya tidak kebablasan. Berarti kan harus ada aturan misalnya yang bisa kita ubah bersama-sama dengan DPR. Misalnya UU-nya, apakah sistemnya atau apakah itu," ungkap politikus Gerindra ini. 

"Menurut saya, presiden harus menjelaskan maunya apa, kan di situ juga disinggung berbagai aliran, liberalisme dan lain sebagainya. Di satu sisi, ada benarnya, di satu sisi what next? Mau apa? Kalau memang kebablasan, bagaimana cara kita kembali supaya tidak kebablasan?" cetus Fadli. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebut pidato Jokowi adalah sebuah kekeliruan.

"Presiden pidatonya keliru, yang membuat pidato harus memahami lebih dalam soal konsep-konsep dasar dari demokrasi. Demokrasi jangan disalahkan, ini dapatnya berdarah-darah," ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.

Menurut Fahri, kalimat 'demokrasi kebablasan' tidak ada dalam kamus. Yang kebablasan kata Fahri, adalah sisi dari demokrasi itu sendiri, yaitu kebebasan dan hukum. 

"Yang bisa kebablasan itu adalah sisi mata uang demokrasi, yaitu kebebasan atau hukum. Yang bisa kebablasan itu adalah kebebasan. Muncul istilah kebebasan sudah kebablasan, itu boleh," jelasnya. 

"Atau sisi lain dari demokrasi itu hukum atau regulasi sehingga banyak yang katakan ini over regulated, masyarakatnya terkunci, tak kreatif," sambungnya.

Agar tak ada yang kebablasan, Fahri menyebut kebebasan dan hukum dari demokrasi harus berjalan seimbang. Dia berkata demokrasi tidak bisa disebut kebablasan. 

"Dua sisi dari demokrasi, kebebasan dan hukum harus berjalan seimbang. Demokrasi tak bisa disebut kebablasan, yang bisa itu salah satunya, kebebasan atau hukum," ujarnya. 

Fahri menyebut tugas negara adalah menegakkan hukum dan keadilan. Jika hukum dan keadilan sudah benar-benar ditegakkan, kebebasan dalam berdemokrasi menjadi bertanggung jawab dan masyarakat dalam berpolitik semakin dewasa. 

"Tugas negara itu menegakkan hukum, keadilan. Ini secara otomatis akan melahirkan kebebasan bertanggung jawab dan menghasilkan kultur politik yang dewasa. Jangan kebebasan dikekang, itu oksigen bagi rakyat," tegasnya.

Terakhir, Fahri mengimbau Jokowi untuk mengkritik diri sendiri karena menurutnya masyarakat merasa hukum belum adil. 

"Pak Jokowi, kritiklah diri kita sendiri sebagai eksekutif dan penyelenggara negara bahwa sayang, rakyat merasa hukum belum adil. Begitu menyangkut orang tertentu, gak jadi. Begitu menyangkut orang tertentu, cepat," tandasnya. (setkab/detik)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News