Ahok Diyakini Bersih dari Kasus Korupsi e-KTP

BENTENGSUMBAR.COM - Belakangan ini beredar luas pesan berantai berisi nama-nama Anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 yang dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Nama-nama mantan anggota dari tiap fraksi di DPR dituliskan, termasuk salah satunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang kini menjabat Gubernur Jakarta dan sedang mengikuti pemilihan untuk masa jabatan kedua.

Tentu pesan berantai yang belum terbukti kebenarannya itu menjadi penting karena disebar di tengah pelaksanaan Pilgub Jakarta putaran kedua. Lalu bagaimana Ahok menanggapinya?

Kepada wartawan usai mengikuti pertemuan Presiden Afsel Jacob Zuma di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/3), Ahok hanya menjawab singkat.

"Mana mungkin gua ikut-ikut gituan."

Senin (6/3) kemarin, Ahok mengaku tidak tahu adanya pesan berantai yang mengutip namanya. Justru ia mempertanyakan yang beredar itu apakah memang daftar penerima fee proyek e-KTP atau hanya daftar anggota Komisi II periode ketika kasus terjadi.

“Enggak tahu saya. Itu cuma daftar terima e-KTP atau daftar anggota Komisi II? Masukin daftar situ kan bisa saja. Yang mau bagiin bikin daftar terima apa enggak?” tanyanya waktu itu.

“Yang pasti, uang perjalanan dinas lebih sehari dua hari saja saya balikin kok. Kamu cek saja. Perjalanan dinas enggak sesuai harinya saya balikin. Uang yang tidak dipotong pajak, pasti ini uang enggak bener. Orang sudah tahu siapa Ahok kok, siapa berani kasih duit ke gua, langsung gua laporin ke KPK.”

Ahok hanya kurang dari tiga tahun menjabat di DPR, yaitu periode 1 Oktober 2009 - 26 April 2012, tahun ketika dia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo.
‎
Untuk diketahui, KPK sudah menyelesaikan pemberkasan dakwaan perkara dugaan korupsi e-KTP itu. Sebentar lagi, perkaranya akan dibuka di persidangan.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo sudah menyebut bahwa persidangan kasus itu tampaknya akan membuat geger. Sebab akan muncul nama-nama penting sekaligus perusahaan tertentu yang ternyata ada kaitan dengan kasus itu.‎

Partai pendukung pasangan calon nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, yakin Ahok bersih dari kasus dugaan korupsi e-KTP.

Sekjen PDI Perjuangan (PDI), Hasto Kristyanto, mengatakan, pihaknya meyakini Ahok tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Karena pada saat itu, kata Hasto, Ahok mengaku tidak menerima suap dan malah tidak setuju terhadap program e-KTP.

"Enggak takut. Aku yakin Ahok bersih. Dia enggak disebut tulisan nama. Jelas-jelas dia mengatakan tidak menerima dan tidak setuju terhadap program e-KTP saat itu," kata Hasto di Hotel Novotel, Jakarta Barat, Kamis (9/3).

Selain diisukan Ahok turut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP, juga disukan banyak kader PDIP yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Mendengar isu tersebut, kata Hasto, pihaknya langsung melakukan klarifikasi terhadap para kader yang diisukan turut menerima dana e-KTP tersebut.

"Kami melakukan klarifikasi, siapa pun yang salah gunakan kekuasaan akan diberikan sanksi tegas oleh partai. Klarifikasi sudah kami lakukan ke Ganjar, Arif dan Laoly. Yang bersangkutan menyatakan itu dicatut. Jadi biar lah pengadilan yang akan membuktikan hal tersebut," ungkapnya.

Hasto mengingatkan, pada saat kasus itu terjadi, PDIP berada dalam posisi partai oposisi atau di luar pemerintahan. Sehingga, lanjut dia, hal itu menjadi bukti PDIP bukanlah perancang (desainer) dari program e-KTP tersebut.

"Karena program single identity number saat digagas Bu Mega bukan berdasarkan proyek besar-besaran seperti itu. SIN ini dilakukan dengan menggunakan data base yang ada dengan mengintegrasikan data yang sudah ada. Bukan dengan pendekatan proyek seperti e-KTP ini," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Yorrys Raweyai, menegaskan, partainya tidak akan melindungi kadernya yang melakukan tindakan korupsi. Partai Golkar mendukung KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Kita sepakat dari Golkar, bahwa Golkar tidak akan melindungi siapa pun dan Golkar terdepan mendukung KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi. Itu komitmen kita. Ada konsekuensi yang kita hadapi," kata Yorrys.

Melihat adanya nama Ketua Umum Partai Golkar, Setyo Novanto, dalam barisan nama penerima dana e-KTP, Yorrys menegaskan, partainya sedang melakukan konsolidasi internal untuk memastikan hal itu.

"Kita sedang konsolidasi internal," ujarnya singkat. (buya/beritasatu)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News