Disamping Evaluasi Realisasi PAD, Pansus I DPRD Kota Padang Sarankan Penambahan Pendapatan

Ketua Pansus I Masrul Rajo Intang Didampingi Miswar Djambak dan Azirwan Yasin. 

BENTENGSUMBAR.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menetapkan tiga Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padang tahun 2016. Penetapan tiga Pansus dilakukan melalui rapat paripurna, Senin, 3 April 2017.

Ketua DPRD Padang, Erisman mengatakan, penetapan Pansus I, II dan III guna memenuhi surat Sekda Padang nomor 130.4/72.1/Pem/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Pengantar Buku LKPj Wali Kota tahun 2016. Penetapan dalam rangka pembahasan LKPJ itu juga didasarkan pada rapat pimpinan dan fraksi-fraksi serta rapat Badan Musyawarah.

Searah Jarum Jam: Hadison, Maidestal Hari Mahesa, Muzni Zen, Amrizal Hadi, Azirwan Yasin, Arpendi Datuk Tan Bagindo, dan Rafli Boy. 

“Penetapan ini sangat penting agar bisa dilakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPj Walikota serta bisa dievaluasi bersama,” ujar Erisman.

Pansus I diketuai Masrul Rajo Intan dari Fraksi PAN akan membahas LKPj Walikota Padang tahun 2016 tentang Pendapatan dan Pembiayaan. Pansus II tentang Belanja Langsung diketuai Gustin Pramona dari Fraksi Nasdem dengan mitra kerja SKPD terkait bidang Belanja Lansung. Sedangkan Pansus III terkait bidang Belanja Tidak Langsung ditetapkan Faisal Nasir sebagai ketua.

Hadison dan Muzni Zen Ketika Pembahasan di Pansus I.  

“Terkait biaya yang timbul dari keputusan tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Padang tahun anggaran 2017,” terang Erisman.

Ketua DPRD Kota Padang kepada Pemko Padang sebagai pelaksana kegiatan agar masyarakat Kota Padang dapat terlayani sesuai dengan visinya sesegera mungkin agar masyarakat bisa menikmatinya. Tujuan utama dari setiap pemerintahan adalah membuat aturan untuk melindungi cara hidup yang diterima secara umum oleh suatu masyarakat.

Usman Ismail dan Amrizal Hadi Saat Pembahasan di Pansus I DPRD Kota Padang. 

Dengan pemotongan DAK Kota Padang dipotong sebesar Rp. 100 Miliar dan hal itu bisa terganggu dan Pemko bisa bersama DPRD mencari jalan terbaik untuk kemajuan Kota Padang.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal mengatakan, dengan ditetapkannya keputusan tersebut, maka tiap pansus diharapkan dapat segera melakukan pembahasan. Masing-masing Pansus nantinya harus menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang LKPj Walikota tahun 2016 tersebut.

Dasman Yanda Terlihat Selfi Ketika Pembahasan di Pansus I. 

Asrizal mengatakan, dengan keputusan tersebut, maka tiap pansus terkait diharapkan dapat segera melakukan pembahasan. Nantinya, masing-masing pansus harus menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan tentang LKPj Walikota tahun 2016 tersebut.

Dibaginya pembagian kerja LKPJ menjadi tiga pansus, ungkap Asrizal, yaitu pendapatan dan pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai evaluasi kinerja Pemko Padang selama TA 2016. Asrizal sendiri kali ini mengkoordinatori Pansus I DPRD Kota Padang. 

Iswandi Muchtar, Dasman Yanda, dan Amrizal Hadi Ketika Pembahasan Pansus I. 

Ketua Pansus I, Masrul Rajo Intan ketika diwawancarai khusus oleh media ini usai pembahasan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) mengatakan, pembahasan LKPj tahun 2016 ini melibatkan SKPD, bukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red) yang baru saja dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang. 

"Jadi, yang kita undang itu SKPD yang lama, bukan OPD yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintan nomor 18 tahun 2016. Bukan itu. Makanya, kita undang SKPD yang lama yang berkaitan dengan pendapatan. Seluruh SKPD yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red), itu diundang semua," ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Rabu kemaren. 

Pembahasan Bersama SKPD Terkait.  

Dikatakan Masrul, Pansus I bersama SKPD terkait membahas realisasi pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan. Misalnya saja, Dinas Pemuda Olahraga, dari target yang ditetapkan pada 2016 sebesar Rp2.750.000.000,-, hanya berhasil merealisasikan 71 persen lebih. 

"Nanti, realisasi pada masing-masing SKPD akan kita rangkum dan sampaikan dalam bentuk laporan. Saat ini kita masih dalam tahap pembahasan. Selain, Dispora, masih ada SKPD yang lain, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadan Kebakaran, dan lainnya," jelas Masrul lagi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Ketika Pembahasan. 

Untuk perbandingan pencapaian target PAD pertahunnya, ujar Masrul, misalnya saja pada Dinas Kesehatan, selalu terjadi peningkatan PAD dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada tahun 2014 hanya tereasliasi Rp14 miliar, sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi menjadi Rp18 miliar. 

"Namun harus diingat, kita tidak hanya mengejar pencapaian target PAD, tapi juga menggenjot pelayanan publik diberikan secara maksimal. Kalau ada orang yang ingin operasi di rumah sakit, jangan ditanya uangnya dulu, tapi lakukan tindakan medis secepatnya, sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Ini selalu saya wanti-wanti kepada RSUD dan Dinas Kesehatan," pungkas putra Bungus Teluk Kabung ini.

Pembahasan Pendapatan dan Pembiayaan Dengan RSUD Dr. Rasyidin Padang.  

Tak hanya mengevalusi realisasi pendapatan pada masing-masing SKPD, Masrul Rajo Intan juga menegaskan, pihaknya juga memberikan masukan kepada masing-masing SKPD bagaimana mencari penambahan pendapatan. Misalnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

"Kita menyarankan kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk merevisi Perda (Peraturan Daerah, red) yang ada. Sebab, pada Perda yang sekarang tentang Denda Akte Kelahiran, jika lewat dari 60 hari dari waktu kelahiran, maka didenda Rp60 ribu," jelasnya. 

Pembahasan Dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan.  

Masrul mengatakan, dari target yang ditetapkan untuk denda keterlambatan pengurusan Akte Kelahiran sebesar Rp650 juta, realisasinya mencapai Rp1 miliar lebih. Berarti ada sekira 100 ribu penduduk Kota Padang yang terlambat mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka. 

"Ini menunjukkan, masyarakat menganggap sepele mengurus Akta Kelahiran anak mereka. Saat diperlukan, baru mereka mengurus Akte Kelahiran. Kita sarankan Perdanya direvisi, yang dendanya Rp60 ribu ditingkatkan menjadi, ya bisa Rp150 ribu atau Rp200 ribu, seperti di Depok," cakapnya. 

Anggota Pansus I Maidestal Hari Mahesa Serius Mengamati Rincian Pencapaian Target SKPD.  

Pansus I pun mewanti-wanti praktek pungutan liar di masing-masing SKPD. Pansus I menyorot praktek pungli di Dinas Pemuda dan Olahraga terkait kontrak-kontrak tempat di GOR Haji Agus Salim. 

Pansus I DPRD Kota Padang:

Koordinator: Asrizal (F-PAN)
Ketua: Masrul Rajo Intan (F-PAN)
Wakil Ketua: Miswar Djambak (F-PG)
Sekretaris: Azirwan (F-NasDem)
Anggota: 
Maidestal Hari Mahesa (F-PPP)
Hadison (F-PKS)
Muzni Zen (F-Gerindra)
Usman Ismail (F-Demokrat)
Amrizal Hadi (F-NasDem)
Ilham Maulana (F-Demokrat)
Dasman Yanda (F-PPP)
Delma Putra (F-Gerindra)
Rafli Boy (F-Hanura)
Iswandi Muchtar (F-PB)
Arpendi Datuk Tan Bagindo (F-PG)

Staf Sekretariat DPRD Kota Padang, Rahmat Aziz Mencatat Jalannya Pembahasan Pansus I.  

Editor: Zamri Yahya, SHI
Dilaporkan Oleh: BY

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News