Prof Hamka Haq Sebut Ada Kelompok Berkedok Agama Ingin Mengganti Dasar Negara dan Idiologi Pancasila

BENTENGSUMBAR.COM - Kondisi kebangsaan Indonesia saat ini agak memprihatinkan karena munculnya kelompok-kelompok, yang sengaja atau tidak, telah merongrong persatuan bangsa dan mencoba mengingkari keberagaman bangsa.

"Kelompok-kelompok itu mengatasnamakan agama, ingin memecah belah bangsa dengan sengaja menyebar kebencian terhadap agama lain, dan atau etnis-etnis tertentu, yang pada dasarnya diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesa Raya," ujar Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Prof. DR. H. Hamka Haq, MA, Senin, 10 April 2017.

Tanpa menyebutkan nama, Hamka mengatakan kelompok-kelompok seperti ini tidak hanya mengganggu persatuan, tetapi ternyata juga ingin mengganti dasar dan ideologi Pancasila, dengan dasar dan ideologi negara yang lain.

Yakni ideologi berdasarkan agama, yang hanya cocok untuk negara-negara monoagama seperti di Timur Tengah, ujarnya.

"Di Timur Tengah, memang penduduknya misalnya 100 persen menganut Islam. Ideologi agama (Islam) tidak cocok untuk bangsa dan negara Indonesia, sebab secara realitas warga negara kita adalah beragam dari segi etnis, agama, bahasa dan budaya," kata Hamka.

Dia menyebut beberapa kelompok itu memang mengusung NKRI bersyariah. Mereka semakin tampak ke permukaan, memanfaatkan persoalan rasisme dengan aksi massa, yang dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jakarta.

Hamka menilai, kentalnya nuansa politis aksi-aksi itu tak bisa dihindarkan.

"Sebab, kalau misalnya tuntutan untuk tidak memilih kandidat non Muslim saja yang menjadi tujuan, mengapa di daerah lain, seperti Kabupaten Sula di Maluku Utara, daerah mayoritas Muslim, justru kandidat yang mereka usung dan dukung sepenuhnya adalah non Muslim, yakni Kristen?" bebernya.

Baginya, kelompok itu memilih momentum pilgub Jakarta yang merupakan ibu kota negara, dan segala aktivitasnya akan mudah tersiar secara global. Jadi, mereka seakan ingin memperlihatkan eksistensi dan berharap memperoleh simpati dunia internasional, ujarnya.

"Terutama mungkin dari kalangan negara-negara yang sejalan dengan garis ideologi perjuangannya," kata dia.

Dan sangat disayangkan bahwa kegiatan radikalisme dan sektarianis tersebut, yang belakangan muncul semakin masif, mungkin terjadi karena memperoleh kebebasan beraktivitas sejak awal, sehingga semakin lama semakin kuat dan besar pengaruhnya ke masyarakat.

Aparat TNI-Polri juga selalu dihadapkan dengan masalah hak asasi manusia, sehingga mereka sering ragu untuk bertindak tegas.

Sekarang, kata Hamka, karena sudah tampak akibat negatif yang ditimbulkan dari segi kebhinnekaan dan keutuhan NKRI, maka aparat seharusnya semakin tegas dan tidak segan-segan lagi menghadapi mereka.

"Hal ini tdak boleh ditawar-tawar, NKRI menjadi harga mati bagi kita semua, karena menyangkut eksistensi dan kelanjutan negara Pancasila," kata dia.

"Negara tidak boleh kalah dari segala jenis gangguan keamanan apapun. Begitu lengah, kelompok pengganggu akan semakin kuat dan memberi ancaman yang semakin masif. Dikhawatirkan api dalam sekam ini akhirnya menyala dan terus membakar hangus segenap warisan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia."

Di sisi lain, Hamka juga mengatakan, tokoh agama seharusnya turut berkontribusi mengurangi kegaduhan dalam bermasyarakat dan bernegara. Namun terkadang karena tekanan dari kelompok tertentu, lembaga agama atau tokoh agama sering tidak konsisten dalam menjalankan fungsi tersebut.

"Malah sering dijumpai secara personal tokoh agama tidak bisa lagi menyembunyikan naluri politiknya, dan ikut-ikutan bermain api dalam pertarungan politik praktis, seperti tampak dalam pilkada DKI Jakarta," kata dia.

Terlebih lagi para politisi yang seharusnya sadar untuk membela Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan kebinekaan itu justru semakin sulit melepaskan diri dari kepentingan pragmatis politik yang diembannya.

Seharusnya dalam menghadapi situasi kebangsaan seperti ini, para politisi bersikap sebagai negarawan, lebih mementingan kepentingan negara dan bangsa ketimbang kepentingan sesaat dari partainya, kata dia.

"Mereka lebih memilih memainkan pilgub Jakarta untuk jalan kemenangan politik praktis merebut kursi kepala daerah ketimbang menegakkan rasa persaudaraan kebangsaan. Ini tentu sangat disayangkan," tegasnya. (buya/bs)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News