BentengSumbar.com

KPK Sentil Raja Juli soal Operasi Tambang Ilegal di Hutan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto di hadapan langsung Menhut Raja Juli dan pejabat lainnya di beberapa kementerian terkait lainnya usai pemaparan hasil kajian KPK terkait pertambangan.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni disentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena adanya sejumlah tambang yang beroperasi di kawasan hutan tidak memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Hal itu disampaikan langsung Ketua KPK, Setyo Budiyanto di hadapan langsung Menhut Raja Juli dan pejabat lainnya di beberapa kementerian terkait lainnya usai pemaparan hasil kajian KPK terkait pertambangan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025.

Setyo mengatakan, hasil kajian dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK mengungkap beberapa permasalahan terkait dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Namun ternyata tidak semua pemegang IUP memiliki izin untuk beroperasi di kawasan hutan.

"Nah ini ada IUP yang kemudian dia memiliki PPKH, Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Tapi ada yang tidak punya," kata Setyo kepada wartawan pada konferensi pers bersama dengan tujuh kementerian di Gedung Merah Putih KPK.

Setyo menerangkan, dari total 9.009 tambang dengan kepemilikan IUP, hanya sekitar lebih dari setengahnya yang diketahui aktif.

Temuan itu berdasarkan kajian ataupun gerakan yang dilakukan KPK sejak beberapa tahun lalu.

"IUP itu ada 9.000-an lah. Kemudian dari 9.000 itu yang aktif 4.252. Berarti sisanya 4.755 itu nggak aktif," terang Setyo.

Pada kesempatan yang sama, Menhut Raja Juli enggan memberikan data yang dihimpun kementeriannya ihwal jumlah IUP yang beroperasi tanpa PPKH.

Politikus PSI itu mengatakan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan KPK untuk melakukan rekonsiliasi data.

Menurutnya, data soal luas lahan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin masih berbeda antar kementerian dan lembaga.

"Sementara, data yang kami miliki masih selisih sekitar 50.000 hektare dengan KPK, kami juga memiliki data berbeda dengan (BKPM)," kata Raja Juli. (*)

Sumber: RMOL

Kamis, Juli 24, 2025

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Pimpin Rapat Paripurna: Tetapkan Konsep Perubahan KUA-PPAS

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Rapat paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Kamis (24/7).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi memimpin rapat paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Kamis (24/7).

“Perubahan KUA-PPAS 2025 menjadi pedoman OPD dalam menyusun Perubahan RKA dan menjadi pedoman pula dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD,” kata Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.

DPRD Sumbar mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk mempedomani kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam Perubahan KUA- PPAS Tahun 2025, termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan.

“Perubahan KUA-PPAS 2025, akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan KUA-PPAS tersebut, tdak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2025.

“Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD,” tambahnya.

Ia menyampaikan, mengacu kepada materi muatan Perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam APBD Provinsi Sumbar 2025.

“Terdapat hutang daerah dan defisit yang cukup besar, maka fokus pembahasan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD,” tuturnya.

Muhidi menyebutkan, permasalahannya dihadapkan pada situasi yang sulit yang menyebabkan sulitnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti perkembangan perekonomian nasional dan daerah yang semakin melambat.

“Adanya SE Mendagri Nomor 900.1.13/67/64/SJ yang memberikan penekanan kepada daerah untuk memberikan keringanan dan pemotongan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB,” ungkapnya.

Namun demikian, sambung Muhidi, Badan Anggaran dan TAPD tetap mengupayakan agar target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dapat ditingkatkan, baik melalui optimalisasi objek yang sudah ada (intensifikasi).

“Maupun melalui upaya inovasi dan mencari sumber-sumber penerimaan baru yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebutnya.

Untuk diketahui, Keputusan DPRD itu diberi Nomor : 15/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perubahan KUA Tahun 2025.

Nomor : 16/SB/Tahun 2025 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perubahan PPAS Tahun 2025. (*)

Editor: Zamri Yahya

Kamis, Juli 24, 2025

Prabowo Geram Kasus Beras Oplosan: Kurang Ajar Itu, Serakah, Hilang Kekayaan Kita

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Presiden Prabowo Subianto geram terhadap praktik pengoplosan beras subsidi yang dijual sebagai beras premium pada acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-27 di JCC Senanyan, Jakarta, Rabu (24/7/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto geram terhadap praktik pengoplosan beras subsidi yang dijual sebagai beras premium.

Dalam pidatonya pada acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-27 di JCC Senanyan, Jakarta, Rabu (24/7/2025), Prabowo menyebut tindakan itu sebagai perbuatan pidana dan kurang ajar.

Prabowo menyoroti ironi dari rantai subsidi beras yang diberikan negara, namun kemudian dimanfaatkan segelintir pihak untuk mencari keuntungan pribadi.

"Bayangkan ya, beras kita subsidi benih. Kita subsidi pupuk. Pabrik pupuk milik rakyat milik negara. Pestisida disubsidi. Waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat. Ya, irigasi-irigasi dibangun oleh uang rakyat. Beras alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti (jadi premium)," kata Prabowo, dilansir dari Kompas TV.

Prabowo melanjutkan, beras biasa tersebut kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi setelah dikemas ulang seolah-olah sebagai beras premium.

"Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp 5.000-Rp 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak," tanya Prabowo kepada peserta Harlah PKB.

"Tidak," jawab peserta kompak.

"Ini adalah pidana. Ini enggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar itu. Serakah," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, potensi kerugian negara akibat perbuatan itu mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya.

"Satu tahun, dengan-dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang beras premium, dijual, ini hilang kekayaan kita Rp 100 triliun tiap tahun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu," ujar dia.

Presiden menyebut, jika dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 1.000 triliun dalam 5 tahun, yang seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki layanan publik seperti sekolah dan rumah sakit.

"Jadi, tidak bisa, saya tidak bisa membiarkan hal ini," ujar Kepala Negara.

Prabowo menegaskan telah memberi instruksi kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat. Bahkan, ia memerintahkan untuk melakukan penyitaan.

"Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan jaksa Agung usut, tindak," ujar dia.

Singgung serakahnomics

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengangkat Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945, menekankan bahwa sektor produksi strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

"Saudara-saudara, Pasal 33 Ayat 2 (UUD 1945) ini senjata pamungkas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak," tanya Prabowo.

Ia menyindir keras sistem ekonomi yang membuat Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, justru mengalami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

"Bagaimana Indonesia, produsen minyak goreng produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang," kata Prabowo.

"Jadi, saudara. Ini saya sampai cari-cari mazhab business apa, mazhab ekonomi apa ini? Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi di negara sendiri, minyak goreng hilang. Ini adalah menurut saya kurang ajar," ujar Prabowo.

Pernyataan itu disambut tawa dan tepuk tangan peserta acara.

"Sampai saya merasa perlu ada istilah baru, ini bukan mazhab neolib atau pasar bebas atau kapitalis, ini mazhab serakahnomics," ujar Prabowo.

"Tolong kawan-kawan kita yang di universitas-di universitas, itu yang pintar-pintar, tolong buka bidang studi serakahnomics," sambung dia. (*)

Sumber: Kompas.com

Kamis, Juli 24, 2025

Wako Fadly Amran Pimpin Langsung Rakor Pematangan Persiapan Peringatan Hari Jadi ke-356 Kota Padang

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin langsung rapat koordinasi dalam rangka mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-356 Kota Padang.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin langsung rapat koordinasi dalam rangka mematangkan persiapan peringatan Hari Jadi ke-356 Kota Padang yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (23/7/2025).

Didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir, rapat ini membahas sejumlah agenda besar yang akan mewarnai peringatan HJK Padang yang dijadwalkan berlangsung pada 3-10 Agustus 2025 mendatang.

Dalam arahannya, Wali Kota Fadly Amran menekankan pentingnya penyelenggaraan acara yang berkualitas dan selaras dengan tema besar HJK tahun ini, yakni “Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City.”

“Jangan keluar dari tema. Ini adalah daya tarik utama yang harus digaungkan secara masif. Branding Kota Padang menuju Kota Gastronomi harus diperkuat. Dan sosialisasikan dengan baik agar seluruh rangkaian acara ramai dikunjungi masyarakat,” tegas Fadly.

Sejumlah agenda utama yang akan digelar antara lain kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci, kunjungan delegasi Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI), Dakwah Serumpun, hingga pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Creative City Network (ICCN).

Selain itu, akan hadir pula berbagai kegiatan yang menyemarakkan peringatan HJK ke-365, seperti Padang Great Sale, kegiatan sosial donor darah, Gowes Siti Nurbaya, Fun Run, Kejuaraan Kempo, Selaju Sampan, Pesta Rakyat, Festival Marandang, Karnaval Kota Tua, Pawai Telong-Telong, serta Pameran dan Expo.

Fadly Amran juga mengingatkan panitia untuk memperhatikan seluruh aspek teknis pelaksanaan, mulai dari pengaturan waktu dan alur acara, penyediaan media center, hingga pelayanan bagi tamu undangan.

“Diperkirakan akan ada 30 ribu orang yang hadir baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Maka kualitas acara harus dijaga. Kelancaran lalu lintas, keamanan, serta kenyamanan publik sampai dijaga dengan baik,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Maigus Nasir mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi demi mensukseskan rangkaian acara HJK. Menurutnya, seluruh potensi Kota Padang harus digerakkan bersama.

“Hari Jadi Kota Padang adalah momen reflektif atas capaian pembangunan sekaligus ajang promosi potensi daerah. Kita ingin peringatan tahun ini benar-benar berkesan, tidak hanya bagi warga kota, tapi juga tamu dari luar daerah dan mancanegara,” ujar Maigus.

Rapat ini turut dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Mairizon, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi selaku Ketua Panitia HJK Padang, jajaran Lantamal II Padang, Sekretariat DPRD, serta pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. (*)

Kamis, Juli 24, 2025

Tegang! Helikopter Tempur Iran Berhadapan dengan Kapal Perang AS di Laut Oman

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Situasi menegangkan terjadi di Laut Oman, Rabu (23/7/2025). Helikopter Angkatan Laut Iran berhadapan dengan kapal perang destroyer AS.

BENTENGSUMBAR.COM - Situasi menegangkan terjadi di Laut Oman, Rabu (23/7/2025).

Helikopter Angkatan Laut Iran berhadapan dengan kapal perang destroyer Amerika Serikat (AS).

Ketegangan berakhir setelah kapal perang AS, USS Fitzgerald, mengalah dengan mengubah arah setelah diancam oleh unit pertahanan udara Iran.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 10.00 waktu setempat saat USS Fitzgerald berusaha mendekati perairan yang dalam pengawasan AL Iran.

Media pemerintah Iran melaporkan, tim penerbal Wilayah Ketiga Angkatan Laut Iran (NEDAJA) segera mengerahkan helikopter ke atas kapal perang AS tersebut dan memperingatkannya untuk berbalik arah.

Kapal destroyer AS tersebut sempat mengancam akan menembak helikopter Iran seraya memaksanya untuk menjauh.

Namun kru helikopter Iran menolak seruan itu hingga membuat situasi menegangkan.

Dalam kebuntuan itu, helikopter AL Iran terus-menerus memperingatkan kapal perang AS untuk menjauh dari perairan tersebut. Di lain pihak, kapal perusak AS juga terus memperingatkan kru helikopter.

Saat situasi memanas, unit sistem pertahanan udara Iran turun tangan dengan memperingatkan USS Fitzgerald untuk mengubah arahnya menuju selatan atau akan ditembak rudal.

Akhirnya, kapal AS tersebut mengubah arah dengan menjauh dari wilayah yang berada di bawah pengawasan angkatan laut Iran, untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut.

Sejauh ini belum ada komentar dari otoritas AS terkait laporan media pemerintah Iran tersebut. (*)

Sumber: iNews.id

Kamis, Juli 24, 2025

DPRD Sumbar Gelar Rapat Akhir Pembasahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025, Fraksi Gerindra Dorong Pemprov Investasikan Dana Rajawali

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

DPRD Sumbar menggelar rapat akhir pembahasan penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7/2025) di ruang sidang utama.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon.

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat menginvestasikan puluhan miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak menyampaikan, saat ini Dana Rajawali sekitar Rp 97 Miliar lebih mengendap dalam bentuk deposito.

Dalam kondisi sulit saat ini, lanjut Khairuddin, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di Bank Nagari.

Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

“Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa,” ujarnya.

Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Fraksi partai gerindra dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah.

“Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” tambahnya.

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD,” tutup Khairuddin.(*)

Editor: Zamri Yahya

Kamis, Juli 24, 2025

Prabowo Tegaskan Bernegara Jangan Terlalu 'Mendewakan' Demokrasi, yang Penting Rakyat Kenyang

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi, bernegara tidak hanya prosedur demokratis, tetapi memastikan agar rakyat hidup dalam kesejahteraan.

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa demokrasi dalam bernegara memang penting tapi bukan segalanya.

Dia menegaskan, bernegara itu harus bisa menghadirkan kesejahteraan dan mengisi perut rakyat setiap harinya.

“Demokrasi penting, demokrasi yang formal, demokrasi yang normatif, tapi rakyat tidak punya rumah yang baik, rakyat yang lapar, anak-anak yang stunting, mereka yang tidak bisa cari pekerjaan, ini bukan tujuan bernegara bagi saya,” kata Prabowo di Jakarta, dikutip Kamis (24/7/2025).

Prabowo mengaku tak ragu untuk mengambil alih semua aset swasta di sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kalaupun ini dilakukan, bukan lah pelanggaran demokrasi atau HAM tapi menjalankan amanat Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diyakini Prabowo untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia kembali menggarisbawahi, bernegara tidak hanya prosedur demokratis, tetapi memastikan agar rakyat hidup dalam kesejahteraan.

"Kalau kita bicara negara, kalau kita bicara tujuan negara, ya tujuan negara adalah rakyat yang merasa aman, rakyat yang sejahtera, rakyat yang tidak ada kemiskinan, rakyat yang tidak lapar. Itu tujuan negara,” ujarnya.

Prabowo kemudian mengulas sedikit soal Pasal 33 UUD 1945.

Dia bilang pasal ini menjadi pelaksanaan konkret dari semangat keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Melindungi dari kemiskinan, melindungi dari kelaparan, melindungi dari ketidakadilan. Dan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tuturnya.

Kemudian, kata dia, pasal 33 ayat 1 disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Untuk itu, Prabowo meyakini seluruh bangsa Indonesia harus diperlakukan sebagai keluarga meskipun hal tersebut bertentangan dengan beberapa mazhab ekonomi, misalnya neoliberal.

“Di mashab neoliberal ini, menurut mereka enggak apa-apa kalau yang segelintir orang tambah kaya, enggak apa-apa. Biar segelintir orang tambah kaya, menurut teori itu, lama-lama kekayaan itu akan menetes ke bawah. Tapi kenyataannya menetesnya lama banget,” jelasnya.

Prabowo mempertimbangkan untuk ambil ancang-ancang menguasai berbagai sektor strategis, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Pasal 33 ini senjata pamungkas. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Prabowo.

Salah satu yang jadi bidikan adalah sektor pangan seperti produksi beras, jagung, dan minyak goreng.

Sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kata Prabowo, tidak boleh dikuasai oleh mekanisme pasar.

“Sekarang saya tanya, kalau produksi beras, ini hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi jagung, hajat hidup orang banyak atau tidak? Kalau produksi minyak goreng, hajat hidup orang banyak enggak? Bagaimana Indonesia produsen minyak goreng, produsen kelapa sawit terbesar di dunia, terbesar di dunia, kok bisa minyak goreng hilang, langka?” ujarnya.

Sumber: inilah

Kamis, Juli 24, 2025

Wako Padang Fadly Amran Hadiri Musda VII PD Perti dan Perwati Sumbar

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Wako Padang Fadly Amran, menghadiri kegiatan Musda VII PD Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati) Sumbar.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) VII Pengurus Daerah (PD) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah (Perwati) Sumatera Barat (Sumbar), yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (24/7/2025).

Musda yang mengusung tema "Meneguhkan Nilai-Nilai Adat dan Syara' dalam Kepemimpinan Organisasi untuk Menyongsong Satu Abad Perti" ini, dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Perti, Syarfi Hutauruk.

Hadir dikesempatan ini Ketua Umum PP Perwati, Asdirwati Ali, Ketua PD Perti Sumbar, Sufyarma Marsidin, Ketua PD Perwati Sumbar, Jumayyah, serta para Ketua dan Pengurus Pimpinan Cabang (PC) Perti dan Perwati Kabupaten/Kota se-Sumbar.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasinya atas konsistensi Perti dan Perwati sebagai organisasi keagamaan dan sosial yang terus berperan aktif dalam pendidikan dan pembangunan karakter umat.

"Momentum Musda ini sangat strategis untuk memperkuat peran PD Perti dan Perwati Sumbar menuju satu abad keberadaan organisasi. Semoga ke depan semakin eksis dalam menjaga nilai-nilai adat dan syara’ sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Fadly Amran yang juga Majelis Pembina PC Perti Kota Padang ini.

Ketua Umum PP Perti, Syarfi Hutauruk, menekankan bahwa Musda ini menjadi momen penting dalam menyongsong satu abad berdirinya Perti yang akan jatuh pada 5 Mei 2028 mendatang.

Ia menegaskan, Perti dan Perwati adalah kekuatan sosial-keagamaan yang senantiasa berpegang pada khittah perjuangan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.

"Musda ini bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi ideologis dan strategis untuk merumuskan arah gerak organisasi ke depan,” tekannya.

Syarfi menambahkan bahwa pemimpin Perti dan Perwati ke depan harus mampu menjembatani warisan nilai dengan inovasi gerakan, serta menyatukan akar tradisi dengan tuntutan perkembangan zaman.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Musda VII PD Perti dan Perwati Sumbar, Muhammad Arif, melaporkan bahwa Musda ini memiliki agenda utama pemilihan Ketua PD Perti dan Perwati Sumbar periode 2025-2030 melalui sistem formatur.

"Selain itu juga diisi penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PD Perti dan Perwati Sumbar periode 2020-2025, serta evaluasi program dan penetapan program kerja 2025-2030," terang Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Perti Sumbar ini. (*)

Kamis, Juli 24, 2025

Bentrok saat Ceramah Rizieq Shihab di Pemalang Tak Bisa Dibendung meski Dijaga 600 Lebih Polisi

BentengSumbar On Kamis, Juli 24, 2025

Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah (LS) secara terang-terangan menentang kedatangan Rizieq Shihab yang hendak ceramah di Pemalang, Jawa Tengah.

BENTENGSUMBAR.COM - Sembilan orang dilarikan ke RSU Siaga Medika Pemalang karena jadi korban saat bentrokan antara ormas Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah (LS) dan Front Pembela Islam (FPI) Kamis (24/7/2025) dini hari.

PWI-LS secara terang-terangan menentang kedatangan Rizieq Shihab yang hendak ceramah di Pemalang, Jawa Tengah.

PWI-LS merupakan organisasi yang dibentuk pada 2024 lalu.

Salah satu tugas mereka yakni mengawal para trah atau keturunan Walisongo.

Seram PWI-LS identik dengan baju hitam-hitam.

Di lokasi, mereka bersitegang dengan FPI sebagai pembela HRS.

Bentrok pun tak terelakkan hingga membuat sembilan orang dilarikan ke rumah sakit.

Bentrokan tersebut terjadi meski telah dijaga ratusan aparat keamanan.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengatakan pihaknya telah menerjunkan 675 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan HRS sejak Rabu (23/7/2025) malam, sebelum pengajian dimulai.

"Upaya pengamanan sudah ada, pemerintah daerah sudah melakukan rapat sebelumnya untuk antisipasi kegiatan itu," terangnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Meski telah menerjunkan ratusan anggota polisi, namun kedua kelompok ormas tersebut tetap bentrokan.

Artanto menyebut petugas di lapangan juga sudah berupaya menenangkan massa, namun tetap tak terkendali.

"Kegiatan malam, tingkat kerawanan tinggi sehingga terjadi permasalahan tersebut," imbuh Artanto.

Ia menuturkan, banyak yang mengalami luka-luka dari tiga kelompok, PWI-LS, FPI, dan Polisi.

"Jumlah korban kami kroscek dulu, data yang kami terima naik turun jadi perlu dipastikan. Yang jelas tidak sampai puluhan hanya ada belasan," katanya.

Ia pun meminta kedua kelompok tersebut untuk menahan diri.

"Kami imbau dari kedua belah pihak menjaga simpatisan masing-masing agar tidak terulang kembali," ujarnya.

Ditanya soal pengamanan Rizieq Shihab yang rencananya akan hadir di Tegal dan Brebes pada Agustus 2025 mendatang, Artanto mengatakan masih melakukan evaluasi.

"Kami masih fokus penanganan masalah ini dulu. Namun, dari kejadian ini menjadi bahan evaluasi," ujarnya.

Kronologi Bentrokan

Bentrokan antar dua kelompok ini terjadi ketika PWI-LS mendekati lokasi pengajian dan terlibat cekcok dengan FPI.

Situasi memanas hingga terjadi lemparan batu, kayu, hingga senjata tajam.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengatakan pihaknya masih belum mengetahui pasti berapa jumlah korbannya.

"Jumlah korban belum pasti, tapi sementara masih lima orang yang alami luka-luka," ujarnya, dikutip dari TribunJateng.com.

9 Orang Dilarikan ke RS Siaga Medika

Direktur RS Siaga Medika, Ofi Dwiantoro, mengungkapkan ada delapan orang luka ringan dan satu orang cedera berat yang dilarikan ke rumah sakitnya.

Korban kebanyakan mengalami luka benturan benda tumpul di kepala dan tangan.

"Sebagian besar luka akibat lemparan batu, bukan senjata tajam,"

"Yang dirawat jalan didominasi luka ringan di kepala dan lengan," ungkap Ofi, Kamis (24/7/2025).

Bahkan, satu korban yang dirawat intensif, S (43), mengalami penurunan kesadaran.

"Tidak ada luka di tubuh bagian lain, seluruh luka ada di kepala. Diduga akibat hantaman benda tumpul," lanjutnya.

Sumber: Tribunnews