Konflik 4 Pulau Aceh, Arief Tampubolon: Tito Karnavian Harus Bertanggung Jawab

Konflik 4 Pulau Aceh, Arief Tampubolon: Tito Karnavian Harus Bertanggung Jawab

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Kader Partai Demokrat di Medan, Arief Tampubolon menegaskan, Tito harus membatalkan keputusannya tersebut, segera keluarkan keputusan susulan untuk menganulir keputusan 4 pulau Aceh jadi milik Sumut. (Kolase Foto).

BENTENGSUMBAR.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian harus menyelesaikan konflik 4 pulau Aceh yang diklaim milik Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

Mendagri Tito Karnavian memilik tanggung jawab besar dengan keputusan yang dibuatnya.

Jangan sampai keputusan Tito tersebut berdampak negatif terhadap seluruh masyarakat Aceh dan Sumut yang selama ini hidup penuh dengan kearifan lokal.

“Tito harus membatalkan keputusannya tersebut, segera keluarkan keputusan susulan untuk menganulir keputusan 4 pulau Aceh jadi milik Sumut,” ungkap Kader Partai Demokrat di Medan, Arief Tampubolon, Senin (09/06/2025).

Alumni Lemhannas RI ini menilai keputusan Mendagri nomor: 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintah dan pulau, sangat mengandung kecurigaan.

Apapun agenda di balik keputusan Mendagri Tito Karnavian itu jangan sampai menimbulkan konflik horizontal antara Aceh dan Sumut.

“Tidak mungkin keputusan Mendagri itu keluar kalau tidak ada permintaan. Jadi, wajar saja kita curiga ada agenda di balik 4 pulau Aceh itu jadi milik Sumut,” kata Arief.

“Tito saya rasa tidak paham history masyarakat Aceh dan Sumut, sebaiknya segera batalkan keputusan tersebut,” sambungnya.

Arief pun meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjiwa besar untuk menolak keputusan Mendagri Tito Karnavian terkait 4 Pulau Aceh tersebut.

“Tak kalah bagus Pulau Nias dan pulau pulau lainnya di Sumut, dibandingkan dengan 4 pulau di Aceh itu. Pulau yang ada di Sumut saja sebaiknua yang dikelolah dengan baik. Misal Pulau Nias, jika dikelolah dengan baik bisa lebih bagus dari Pulau Bali. Jadi, sebaiknya Bobby Nasution jangan berambisi kali dengan 4 Pulau Aceh itu,” tandasnya mengakhiri. (*)

Sumber: Datapost.id 

Gibran Bisa Lolos dari Pemakzulan

Gibran Bisa Lolos dari Pemakzulan

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat menyebut, meski DPR menerima usulan pemakzulan, prosesnya tidak bisa langsung diputuskan.

BENTENGSUMBAR.COM - Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat panjang dan melalui tahapan konstitusional yang ketat.

Oleh karena itu, analis komunikasi politik, Hendri Satrio alias Hensat menyebut, meski DPR menerima usulan pemakzulan, prosesnya tidak bisa langsung diputuskan.

“Kalaupun DPR setuju, usulan itu harus dilempar dulu ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari MK dibalikin lagi ke DPR. Jadi perjalanannya jauh,” ujar Hensat lewat kanal YouTube pribadinya, Senin 9 Juni 2025.

Menanggapi dinamika di parlemen, Hensat menilai Gibran memang tidak memiliki kekuatan politik secara langsung di DPR karena bukan berasal dari partai politik. 

Namun, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menekankan bahwa kekuatan Gibran justru datang dari jejaring politik ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

“Gibran itu enggak punya kekuatan matematika di DPR. Tapi banyak teman-teman bapaknya yang jadi ketua umum partai politik. Ada Zulhas, ada Bahlil, Presiden Prabowo juga teman bapaknya,” jelas Hensat.

Ia juga menyebut beberapa tokoh partai lainnya seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai sahabat politik Jokowi.

“AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) teman bapaknya bukan sih? Tapi kalau bapaknya AHY, teman bapaknya Gibran tuh,” seloroh Hensat.

Menurut Hensat, pengaruh Jokowi masih sangat kuat di parlemen, dan hal itu berpengaruh besar terhadap posisi Gibran. 

"Yang main bapaknya dari dulu. Udah buka-bukaan aja,” pungkas dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu. (*)

Sumber: RMOL

Sri Mulyani Hapus Biaya Komunikasi dan Uang Saku Rapat untuk ASN Pada 2026

Sri Mulyani Hapus Biaya Komunikasi dan Uang Saku Rapat untuk ASN Pada 2026

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan anggaran kegiatan pemerintah, dalam PMK Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan anggaran kegiatan pemerintah, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. 

Standar biaya masukan menjadi acuan bagi setiap kementerian atau lembaga (K/L) ini meliputi biaya honorarium, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan, biaya barang dan jasa, serta biaya bantuan.

Melalui aturan ini pemerintah menghapus kebijakan satuan biaya untuk komunikasi.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait mengatakan sebelumnya biaya ini diberikan karena masa pandemi yang mengharuskan berkomunikasi. 

Namun saat ini biaya tersebut dianggap tidak perlu.

“Dulu waktu menghadapi Covid-19 ada biaya untuk komunikasi, untuk rapat online itu dulu kami berikan. Tapi sekarang sudah kami hapus,” kata Lisbon dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.

Uang saku untuk rapat full day juga dihapus. Diketahui rapat full day adalah pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor selama paling singkat delapan jam tanpa menginap. 

Uang saku untuk rapat half day yang berlangsung paling singkat lima jam sendiri sudah dihapus sejak tahun anggaran 2025. 

Selain itu rapat half day dan full day hanya dapat dilaksanakan di dalam kota, kecuali bila melibatkan instansi atau masyarakat kabupaten/kota setempat.

Mengatur Biaya Konsumsi

Selain menghapus, peraturan ini juga mengatur biaya konsumsi untuk rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri, wakil menteri, atau eselon I sebesar Rp 118.000 per orang. 

Sedangkan anggaran untuk kudapan (snack) adalah Rp 53.000 per orang. Bila dalam rapat disediakan makan dan kudapan, maka total biaya konsumsi adalah Rp 171.000 per orang.

Kemudian untuk rapat tingkat menteri, peraturan ini juga mengatur biaya konsumsi untuk rapat biasa. 

Setiap provinsi memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda. Standar biaya konsumsi rapat ini bersifat sebagai batas tertinggi.

Di bagian penjelasan, dijelaskan soal satuan biaya konsumsi rapat digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan, termasuk minuman.

Biaya konsumsi ini diperuntukkan rapat secara luring dengan durasi paling singkat selama dua jam.

“Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain,” demikian bunyi ketentuan dalam PMK Nomor 32 tahun 2025. Ketentuan lainnya yaitu konsumsi berupa kudapan dan minuman diberikan jika rapat melibatkan satuan kerja atau eselon II lainnya. (*)

Sumber: Tempo.co

Hore... Pemerintah Bolehkan Lagi Pemda Rapat di Hotel & Restoran

Hore... Pemerintah Bolehkan Lagi Pemda Rapat di Hotel & Restoran

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan membolehkan lagi kepada seluruh pemda untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan membolehkan lagi kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

Adapun sebelumnya pemerintah sempat melarang pemda untuk rapat di hotel dan restoran. 

Hal ini karena Presiden RI Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi anggaran.

Namun, adanya efisiensi anggaran ini berdampak ke pengusaha hotel dan restoran. Sebab mereka mesti merumahkan pegawainya.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito dikutip Senin (9/6).

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Menurut Tito, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. 

Karena itu, kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

"Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," katanya.

Tito menjelaskan, kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah saja, tidak berlaku di lembaga dan kemeterian pusat.

Pasalnya pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

Angka pemotongan anggaran Rp 50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan rapat-rapat yang digelar oleh pemda di hotel membutuhkan pedoman agar tak kebablasan, walaupun sudah diperbolehkan.

Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung keberlangsungan hotel dan restoran. 

Namun, dia mengingatkan bahwa parameter jelas dibutuhkan untuk relaksasi tersebut.

"Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah," katanya.

Menurut dia, panduan yang jelas bagi Pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. 

Adapun pada 23 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya,” kata dia.

Dia menilai surat edaran itu dibutuhkan bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran, khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, hingga seminar. 

Pasalnya, di Inpres dan SE sebelumnya, dijelaskan bahwa belanja kegiatan yang bersifat seremonial harus dibatasi.

"Harus ada pedoman baru, agar tidak terjadi kebingungan atau kebablasan. Spirit efisiensi dan relaksasi harus terukur,” pungkas dia.(*)

Sumber: jpnn

Rocky Gerung Soroti Intensitas Prabowo Temui Megawati, Isu Pemakzulan Wapres Gibran Menguat

Rocky Gerung Soroti Intensitas Prabowo Temui Megawati, Isu Pemakzulan Wapres Gibran Menguat

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti intensitas pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti intensitas pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang terjadi dua kali dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Pertemuan pertama digelar di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 7 April 2025.

 Pertemuan kedua terjadi dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025, di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat.

Yang menarik perhatian publik, setelah pertemuan tersebut, kedua tokoh saling berkirim pesan melalui perantara: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Meski isi pesannya dirahasiakan, langkah ini dianggap mengindikasikan dinamika politik yang tengah berkembang secara intensif.

Dalam tayangan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official (7 Juni 2025), Rocky memetakan dua kemungkinan besar yang menjadi latar pertemuan tersebut:

“Ada dua urgensi: pertama, soal sinyal PDIP untuk bergabung ke koalisi pemerintahan.

Kedua, tentang isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang semakin menguat di kalangan purnawirawan TNI dan masyarakat sipil,” ungkapnya.

Menurut Rocky, dorongan untuk memakzulkan Gibran bukan sekadar isu elite, tapi juga mencerminkan kegelisahan publik.

“Purnawirawan itu mewakili back mind dari masyarakat sipil yang kritis terhadap legitimasi Gibran sebagai wapres,” ujarnya.

Di sisi lain, Rocky menilai Prabowo tengah mencari legitimasi penuh, terutama dari PDIP yang hingga saat ini belum resmi masuk ke dalam koalisi pemerintahannya.

Rocky juga mempertanyakan arah politik pasca pertemuan tersebut.

“Pertanyaannya kini mana yang lebih mendesak? Reshuffle kabinet menunggu PDIP atau menindaklanjuti tekanan politik terhadap Gibran?” jelasnya.

Dengan hubungan politik yang masih cair antara PDIP dan Gerindra, serta belum adanya sinyal tegas dari Megawati untuk bergabung ke pemerintahan, spekulasi politik terus berkembang.

“Rangkaian pertemuan dan pesan ini mengarah pada dua hal: kepastian apakah PDIP akan bergabung, atau langkah lebih besar yakni kemungkinan pemakzulan Gibran,” pungkas Rocky. (*)

Sumber: Tribunnews

Tidak Lama Lagi PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Tidak Lama Lagi PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Pertemuan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merupakan lampu hijau bagi partai banteng untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo.

BENTENGSUMBAR.COM - Demi keutuhan dan persatuan bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diyakini akan segera bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merupakan lampu hijau bagi partai banteng untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo.

"Kalau tidak ditemui baru lampu merah. Ini ditemui, ngeteh bareng, artinya karpet merah bagi PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo," kata Saiful kepada RMOL, Senin, 9 Juni 2025.

Dalam pengamatan Saiful, Megawati tampak riang gembira ketika bertemu dengan Dasco. 

Untuk itu, sangat mungkin bagi PDIP untuk segera bergabung dengan pemerintahan Prabowo.

"Baik Prabowo maupun Megawati sama-sama dibutuhkan dan membutuhkan keduanya. Sehingga tidak ada lagi sekat-sekat di antara keduanya, terlebih lagi hubungan antara Prabowo dan Megawati telah lama terjalin baik sejak lama, tidak mungkin akan mudah terpecahkan hanya karena perbedaan politik keduanya," terang Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, keutuhan dan persatuan Indonesia merupakan hal lebih penting daripada persoalan perbedaan politik semata.

"Saya lihat, tidak akan lama lagi Megawati dan PDIP akan menyatu dan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo," katanya.

"Tidak mungkin dari raut muka dan penerimaan Mega melalui Dasco akan sia-sia, pasti ada arah dan jalan bagi PDIP untuk bergabung bersama-sama dengan pemerintahan Prabowo," pungkas Saiful. (*)

Sumber: RMOL

Wako Pariaman Terima Kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Urbach dan Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica

Wako Pariaman Terima Kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Urbach dan Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach dan  Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica bidang Pertanian ke Kota Pariaman, Senin (9/6/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima kunjungan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nafa Indria Urbach yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan,  Jaminan Sosial dan  Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica bidang Pertanian ke Kota Pariaman, Senin (9/6/2025).

Pada kesempatan itu, Wako didampingi istri, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dan jajaran terkait.

"Kita terima kunjungan kerja dari Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach dan  Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica mengunjungi Kota Pariaman," kata Wali Kota Pariaman Yota Balad dalam wawancara dengan awak media.

Dikatakannya, kedua anggota DPR RI tersebut juga mengunjungi Klinik Balad Medical Center di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

“Anggota Komisi IX DPR RI Nafa Indria Urbach menanyakan Kota Pariaman dibidang kesehatan," ujarnya.

Menurut Wako, Kota Pariaman telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Dikatakannya, pencapaian ini diraih karena masyarakat Kota Pariaman yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

"Lebih sekitar 99,8 persen dari total populasi penduduk Kota Pariaman," ungkapnya.

Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau tanpa hambatan finansial. (R/at)

KPK Usul Gaji Kepala Daerah Dinaikkan agar Tak Korupsi, Apakah Anda Setuju?

KPK Usul Gaji Kepala Daerah Dinaikkan agar Tak Korupsi, Apakah Anda Setuju?

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyoroti gaji kepala daerah yang rendah. Cahya mengusulkan gaji kepala daerah dinaikkan untuk menghindari korupsi.

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyoroti gaji kepala daerah yang rendah. 

Cahya mengusulkan gaji kepala daerah dinaikkan untuk menghindari korupsi.

"Bahwa kalau gajinya sedikit, misalnya itu kan kira-kira Rp 5,9 juta, memang ada tambahan-tambahan lain yang sah juga ada, tetapi itu pun total sepertinya tidak akan cukup juga dengan godaan-godaan yang ada atau pun kesulitan, tapi anggaran yang sedikit," kata Cahya dalam diskusi media bertajuk 'Praktik Baik Penugasan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Dari KPK' di Gedung KPK, Jakarta Rabu (4/6/2025).

Cahya juga mengaku aneh seseorang tertarik menjadi kepala daerah padahal gajinya kecil. 

Kata Cahya, bukan tidak mungkin ada sesuatu lainnya yang membuat seseorang tertarik menjadi kepala daerah.

"Kita juga lihat kenapa sih orang mau tertarik (jadi kepala daerah) pasti ada sesuatu yang lainnya, kalau penghasilannya hanya segitu, kenapa dia tertarik segitu. Ini kan jadi suatu keanehan kan," lanjutnya.

Cahya mengatakan persoalan gaji ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat.

Sebab, katanya, selama biaya politik tinggi, potensi korupsi akan terbuka lebar.

"Nah ini memang PR bagi pemerintah pusat juga untuk memikirkan bagaimana soal fasilitas dan gaji kepala daerah ini dan juga proses pemilihannya, karena kalau biaya politik masih tinggi itu akan problem terus," tuturnya.

"Kami dari KPK pun dari pencegahan sudah buat kajiannya, mohon tolong juga didorong juga terus, misalnya contoh yang per suara Rp 10 ribu, yang dulu kita dorong untuk pembiayaan parpol," ungkapnya. 

Apakah Anda setuju dengan usulan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa tersebut? (*)

Sumber: detikcom

Serang Mobil Warga Pakai Sajam, Polisi Tangkap Empat Pelaku

Serang Mobil Warga Pakai Sajam, Polisi Tangkap Empat Pelaku

BentengSumbar On Senin, Juni 09, 2025

Petugas Kepolisian menerima laporan dari warga yang kendaraannya diserang dengan senjata tajam oleh sekelompok orang tak dikenal. (Ilustrasi/Net).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebuah mobil milik warga diserang oleh anggota geng motor dengan menggunakan senjata tajam. 

Polisi pun bergerak cepat menangkap empat pelaku yang merupakan anggota geng motor.

Pengungkapan kasus itu bermula saat Tim Respon Cepat (TRC) dan Patko Sat Samapta Polres Indramayu melaksanakan patroli malam di sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan di wilayah hukum Polres Indramayu, Ahad (8/6/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

Saat itu, petugas menerima laporan dari warga yang kendaraannya diserang dengan senjata tajam oleh sekelompok orang tak dikenal.

Mendapati informasi tersebut, petugas pun segera merespon dan menuju lokasi kejadian.

Saat tiba di lokasi, petugas berhasil mengamankan dua orang pelaku beserta satu unit sepeda motor jenis KLX.

“Kedua pelaku tersebut kemudian diserahkan ke piket Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Indramayu untuk ditindaklanjuti,” ujar Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasat Samapta Polres Indramayu, AKP Wawan.

Polisi kemudian mengembangkan kasus itu karena pelaku ditengarai lebih dari dua orang. 

Karenanya, satu pelaku dibawa ke Patko untuk mencari pelaku lainnya.

Begitu pula satu pelaku lainnya dibawa untuk mencari senjata tajam yang diduga disembunyikan.

Dari hasil pengembangan itu, polisi berhasil menangkap dua pelaku lainnya. 

Karenanya, total pelaku yang ditangkap polisi dalam kasus itu berjumlah empat orang.

“Keempat pelaku masing-masing berinisial AAM (22), FAN (26), W (16), dan A (19). Mereka diduga terlibat dalam kelompok bermotor yang membawa senjata tajam dan berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” kata Wawan.

Selain menangkap para pelaku, polisi juga berhasil menemukan lokasi yang menjadi lokasi disembunyikannya senjata tajam (sajam) oleh pelaku.

Yakni, di sebuah warung di Desa Pecuk, Kecamatan Sindang, berupa empat bilah senjata tajam, satu busur panah, satu unit motor bebek, serta satu jaket hoodie warna biru.

Wawan mengatakan, keempat pelaku beserta barang buktinya telah diserahkan ke Sat Reskrim Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. 

Pihaknya pun akan terus melakukan patroli malam untuk mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan seperti geng motor, tawuran, dan kejahatan jalanan lainnya.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan wilayah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama pada jam-jam rawan,” katanya.

Wawan juga berharap masyarakat tidak ragu melapor apabila melihat indikasi kegiatan mencurigakan atau adanya kelompok yang membawa senjata tajam. 

"Partisipasi aktif masyarakat sangat kami butuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno. 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing.

“Jika ada potensi gangguan kamtibmas, masyarakat bisa segera melapor melalui layanan ‘Lapor Pak Kapolres – Siap Mas Indramayu’ via WhatsApp di nomor 081999700110 atau call center 110,” kata Tarno. (*)

Sumber: Republika.co.id