Prabowo Mulai Tegas Pelototi Manuver Menteri

Prabowo Mulai Tegas Pelototi Manuver Menteri

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Pesan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri merapatkan barisan dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. (Foto/Net).

BENTENGSUMBAR.COM - Pesan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri merapatkan barisan dikomentari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. 

Menurutnya, seruan itu tak bisa dilihat sekadar pesan normatif. 

Bisa jadi Prabowo diam-diam memantau manuver sejumlah menteri dan wakil menteri yang berulang kali terlihat ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

“Pernyataan Presiden Prabowo untuk meminta menteri merapatkan barisan dikaitkan dengan peristiwa politik di mana sejumlah menteri dan wakil menteri hilir mudik datang ke Solo," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 24 April 2025.

Kunjungan menteri ini memunculkan isu "matahari kembar", yaitu dugaan adanya kekuatan politik lain di luar Presiden yang masih memiliki pengaruh besar terhadap arah loyalitas para pejabat.

“Ketika ada menteri atau wamen yang bilang ‘Pak Jokowi masih bos saya’, meskipun itu dalam konteks silaturahmi Lebaran, publik menafsirkan lain," tambahnya.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu melihat, pernyataan Prabowo sebagai sinyal keras agar tak ada lagi manuver individual yang bisa memecah fokus dan stabilitas pemerintahan.

“Inilah yang saya kira jadi penting ketika timing menyampaikan pesan presiden supaya solid dan merapatkan barisan adalah sebagai upaya jangan lagi ada peristiwa dan manuver menteri," pungkasnya.

Pesan agar para menteri merapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo lewat Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang beberapa hari lalu menginisiasi halal bihalal dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025. (*)

Sumber: RMOL

APBN Tekor Rp 104,2 Triliun, Sri Mulyani Tambah Utang Lagi

APBN Tekor Rp 104,2 Triliun, Sri Mulyani Tambah Utang Lagi

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun. Serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA).

BENTENGSUMBAR.COM - Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik, yang tecermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp104,2 triliun (0,43% PDB). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun.

Serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA). Rinciannya, kinerja pendapatan negara dan hibah ampai dengan Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun (17,2% dari target APBN).

" Sementara Belanja Negara mencapai Rp620,3 triliun (17,1% dari pagu APBN) dengan tren yangmenguat di bulan Maret 2025," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Lalu, realisasi pembiayaan anggaran on track, mencapai Rp250,0 triliun atau 40,6% dari target APBN. 

Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun (34,8% dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun) dan pembiayaan non-utang sebesar minus Rp20,4 triliun. 

Pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) sebesar Rp282,6 triliun dan pinjaman (neto) sebesar minus Rp12,3 triliun. 

"Pembiayaan utang senantiasa dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas Pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang," katanya.

Tentunya dalam penarikan utang baru ini, pemerintah akan terus melakukannya secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan proyeksi dari defisit APBN, serta ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

"Tentu (kami) mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peranan instrumen APBN sebagai shock absorber dan sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan," bebernya.

Sedangkan, penerimaan perpajakan mencapai Rp400,1 triliun (16,1% dari target APBN), terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp134,8 triliun.

Lalu, rebound dibandingkan bulan Februari 2025 sebesar Rp98,9 triliun. Penerimaan bulan Maret 2025 tersebut mencapai 41,8% dari total realisasi akumulasi penerimaan pajak pada triwulan-I 2025 sebesar Rp322,6 triliun.

Peningkatan penerimaan pajak ini ditopang oleh berbagai program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Coretax. 

"Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track," katanya.

Sehingga ke depan diharapkan pelaksanaan penarikan pajak akan lebih efisien dan penerimaan pajak diprakirakan akan tumbuh secara lebih optimal. 

Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat.

Sedangkan, realisasi belanja negara pada triwulan I-2025 mencapai Rp620,3 triliun (17,1 % dari pagu APBN), meningkat signifikan di bulan Maret 2025 sebesar Rp272,2 triliun (realisasi s.d. Februari 2025 sebesar Rp348,1 triliun). Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dapat berfungsi optimal untuk meredam gejolak perekonomian, menjaga stabilisasi ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran THR, Subsidi (BBM, LPG, diskon listrik, pupuk), dan Perlinsos (a.l. PKH, Sembako, PIP, JKN). 

Realisasi tersebut didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp413,2 triliun (15,3% dari target APBN) dan Transfer Ke Daerah yang mencapai Rp207,1 triliun (22,5% dari target APBN).

Sebelumnya, ketidakpastian perekonomian global makin tinggi didorong kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diprakirakan akan menurun dari 3,2% menjadi 2,9% dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan Tiongkok sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut. (*)

Sumber: Suara.com

Komisi III DPR RI Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

Komisi III DPR RI Desak Kemendagri Bubarkan Ormas Tukang Palak

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi ormas yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus legislator PDIP Aria Bima meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk bisa mengevaluasi organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan iklim investasi mengganggu masyarakat.

Bahkan, dia tak segan menyebut untuk bisa diberikan hukuman hingga pembubaran terhadap ormas yang perilakunya mengganggu persatuan hingga membuat ketidakadilan.

Aria menyinggung bahwa pemerintah pernah membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam) karena dinilai tidak memperkuat aspek persatuan Indonesia.

“Mereka melakukan berbagai hal yang menyangkut kegiatan intoleransi, yang mengganggu kebhinekaan kita,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

Dia mendorong supaya Kemendagri bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas untuk mengevaluasi organisasi berkumpul yang ada di Tanah Air.

Soal pertahanan, soal keamanan, kita sudah punya aparat. Jangan ada organisasi-organisasi yang merasa memiliki kewenangan untuk mempenetrasi ataupun membuat keonaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Meski demikian, dia juga menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak berserikat dan berkumpul.

Namun, dia juga mengingatkan hak tersebut jangan sampai hanya dijadikan saluran bertindak yang dapat memberikan penguatan pada anggota-anggota dan nantinya malah bisa mengganggu individu lain.

“Saya kira itu perlu dievaluasi oleh Mendagri. Ini negara yang sudah diatur dengan sistem demokrasi. Semua harus dilihat dari cara pandang kita itu sebagai warga negara adalah taat hukum,” pungkasnya.

Teranyar, dikabarkan ada aksi premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu investasi asing di Indonesia, khususnya di pabrik kendaraan listrik. 

Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan selain di pabrik mobil listrik asal China BYD, aksi premanisme ormas itu juga mengusik pembangunan pabrik mobil asal Vietnam, yakni VinFast. 

"Saya pernah mendapat laporan, seperti VinFast juga pernah melaporkan ada gangguan-gangguan, namun saya sudah bantu untuk komunikasikan ke wilayah setempat," ujar Moeldoko di Jakarta, dikutip Rabu (23/4/2025). (*)

Sumber: Bisnis Indonesia

Beri Alasan Baru untuk Usulan Pergantian Wapres, Refly Harun: Yang Paling Jelas Fufufafa

Beri Alasan Baru untuk Usulan Pergantian Wapres, Refly Harun: Yang Paling Jelas Fufufafa

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan sejumlah catatan terkait Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Khususnya untuk poin kedelapan yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden RI.

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan sejumlah catatan terkait Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI.

Khususnya untuk poin kedelapan yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden RI.

Refly Harun mengaku kurang setuju dengan alasan dari usulan pergantian Wapres yaitu karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Refly, alasan tersebut sudah lewat. Sehingga harus dibuat alasan yang baru. 

Refly pun memberikan clue soal alasan baru untuk usulan pergantian Wapres dari para Purnawirawan Prajurit TNI.

"Yaitu perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Perbuatan tercela itu yang paling jelas Fufufafa. Isu lainnya adalah soal yang terkait drug, misalnya," ujar Refly Harun melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Jumat 25 April 2025.

Selain itu, Refly juga menyoroti soal ijazah wapres yang harus diverifikasi. Sama seperti ayahnya, Joko Widodo, yang saat ini tengah dipertanyakan keabsahan ijazah sarjananya.

"Apakah Gibran memiliki ijazah setingkat SMA atau tidak," kata Refly.

Dijelaskan Refly, usulan tersebut tak lain berujung impeachment atau pemberhentian. 

"Itu tidak bergantung kepada Prabowo saja. Itu bergantung kepada terutama secara de facto ketua-ketua umum partai politik. Secara de jure ya proses dari DPR ke MK baru ke MPR," jelasnya. 

"Itu proses hukumnya. Tapi yang paling penting adalah proses politiknya ya di antara ketua-ketua umum partai politik saja," demikian Refly Harun.

Sumber: RMOL

Tak Mampu Tunjukan Surat Nikah, Satpol PP Kota Padang Amankan 10 Wanita dan 6 Pria dari Kamar Penginapan

Tak Mampu Tunjukan Surat Nikah, Satpol PP Kota Padang Amankan 10 Wanita dan 6 Pria dari Kamar Penginapan

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan pengawasan ke sejumlah penginapan di Kota Padang, Jumat (25/4/25) dini hari. (Foto Dokumen/Humassatpolppp).

BENTENGSUMBAR.COM - Satuan Polisi Praja (Satpol PP) Kota Padang melakukan pengawasan ke sejumlah penginapan di Kota Padang, Jumat (25/4/25) dini hari.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Chandra Eka Putra mengatakan, dalam operasi ini, Satpol PP berhasil mengamankan 16 orang, terdiri dari 10 orang perempuan dan enam orang laki-laki, yang kemudian dibawa ke Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Padang.

"Mereka diamankan sedang berada didalam kamar, serta tidak dapat memperlihatkan surat keterang nikah mereka, " kata Chandra Eka Putra Kasat Pol PP Padang. 

Operasi ini dipimpin langsung oleh Okta Purama, Kasi Kerjasama Pol PP Padang, bersama Suwundo, Kasi Bina Potensi Menurut Kasat Pol PP Kota Padang, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka  mencegahan terhadap perbuatan maksiat di Kota Padang.

"Kegiatan ini kita lakukan demi menjaga norma-norma agama serta menjaga ketertiban dan Ketentraman Umum di Kota Padang," kata Chandra.

Chandra menambahkan, mereka yang terjaring dalam operasi ini akan diproses lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan aturan yang berlaku.

Satpol PP Kota Padang berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Padang.

"Kita akan tunggu hasil penyelidikan PPNS, yang pasti kita akan berikan pengarahan sebagai bentuk pembinaan serta kita juga akan panggil pihak keluarga mereka sebagai penjamin," ujar Chandra. 

Satpol PP Kota Padang juga meminta kepada para pelaku usaha penginapan untuk mematuhi aturan serta tidak melakukan pelanggaran.

Dengan operasi ini, diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Padang, serta mencegah terjadinya perbuatan maksiat yang dapat merusak moral dan citra kota. (*)

Politikus PDIP: Jokowi Tak Perlu Buktikan Ijazahnya Asli

Politikus PDIP: Jokowi Tak Perlu Buktikan Ijazahnya Asli

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Politikus PDIP, Aria Bima menilai Jokowi  tak perlu membuktikan keaslian ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

BENTENGSUMBAR.COM -  Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi terus menyedot perhatian publik. 

Elite PDI Perjuangan (PDIP) pun ikut menanggapi polemik tersebut.

Politikus PDIP, Aria Bima menilai Jokowi  tak perlu membuktikan keaslian ijazah sarjananya dari Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Menurut dia, yang seharusnya membuktikan ijazah Jokowi palsu adalah pihak penggugat.

“Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu palsu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli,” kata Aria Bima kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat, 25 April 2025.

Aria menjelaskan Jokowi sudah menjadi Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, hingga Presiden RI ke-7. 

Dengan demikian, ijazah yang dimiliki Jokowi sudah teverifikasi saat mencalonkan diri.

“Itu diverifikasi ke lembaga-lembaga terkait. Kalau pendidikan ijazah SD, SMP, SMA, dirjen pendidikan dasar menengah dan atas. Kalau universitas, dirjen pendidikan tinggi. Siapa yang pernah mengatakan ijazah itu asli? Ya lembaga-lembaga ini,” jelasnya. 

Menurut Aria, pihak penggugat seharusnya menggugat instansi tersebut jika ada keraguan keaslian ijazah Jokowi. Sebab, instansi tersebut yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

“PDIP mengatakan karena itu (Jokowi) sebagai kader waktu itu. Kita bawa sebagai prasyarat administrasi," lanjut Aria. 

"Tentang asli tidaknya, instansi itu memverifikasi. Ada verifikasi alternatif, ada verifikasi faktual,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Sebelumnya, polemik keaslian ijazah Jokowi terus mencuat karena ada relawan pendukung yang melaporkan empat orang termasuk pakar telematika Roy Suryo ke polisi.

Roy Suryo Cs dilaporkan ke polisi karena tuduhan ijazah Jokowi palsu.

Sumber: viva

Ahli Digital Forensik Dalami Ijazah Jokowi, Rismon Sianipar: Murni Sains, Bukan Karena Benci

Ahli Digital Forensik Dalami Ijazah Jokowi, Rismon Sianipar: Murni Sains, Bukan Karena Benci

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya, Heru Subagia, terus berupaya agar isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi segera diselesaikan.

Teranyar, ia menghadirkan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, dalam sebuah forum diskusi untuk membahas hal tersebut.

Heru menegaskan, kegiatan menghadirkan Rismon, dilandasi oleh kepedulian sebagai sesama alumni UGM.

"Kita hadirkan Bung Rismon selaku ahli digital forensik dan yang lebih penting, Bung Rismon ini adalah bagian dari keluarga alumni UGM," ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa sebagai alumni UGM, masing-masing memiliki kewajiban untuk menjaga nama baiknya.

"Kita ini satu alumni UGM, bagaimana kita mempertanggungjawabkan alumni yang notabenenya universitas paling tua, yang melahirkan banyak pemimpin," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rismon Sianipar menegaskan bahwa analisis yang ia lakukan terhadap dokumen ijazah Presiden Jokowi bukanlah tindakan yang bermuatan politis maupun berniat buruk.

"Kita tidak ada unsur kebencian, mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni kita tempatkan sains, gak usah digeser-geser ke partai politik. Ini justru memperkaya khazanah ilmiah publik kita," kata Rismon.

Ia mengaku, niat awal melakukan analisis murni berangkat dari rasa penasaran sebagai seorang ilmuwan.

"Saat saya membuat analisa terkait ijazah maupun skripsi Pak Jokowi, memang tidak ada maksud apapun. Kecuali memang saya seorang saintis yang meragukan segala sesuatu. Tapi akhirnya viral. Itu urusan nanti gitu loh," jelasnya.

Rismon menambahkan bahwa ia telah menyampaikan semua temuan dan pemahamannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

"Saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, geluti, analisa. Kalau dipahami sebagai buzzer, saya kira nanti saja. Setelah analisa ini saya kembali ke alam saya. No partai politik, tidak berharap apapun, saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer," tegasnya.

Ia juga sempat mengomentari kunjungannya ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka mencari klarifikasi atas dokumen yang menjadi sorotan.

Menurut Rismon, pihak kampus tidak memberikan cukup bukti yang bisa memperkuat keabsahan ijazah yang dipersoalkan.

"Para Wakil Rektor, pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah Jokowi dan rekannya. UGM itu kan dikenal super ketat, bukan hanya hal akademik tapi hal administratif," kuncinya. (*)

Sumber: Fajar.co.id

Kota Padang Dipastikan Bakal Jadi Tuan Rumah Kejurnas Sambo Tahun 2025, Anca Klaim Gubernur Mahyeldi Mendukung

Kota Padang Dipastikan Bakal Jadi Tuan Rumah Kejurnas Sambo Tahun 2025, Anca Klaim Gubernur Mahyeldi Mendukung

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Ketua Persambi Sumbar Nurfirman Wansyah bertemu dengan Ketua PB. Persambi Krisna Bayu. Kota Padang dipastikan akan menjadi tuan rumah Kejurnas Sambo tahun 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang dipastikan akan menjadi tuan rumah Kejurnas Sambo tahun 2025. Kepastian itu didapat setelah Ketua Persambi Sumbar Nurfirman Wansyah bertemu dengan Ketua PB. Persambi Krisna Bayu.

“Alhamdulillah tanggapan Ketua Umum sangat baik dan positif sekali. Kita merasa sangat terhormat dengan kepercayaan ini,” ujar Nurfirman Wansyah.

Pertemuan konsultasi Pengda Persambi Sumbar dengan PB. Persambi itu berlangsung di kantor KOI Jakarta. 

Dalam pertemuan itu ikut hadir Ketua Harian Hendri Gusman Darma dan Ketua Bidang Organisasi Editiawarman. 

Sedang dari PB. Persambi Ketua Umum Krisna Bayu didampingi Sekjen Arnol dan beberapa pengurus lainnya.

Dari pertemuan itu disepakati bahwa Kejurnas akan berlangsung pada awal Juli 2025 di GOR UNP. Mengenai pertemuan ini juga sudah dilaporkan kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Dan Mahyeldi jelas sangat mendukung Kejurnas itu berlangsung di Padang.

“Pada prinsipnya Pak Gubernur sangat mendukung kegiatan kita ini. Beliau jelas sangat intens dengan kedatangan orang banyak ke daerah kita. Apalagi mungkin kita yang pertama mengadakan Kejurnas setelah Beliau dilantik,” ujar Anca, panggilan akrab Nurfirman Wansyah yang juga anggota DPRD Sumbar.

Menghadapi Kejurnas nanti, Pengda Persambi Sumbar tentunya akan melaksanakan persiapan misalnya membentuk panitia pelaksana serta mengurus izin GOR UNP.

“Pada prinsipnya kita tentu berterimakasih atas kepercayaan PB. Persambi ini. Kita tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan Kejurnas. Ya, selain sukses pelaksanaan, tentu sukses prestasi juga,” pungkas Anca. (*)

Wako Padang Pimpin Panen Padi di Areal Pertanian Kelompok Tani Harapan Baru di Belimbing Kuranji

Wako Padang Pimpin Panen Padi di Areal Pertanian Kelompok Tani Harapan Baru di Belimbing Kuranji

BentengSumbar On Jumat, April 25, 2025

Wali Kota Padang, Fadly Amran, memimpin kegiatan panen padi di areal pertanian Kelompok Tani Harapan Baru, yang berlokasi di Jalan Belimbing.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, memimpin kegiatan panen padi di areal pertanian Kelompok Tani Harapan Baru, yang berlokasi di Jalan Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Jumat (25/4/2025).

Selain memanen padi menggunakan alsintan Combine Harvester, Wali Kota juga menyalurkan bantuan pertanian berupa hand sprayer elektrik dan benih padi bagi sejumlah kelompok tani di Kota Padang. 

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pertanian Kota Padang dan PT Semen Padang, serta dukungan dari pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Padang, Zalmadi. 

Turut hadir dalam kesempatan ini Koordinator Tim Monitoring LTT Kementerian Pertanian RI, Edi Eko Sasmito, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, serta Camat Kuranji, Rido Satria dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan Padang Melayani, sekaligus target 100 hari kerja dalam memimpin Kota Padang.

"Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama memanen padi milik Kelompok Tani Harapan Baru yang memiliki lahan seluas 5 hektare. Selain itu juga diserahkan bantuan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian petani kita, dalam mendukung swasembada pangan di Kota Padang dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Mendukung swasembada pangan di Kota Padang, Fadly Amran menekankan pentingnya mempertahankan lahan sawah yang ada sesuai Perwako No.3 Tahun 2023.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023, Kota Padang saat ini memiliki lahan sawah seluas 4.358 hektar.

“Untuk mencapai swasembada pangan, kita perlu melaksanakan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan benih unggul bersertifikat, pemanfaatan teknologi, saluran irigasi yang baik, dan pemupukan yang berimbang. Saya berharap upaya ini terus kita lakukan secara berkala,” imbuhnya menegaskan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani menyebutkan, bantuan yang diberikan kali ini terdiri dari Handsprayer Electric sebanyak 56 unit. Bantuan ini berasal dari dukungan Pokir Anggota DPRD Kota Padang, Zalmadi yang diterima oleh Kelompok Tani Tenaga Baru, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. 

"Selain itu bantuan Benih Padi Varietas Bujang Marantau dari CSR PT. Semen Padang dengan total 250 Kg. Bantuan ini diterima Kelompok Tani Kelok Banda, Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh yang mengalami kerusakan lahan seluas 10 hektare akibat banjir Januari 2025 lalu," sebutnya. (*)