HEADLINE
Kafilah MTQ Kota Pariaman Ikuti Pawai Ta'aruf di Bukitti nggi    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

Kafilah MTQ Kota Pariaman Ikuti Pawai Ta'aruf di Bukitti nggi
Kegiatan ini dalam pembukaan jelang pelaksanaan MTQ Ke-41 Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukitinggi.

BENTENGSUMBAR.COM - Kafilah MTQ Kota Pariaman ikuti Pawai Ta'aruf, Sabtu (13/12/2025). 

Kegiatan ini dalam pembukaan jelang pelaksanaan MTQ Ke-41 Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukitinggi.

Pembukaan MTQ Nasional ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 13 Desember 2025 pukul 20.00 WIB malam.

Kegiatan itu dibuka oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, di lapangan kantin Kota Bukittinggi.

Pelaksanaan MTQ ini,  mengikuti perlombaan 13 cabang lomba. 

Dengan 35 cabang, akan berlangsung pada 14 hingga 18 Desember 2025. 

Kegiatan MTQ berlangsung pada 16 venue yang telah disiapkan.(fad/at)

30 Ton Bantuan dan 2 Pesawat Charter Armada Kemanusiaan Berangkat dari Jakarta Untuk Warga Sumatera    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

30 Ton Bantuan dan 2 Pesawat Charter Armada Kemanusiaan Berangkat dari Jakarta Untuk Warga Sumatera
Bantuan yang diterbangkan juga berasal dari kolaborasi dengan Ustadz Salim Fillah serta berbagai organisasi kemanusiaan lainnya.
BENTENGSUMBAR.COM
- Dalam upaya memperkuat kolaborasi warga dalam pendistribusian bantuan bagi para penyintas di Sumatra, Kitabisa dan Salam Setara, bekerja sama dengan ParagonCorp dan Baitul Maal Merapi Merbabu (BM3), hari ini memberangkatkan dua pesawat Armada Kemanusiaan Peduli Bencana Sumatra yang membawa total 30 ton bantuan.

Penyaluran bantuan ini merupakan hasil gabungan dari 30 galang dana para influencer, komunitas, dan public figure melalui Kitabisa, termasuk galang dana Ferry Irwandi yang akan masuk dalam tahap distribusi berikutnya. 

Bantuan yang diterbangkan juga berasal dari kolaborasi dengan Ustadz Salim Fillah serta berbagai organisasi kemanusiaan lainnya.

“Atas izin Allah, kami berkolaborasi bersama lembaga kemanusiaan, korporasi, akademisi, dan musisi yang mewakili masyarakat Indonesia. Sebab bencana ini terlalu berat, kita perlu bersama-sama mengatasinya. Semua pihak memiliki peran kunci,” ujar Ustadz Salim Fillah sesaat setelah pelepasan 30 ton bantuan untuk korban banjir di Sumatra.

Dua pesawat ini akan menuju lokasi yang berbeda. Pesawat pertama menuju Aceh membawa makanan siap saji, genset, Starlink, paket filter air, perlengkapan sanitasi, dan bantuan lainnya. 

Pengiriman ini dikoordinasikan oleh BM3. Bantuan akan disalurkan ke wilayah Takengon, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Pesawat kedua menuju Medan membawa makanan siap saji, 500 paket bantuan container box 30 liter, bubur bayi, paket filter air, serta produk-produk ParagonCorp untuk kebutuhan sanitasi. 

Bantuan dari pesawat kedua akan disalurkan ke Langkat, Tapanuli, dan Aceh Tamiang.

“ParagonCorp ikut mendukung dengan menyumbang charter pesawat kargo yang membawa bantuan tersebut. Kami terus berkomunikasi dengan para mitra, termasuk Kitabisa, dan mendapatkan informasi bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah alat transportasi untuk membawa bantuan dari Jakarta ke lokasi bencana. Harapan kami, kolaborasi ini dapat terus berlanjut. Ini tidak berhenti sampai di sini,” ujar Astri Wahyuni, Corporate Affairs ParagonCorp, saat melepas Armada Kemanusiaan di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Mohon doanya semoga bantuan yang kita terbangkan hari ini dapat diterima keluarga-keluarga yang membutuhkan di Sumatra,” kata Ahmad Mujahid, Executive Director Salam Setara yang mewakili ekosistem Kitabisa.
Acara pelepasan dua pesawat bantuan ini juga dihadiri sejumlah public figure yang menggerakkan aksi galang donasi, serta para mitra yang bersinergi dalam bantuan kemanusiaan untuk Sumatra, seperti Rumah Zakat, IA ITB, dan komunitas PAPMM–IPB (Persatuan Alumni Pelajar Mahasiswa Minang dan IPB).

Kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut hingga fase pemulihan Sumatra ke depan.
Memasuki pekan kedua pasca banjir, banjir bandang, dan longsor, dampak bencana masih dirasakan para penyintas di Sumatra. 

Bantuan terus didistribusikan sejak 12 hari pascaperistiwa dan akan dikirimkan secara bertahap mengingat galang dana dari berbagai kalangan, organisasi, dan komunitas masih terus berlangsung dan disalurkan melalui Kitabisa.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 11 Desember 2025 mencatat bahwa bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menyebabkan 52 kabupaten terdampak, 157 ribu rumah rusak, lebih dari 2.000 fasilitas umum terdampak, 990 orang meninggal dunia, 225 orang hilang, dan lebih dari 5.000 orang luka-luka. (*)

Ketua Komisi III DPRD Padang Minta Pemko Pastikan Relokasi Warga Pascabencana di Lahan Aman dan Bebas Risiko Banjir    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

Ketua Komisi III DPRD Padang Minta Pemko Pastikan Relokasi Warga Pascabencana di Lahan Aman dan Bebas Risiko Banjir
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim meminta Pemerintah Kota (Pemko) memastikan bahwa lahan relokasi untuk masyarakat terdampak banjir bandang aman secara geologis dan tidak mengulang risiko bencana di masa depan.

Permintaan ini mengemuka setelah banjir bandang yang menerjang wilayah Kota Padang beberapa waktu lalu, menyebabkan kerusakan parah di berbagai titik permukiman.

Helmi Moesim menegaskan, proses relokasi harus didasarkan pada data ilmiah yang valid dan kajian risiko bencana yang menyeluruh sebelum diputuskan. 

Hal ini penting agar kehidupan baru warga tidak kembali terancam longsor atau banjir susulan di kemudian hari. 

Dia menyampaikan bahwa relokasi bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga upaya jangka panjang dalam mitigasi bencana. Mereka menekankan lahan baru harus bebas dari potensi tanah labil, daerah rawan banjir, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai.

Permintaan ini juga bertujuan menjaga keselamatan jiwa dan harta warga yang selama ini menjadi korban bencana alam. Legislator dari Partai Golkar berharap koordinasi antarinstansi berjalan efektif, sehingga pemilihan lokasi relokasi mampu menjamin perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak. 

Selain itu, dia juga meminta keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan ahli geologi dalam proses pemetaan lahan relokasi. Kajian teknis tersebut dianggap krusial untuk memastikan lokasi baru benar-benar layak huni dan minim risiko. 

Helmi juga mengingatkan agar aspek lingkungan diperhatikan dalam menentukan lahan relokasi. Lahan baru tidak hanya harus aman secara fisik, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi warga. 

Pemko Padang dipandang perlu menyusun peta risiko bencana yang mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan, termasuk pertimbangan lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi warga pascapananganan bencana.

Dengan langkah tersebut, dia berharap relokasi dapat menghadirkan solusi permanen bagi masyarakat korban banjir bandang di Kota Padang, sekaligus menjamin bahwa pembangunan kawasan baru bebas dari ancaman bencana serupa di masa mendatang. (*)

DPRD Padang Desak Percepatan Normalisasi Sungai dan Penyaluran Bantuan Korban Bencana    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

DPRD Padang Desak Percepatan Normalisasi Sungai dan Penyaluran Bantuan Korban Bencana
Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, mendesak Pemko untuk mempercepat upaya normalisasi sungai dan memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan dasar secara merata.
BENTENGSUMBAR.COM
- DPRD Kota Padang mengambil sikap tegas dalam menyikapi dampak parah dari banjir dan longsor yang melanda kota.

Dalam rapat paripurna yang membahas perpanjangan status tanggap darurat hingga 15 Desember 2025, Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, mendesak Pemerintah Kota (Pemko) untuk mempercepat upaya normalisasi sungai dan memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan dasar secara merata.

Rapat paripurna tersebut menjadi forum evaluasi komprehensif, di mana DPRD menerima paparan lengkap mengenai kondisi kerusakan infrastruktur, data korban jiwa, serta jumlah rumah dan warga yang terdampak bencana.

Mastilizal menegaskan perpanjangan masa tanggap darurat adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang masih sangat rentan, mendapatkan perhatian penuh dari Pemko.

DPRD menyoroti bahwa hingga saat ini, masih banyak wilayah yang mengalami sedimentasi berat, menyebabkan sejumlah rumah warga, seperti di Tanjung Saba, Pitameh Nan XX, belum bisa ditempati. Ada sekitar 404 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan perhatian segera, mulai dari kebutuhan hunian, pembersihan endapan lumpur (sedimentasi), hingga kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, DPRD Padang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan bantuan yang masuk dari pihak luar maupun penggunaan anggaran bencana. Mastilizal secara tegas meminta Pemko Padang menjamin tidak ada satu pun warga terdampak yang luput dari makanan atau pelayanan dasar yang disediakan pemerintah selama masa kritis ini.

Kerusakan infrastruktur dinilai DPRD sebagai isu yang sangat serius, mengingat bencana ini disebut sebagai salah satu yang paling parah sejak gempa 2009. DPRD berjanji akan terus berkoordinasi erat dengan BNPB, BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pasca-masa tanggap darurat berakhir.

Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh warga, tetapi juga oleh sektor usaha. Aktivitas UMKM di Kota Padang terganggu secara signifikan, sehingga DPRD mendesak Pemko untuk menyiapkan penanganan berkelanjutan demi memulihkan kembali denyut nadi ekonomi kerakyatan.

Mastilizal memastikan bahwa seluruh anggota DPRD Padang tetap berada di tengah masyarakat untuk mengawasi dan memastikan kerusakan segera ditangani. Mereka tidak memiliki kebutuhan khusus selain memastikan masyarakat terdampak tertangani dengan baik, serta mendorong penyelesaian masalah hunian dan relokasi yang layak.

Meskipun terdapat beberapa catatan terkait warga yang belum menerima bantuan—yang kemungkinan disebabkan oleh data yang belum lengkap—secara umum, DPRD mengapresiasi penanganan awal yang dilakukan Pemko Padang. Harapannya, tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan, karena Bencana di Padang ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama. (*)

Menko PMK Ground Breaking Pembangunan Huntara di Padang Pariaman    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

Menko PMK Ground Breaking Pembangunan Huntara di Padang Pariaman
Ground breaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat (Sumbar). Hal itu ditandai dengan dilaksanakannya ground breaking pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, Sabtu (13/12/2025).

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat.

“Hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman dan tenang. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pemulihan, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan, penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Setiap tahapan itu, dipastikannya melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah beserta masyarakat.

“Koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Kita ingin proses pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Sumbar yang terdampak bencana.

“Kami bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran langsung Bapak Menko PMK. Ground breaking huntara ini memberi harapan baru bagi masyarakat kami untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik,” ujar Mahyeldi.

Gubernur Mahyeldi menegaskan, Pemerintah Pemprov Sumbar akan terus berupaya mengawal proses pembangunan huntara agar dapat berjalan sesuai harapan. Menurutnya, setiap kebijakan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Insya Allah, kami di daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, agar pemulihan pascabencana ini bisa berjalan sesuai harapan,” tutupnya.

Direncanakan, di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman ini akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PLN. Pembiayaanya, menggunakan anggaran BNPB.

Kegiatan ground breaking tersebut turut dihadiri Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian; Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol, Arif Gajah Mada; serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar. (adpsb/bud)

Gubernur Sumbar Minta Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Segera Bangun Hunian Sementara dan Tetap    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

Gubernur Sumbar Minta Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Segera Bangun Hunian Sementara dan Tetap
Gubernur Mahyeldi saat meletakan batu pertama pembangunan Hunian sementara (Huntara) di Korong Asam Pulau, Nagari Audiriang Kec. 2 x 11 Kayu tanam, Kab. Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana hidrometeorologi agar segera membangun hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk percepatan penanganan pascabencana, khususnya untuk memastikan warga terdampak memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat meletakan batu pertama pembangunan Hunian sementara (Huntara) di Korong Asam Pulau, Nagari Audiriang Kec. 2 x 11 Kayu tanam, Kab. Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat, responsif, dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait.

"Warga yang rumahnya rusak berat hingga hancur harus menjadi prioritas. Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyiapkan hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap," tegas Mahyeldi.

Saat itu menurut Mahyeldi, daerah yang telah menyiapkan Huntara secara serentak yaitu daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota dan Padang Pariaman.

"Bahkan Bupatinya telah menyiapkan hunian tetap, khususnya di Padang Pariaman ini, Bupatinya sudah menyiapkan lahan untuk masyarakat yang rumahnya hancur karena banjir bandang," ungkapnya.

Selain pembangunan hunian, Gubernur Sumbar juga menginstruksikan agar pendataan kerusakan dilakukan secara akurat dan transparan, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung kabupaten/kota dalam penanganan bencana hidrometeorologi.

Sementara Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Aziz mengatakan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Huntara dan Huntap di di Korong Asam Pulau, Nagari Audiriang Kec. 2 x 11 Kayu tanam, Kab. Padang Pariaman.

"Di daerah ini merupakan daerah cukup aman dari bencana banjir yang luasnya 1,5 hektar, secara bertahap segera dibangun," ujar John Kenedy.

Menurutnya, daerah tersebut akan dibangun sekitar 200 rumah Huntap, sementara untuk Huntara, tersebut dahulu dibangun. Karena masih banyak masyarakat yang masih ada di posko-posko bencana.

Selanjutnya Bupati John Kenedy mengimbau masyarakatnya agar tetap waspada terhadap potensi bencana susulan serta mengikuti arahan dari petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

Hadir juga dalam peletakan batu pertama tersebut, Pangdam XX/Tuangku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Sestama BNPB, Danrem 032/Wirabraja, Kapolda Sumbar, Forkopimda Padang Pariaman, Kepala BPBD Padang Pariaman, dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Padang Pariaman. (ADPSB)

Aspeda Antarkan Donasi ke Ratusan Pintu Rumah Warga di Koto Sani dan Paninggahan Kabupaten Solok    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

Aspeda Antarkan Donasi ke Ratusan Pintu Rumah Warga di Koto Sani dan Paninggahan Kabupaten Solok
Ratusan paket sembako dan beras disalurkan Asosiasi Pers Dharmasraya (ASPEDA) ke beberapa titik terdampak bencana di Kabupaten Solok, pada Jumat (12/12/2025).
BENTENGSUMBARVOM
- Ratusan paket sembako dan beras disalurkan Asosiasi Pers Dharmasraya (ASPEDA) ke beberapa titik terdampak bencana di Kabupaten Solok, pada Jumat (12/12/2025).

Sebanyak 12 wartawan yang tergabung dalam Asosiasi Pers Dharmasraya turun langsung mengantarkan hasil donasi masyarakat Dharmasraya yang dikumpulkan selama 2 hari penggalangan dana.

Ketua Aspeda, Rijal Af mengungkap bahwa usai koordinasi dengan tokoh dan warga setempat pihaknya memutuskan untuk mendistribusikan bantuan sembako untuk korban banjir dan galodo di beberapa titik di kabupaten Solok.

"Ada 5 titik lokasi distribusi bantuan sembako dan beras.
Diantaranya Koto Sani, Belimbing, Muaro Pingai Paninggahan, Muaro Paninggahan, Dusun Cancang dan Dusun Batua," ujar Ketua Asosiasi Pers Dharmasraya, Rijal Af Jumat, (12/12/2025) di Paninggahan.

Dalam proses pendistribusian ini, lanjutnya di Dusun Cancang Batua dan Muaro Paninggahan diangkut menggunakan motor warga setempat ke rumah warga terdampak banjir hingga pinggiran danau Singkarak.

"Hal ini dilakukan karena putusnya akses jembatan utama, sehingga harus melewati jalan alternatif di dusun Batua yang hanya bisa di lewati sepeda motor," ungkapnya

Sebelumnya, kata Rijal Af pendistribusian di wilayah Koto Sani dan Muaro Pingai langsung ke warga setempat karena bisa dilewati mobil.

"Untuk sembako di Koto Sani dan Muaro Pingai pendistribusian bisa sampai menggunakan mobil ke lokasi," jelasnya

Rijal menjelaskan bahwa lokasi bencana di Paninggahan masih belum bisa dilewati mobil untuk sampai ke Malalo via Sumani dan Paninggahan.

"Berdasarkan kondisi di lapangan dan koordinasi bersama warga setempat, ada dua titik jembatan putus, di Muaro Pingai Paninggahan dan Malalo," jelasnya

Rijal menyebutkan bahwa hasil donasi sebesar Rp 22 juta dibelikan ke sembako dan beras. Sedangkan untuk akomodasi pengantaran logistik menggunakan mobil anggota Aspeda dan segala pembiayaan yang dibutuhkan murni dari iuran anggota Aspeda.

"Semua uang hasil donasi sebesar Rp 22 juta, kita belikan ke sembako dan beras. Sedangkan untuk pembiayaan yang timbul untuk akomodasi pengantaran hasil donasi menggunakan mobil anggota dan kas organisasi," ujarnya

Rijal mengaku terharu dan mengapresiasi kepada seluruh donatur dan masyarakat yang telah menyisihkan rezekinya untuk korban bencana.

"Alhamdulillah, kami Aspeda terharu atas kepedulian masyarakat Dharmasraya dan seluruh donatur. Dan malam ini semua amanah dan kepercayaan donatur telah kami salurkan hingga pintu rumah saudara kita yang menjadi korban bencana," ungkapnya

Rijal juga mengaku bangga dengan rekan pers Dharmasraya, khususnya kepada rekan-rekan Aspeda, yang telah menyisihkan rezeki, waktu dan tenaganya untuk membantu korban bencana.

"Terimakasih kawan-kawan pers, semoga apa yang telah dilakukan dapat meringankan beban bagi saudara kita. Dan kepada para korban semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat membantu," pungkasnya

Sementara itu, Ayu warga Muaro Paninggahan mengaku terharu atas kepedulian rekan-rekan wartawan dari kabupaten Dharmasraya.

"Alhamdulillah, bantuan dari wartawan Dharmasraya dan karyawan PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) telah kami terima," ungkapnya
Ayu juga mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk para korban bencana banjir. 
( W )