Program DP Nol Rupiah, Pembeli Mengangsur ke Bank Rp 2,3 Juta Per Bulan Selama 20 Tahun Dengan Bunga 5 %

BENTENGSUMBAR.COM -  Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Sandi, Anggawira mengemukakan, program uang muka rumah nol rupiah tidak berarti meniadakan atau menghapus uang muka (down payment/DP) yang menjadi syarat kredit pemilikan rumah. Namun, DP yang menjadi kewajiban debitor nantinya akan ditalangi Pemprov DKI Jakarta melalui anggaran yang disediakan APBD. DP tersebut kelak harus dilunasi oleh warga dengan cara mencicil.

“Istilah yang dipakai DP nol rupiah, bukan DP nol persen. Bank tetap mendapatkan uang muka yang ditalangi Pemprov DKI,” kata Angga di Jakarta, Sabtu, 22 April 2017.

Dia menjelaskan, program DP pemilikan rumah nol rupiah muncul karena selama ini uang muka pembelian rumah sangat mahal, sehingga tidak terjangkau warga miskin. Misalnya, rumah dengan harga Rp 350 juta, warga harus menyiapkan uang muka minimal Rp 53 juta.

“Untuk harga seperti itu, ada 2,8 juta penduduk DKI Jakarta terancam tidak bisa memiliki hunian karena penghasilan di bawah Rp 4 juta per bulan,” ungkapnya.

Untuk itulah, program yang digagas pasangan Anies-Sandi mengganti persyaratan DP dengan alternatif yang lebih ringan dan terjangkau, seperti konsistensi jumlah saldo tertentu di rekening bank milik calon pembeli, serta konsistensi perilaku menabung selama 6-12 bulan terakhir.

Angga memaparkan, yang berhak menjadi peserta program DP nol rupiah adalah warga yang memiliki DKI dengan lama tinggal minimal lima tahun. “Ini untuk mencegah ada warga dadakan,” jelasnya.

Selain itu, kelompok sasaran program ini adalah mereka yang penghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan, termasuk pekerja informal.

“Properti yang ditawarkan adalah hunian vertikal sederhana dengan harga maksimum Rp 350 juta. Ini hanya berlaku untuk pembelian rumah pertama,” ujarnya.

Dia memberi simulasi, apabila harga properti Rp 350 juta, Pemprov akan menyediakan anggaran untuk uang muka Rp 53 juta, yang kelak dilunasi oleh pembeli dengan cara mencicil.

“Selama enam bulan terakhir, calon pembeli wajib menabung Rp 2,3 juta per bulan di Bank DKI. Ini untuk catatan kemampuan membayar, bukan untuk dikonversi menjadi DP. Setelah lolos tahap administrasi, pembeli mengangsur ke bank sebesar Rp 2,3 juta per bulan selama 20 tahun dengan bunga 5 persen,” ungkapnya.

Angga menambahkan, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng Askrindo atau Jamkrindo untuk menjamin KPR. Pemprov DKI juga akan membentuk Badan Layanan Umum Pengelolaan Perumahan Rakyat.

Pada tahun pertama, kebutuhan dana dari APBD untuk menalangi DP diperkirakan sekitar Rp 2,7 trilun. Jumlah itu didapat dari asumsi akan ada 50.000 rumah yang dibangun dengan besaran uang muka Rp 53 juta per unit.

Jika penyaluran subsidi DP nol rupiah ini dilakukan tiap tahun selama lima tahun masa jabatan, mengurangi kekurangan hunian (backlog) dari sekitar 300.000 unit menjadi 50.000 unit. Dengan demikian, program ini diklaim akan mampu mengatasi 83% backlog rumah di Jakarta.

“Saat ini, ada kekurangan hunian di Jakarta mencapai 302.000 unit. Di Jakarta, sekarang hanya 51% penduduk yang punya hunian sendiri, karena harga properti didominasi untuk kelas masyarakat berpenghasilan di atas Rp 12 juta. Untuk masyarakat miskin susah mendapatkan hunian yang layak,” ungkapnya.

Program DP Rumah Nol Rupiah Anies-Sandi

1. Syarat Penerima Program
a. warga berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan
b. warga ber-KTP DKI Jakarta dan minimal sudah tinggal selama 5 tahun
c. hanya untuk rumah tinggal pertama
d. memenuhi syarat konsistensi jumlah saldo tertentu atau kemampuan menabung minimal Rp 2,3 juta per bulan selama enam bulan terakhir di Bank DKI (catatan: tabungan ini tidak dikonversi menjadi uang muka)

2. Gambaran program
- Program ini tidak meniadakan uang muka (down payment/DP). Bank yang membiayai tetap menerima uang muka yang ditalangi Pemprov DKI Jakarta
- Jenis properti yang dibiayai adalah hunian vertikal sederhana
- Dengan simulasi plafon harga maksimal Rp 350 juta per unit, besarnya DP yang ditalangi Pemprov DKI Jakarta Rp 53 juta per unit
- Warga yang lolos persyaratan mengangsur Rp 2,3 juta per bulan selama 20 tahun dengan bunga 5%, termasuk mengangsur untuk melunasi DP yang ditalangi Pemprov
- Tahun pertama, akan dibiayai 50.000 rumah dengan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun (DP Rp 53 juta x 50.000 unit)
- Dalam lima tahun akan dibiayai 250.000 unit rumah
- Saat ini kekurangan rumah (backlog) bagi warga Jakarta sekitar 302.000 unit, dengan demikian dalam lima tahun akan terpenuhi sekitar 83%. Sisa backlog hingga akhir masa jabatan diperkirakan tinggal sekitar 50.000 unit.

(ogah/bsc)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News