Putuskan Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019, PPP Djan Faridz Bakal "Kantongi" SK Menkumham

BENTENGSUMBAR.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Djan Faridz mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Presiden (capres) pada pemilihan umum 2019.

"PPP memutuskan untuk mendukung penuh pemerintahan Jokowi," kata Ketua Umum PPP Djan Faridz melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 1 April 2017.

Djan menyampaikan hal itu usai menggelar "Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPW PPP se-Indonesia".

Djan menyatakan silaturahmi dan Rakornas PPP memutuskan mendukung Jokowi untuk bersaing pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Seluruh pengurus DPW PPP se-Indonesia menurut mantan Menteri Perumahan Rakyat itu menandatangani kesepakatan tersebut.

"Dalam waktu dekat akan digelar deklarasi," ujar Djan.

Djan berencana akan menemui Presiden Jokowi guna menyampaikan aspirasi dan keinginan kader PPP di daerah itu sebelum menggelar deklarasi dukungan.

Ditegaskan Djan, seluruh pengurus DPW PPP solid mendukung Jokowi sebagai capres 2019, serta pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Pada kesempatan itu, Basuki juga turut hadir menyaksikan acara Silaturahmi dan Rakornas PPP se-Indonesia.

Acara itu dihadiri 34 DPW tingkat provinsi dan 416 DPC tingkat kota/kabupaten terdiri dari ketua, sekretaris dan ketua majelis dengan total peserta mencapai 1.500 orang.

SK Menkumham

Kepengurusan DPP PPP pimpinan Djan Faridz kabarnya sebentar lagi terwujud. Apalagi seluruh proses yang dilalui sudah berjalan, termasuk jalur hukum terkait dualisme kepengurusan (kubu Djan Farid dan kubu Romahurmuzy).

Sehingga PPP Djan Faridz kini informasinya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK)  pengesahan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tak heran bila sejumlah elite partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah  memberikan respon positif terhadap Ketua Umum DPP PPP Djan Farid.

Hal itu mereka tunjukkan melalui kehadirannya pada acara Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP PPP, di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017 malam.

Dalam acara tersebut, tampak hadir Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan sejumlah tokoh partai lainnya.

Saat jumpa pers usah acara, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pada prinsipnya tidak bisa saling melangkahi wewenang masing-masing dan tidak bisa juga melakukan intervensi.

“Tetapi boleh bisik-bisik,” ujar Idrus.

Dia mengatakan, ada cara dan strategi yang dilakukan dalam berpolitik.

“Politik itu ada cara dan strateginya. Politik itu ada ‘time’ dan momentumnya. Masalah hukum PPP Djan Faridz sudah selesai, tinggal menunggu ‘time’ dan momentumnya. Intinya, kita sudah saling tahu apa yang diinginkan oleh Pak Djand Faridz,” Idrus menambahkan.

Yang pasti, kehadiran Sekjen Partai Golkar dan Sekjen PDI Perjuangan pada acara Silaturahmi dan Rakornas PPP tersebut, merupakan bentuk solidaritas antar partai dalam memupuk kebersamaan.

“Ya, kehadiran kami di sini, tidak lain adalah bentuk solidaritas antar partai dalam memupuk kebersamaan,” ujar Hasto Kristiyanto.

Menanggapi pertanyaan peserta Rakornas tentang SK Kemenkumham yang hingga kini belum diterbitkan, dengan santai Hasto menjawab, “Tak akan lari gunung dikejar,” ujarnya singkat.

“Tadi di forum ada yang teriak-teriak minta diberi SK. Jawaban kami sederhana. Tak akan lari gunung dikejar,” kata Hasto menegaskan. (by/Antara/tribunnews)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News