Rencana Anies-Sandi Dapat Dukungan HTI, Pengamat: Ide Jakarta Bersyariah Dibangun di Atas Logika yang Inkonsisten

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana penerapan Syariat Islam di Jakarta oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan dukungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Petinggi DPP HTI, Muhammad Rahmat Kurnia menjelaskan, syariat Islam adalah solusi bagi permasalahan yang ada di negeri ini.

"Pokoknya siapapun yang menerapkan syariat Islam, pasti kita dukung. Kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam itu kita dukung, siapapun,” kata Rahmat, beberapa waktu lalu..

Dosen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, HTI secara garis perjuangannya memang menawarkan syariat Islam sebagai solusi. Jadi terhadap penerapan syariat Islam di manapun pasti setuju.

Dia juga berpendapat bahwa penerapan syariah Islam juga bisa diterapkan di kota lain selain Jakarta.

"Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Harusnya ya bisa, bahkan semuanya harusnya syariah,” ujar Rahmat.

Walau begitu, Rahmat mengkritik implementasi penerapan syariah yang sudah ada di Indonesia seperti Aceh. Menurutnya implementasi aturan syariah di Aceh, masih setengah-setengah.

"Tapi kan persoalannya itu ada perda syariah tetapi dalam implementasinya memang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah itu. Implementasinya belum berjalan dengan baik," jelasnya.

Rahmat berharap jika nantinya syariah Islam diterapkan di Jakarta, kebijakan ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga aturan syariah bisa benar-benar diterapkan sepenuhnya.

Namun ironisnya, wacana Jakarta Bersyariah inkonsisten dan tidak akan membantu memenangkan siapapun kandidat calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2017. Demikian dikatakan Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia Arif Susanto, di Jakarta, Selasa, 11 April 2017.

"Jakarta bersyariah tidak akan ampuh untuk memenangkan pasangan calon manapun,” sambungnya.

Setidaknya, ada empat alasan yang membuat wacana Jakarta Bersyariah ini tidak akan jadi prioritas bagi pemilih.

"Ide Jakarta bersyariah ini dibangun di atas logika yang inkonsisten,” jelas Arif.

Selanjutnya, permasalahan Jakarta harus diselesaikan dengan program yang konkret. Permasalahan seperti kemacetan, kemiskinan, dan korupsi harus menjadi prioritas di Jakarta. Sentimen keagamaan di Jakarta akan sulit berkembang karena warga Jakarta sangat beragam.

"Paslon tidak bisa memenangi pilkada hanya karena dukungan satu kelompok. Ini perlu diingat,” lanjut Arif.

Pendekatan elektoral non-demokrasi, menurut dia, juga memiliki kecenderungan gagal sejak awal. "Indonesia ini kan majemuk sejak awal. Ketika dikemukakan agenda yang anti demokrasi seperti Jakarta Bersyariah, maka muncul kecenderungan gagal. Tak hanya di Indonesia,” katanya.

Konsep syariah juga tidak akan cocok karena sistem demokrasi membutuhkan solidaritas inklusif bukan semangat loyalitas eksklusif yang didukung oleh golongan tertentu.

"Ini juga mendegradasi posisi mulia agama ketika program-program syariah ini ditawarkan dalam agenda politik,” demikian Arif.

Isu penerapan syariah di Jakarta sempat naik menjadi perbincangan di publik setelah beredar spanduk bertuliskan program Jakarta Bersyariah oleh pasangan Anies-Sandi.

Meskipun sempat membantah bahwa spanduk tersebut bukan berasal dari timnya, baik Anies maupun Sandi sampai saat ini belum menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu penerapan syariah di Jakarta. (buya/rmol)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News