BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) A.M. Hendropriyono mengkaui salah satu faktor yang menghambat kemajuan Indonesia adalah makin suburnya pahal radikalisme.
Hendro pun menekankan salah satu paham radikalisme yang dia maksud adalah adanya upaya kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti sistem pemerintahan menjadi khilafah.
"pemikiran khilafah itu berbicara soal umat. Sementara, NKRI berbicara soal warga negara inklusif. Jadi khilafah tidak lebih baik dibandingkan empat pilar Indonesia yaitu pancasila, NKRI, bhineka tunggal ika dan UUD 1945," ujar mantan kepala badan intelijen negara (BIN) itu saat diskusi di bilangan darmawangsa, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.
Hendro pun mengatakan alasannya soal pendapatnya yang menekankan khilafah merupakan sistem yang tidak baik. Menurut Hendro dalam sistem khilafah umatnya harus patuh kepada khalifah.
"Kalau sistem yang berlaku di Indonesia semua warga negara boleh berbeda pendapat dengan pemerintah sekalipun," tambah Hendro.
Selain itu, khilafah kata Hendro berbicara soal bagaimana menjadi manusia berdasar kacamata Islam versi penafsiran mereka sendiri. Sementara NKRI menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan kehidupan beragamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing selama tidak keluar dari konteks Pancasila.
Tak hanya itu, imbuh Hendro, kelemahan sistem khilafah adalah tidak memungkinkannya mengakomodasi sistem demokrasi didalamnya. Salah satunya soal memilih pemimpin. Sementara, NKRI dipastikan menjamin hak seluruh warga negara tanpa kecuali.
"Ini membuat kita akan lebih banyak alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang cakap dan kompeten," demikian Hendro.
(by/rmol)
Hendro pun menekankan salah satu paham radikalisme yang dia maksud adalah adanya upaya kelompok atau organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti sistem pemerintahan menjadi khilafah.
"pemikiran khilafah itu berbicara soal umat. Sementara, NKRI berbicara soal warga negara inklusif. Jadi khilafah tidak lebih baik dibandingkan empat pilar Indonesia yaitu pancasila, NKRI, bhineka tunggal ika dan UUD 1945," ujar mantan kepala badan intelijen negara (BIN) itu saat diskusi di bilangan darmawangsa, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.
Hendro pun mengatakan alasannya soal pendapatnya yang menekankan khilafah merupakan sistem yang tidak baik. Menurut Hendro dalam sistem khilafah umatnya harus patuh kepada khalifah.
"Kalau sistem yang berlaku di Indonesia semua warga negara boleh berbeda pendapat dengan pemerintah sekalipun," tambah Hendro.
Selain itu, khilafah kata Hendro berbicara soal bagaimana menjadi manusia berdasar kacamata Islam versi penafsiran mereka sendiri. Sementara NKRI menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan kehidupan beragamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing selama tidak keluar dari konteks Pancasila.
Tak hanya itu, imbuh Hendro, kelemahan sistem khilafah adalah tidak memungkinkannya mengakomodasi sistem demokrasi didalamnya. Salah satunya soal memilih pemimpin. Sementara, NKRI dipastikan menjamin hak seluruh warga negara tanpa kecuali.
"Ini membuat kita akan lebih banyak alternatif untuk mendapatkan pemimpin yang cakap dan kompeten," demikian Hendro.
(by/rmol)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »