PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Fuad Bawazier Tegaskan Presiden Jokowi Belum Bisa Dimakzulkan karena Utang

Fuad Bawazier menyarankan agar pemerintah melakukan penghematan terhadap pengeluaran yang tak perlu.

Fuad Bawazier Tegaskan Presiden Jokowi Belum Bisa Dimakzulkan karena Utang
BENTENGSUMBAR.COM - Akhir-akhir ini, ada sebagian pihak yang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi. Pasalnya, Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dinilai mengkhawatirkan. Namun, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyatakan, belum cukup alasan untuk melakukan pemakzulan atau impeachment tehadap Presiden Joko Widodo

Menurut Ketua Umum PP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra, Moh Nizar Zahro, pemerintah sendiri tidak yakin dengan target pendapatan yang ditetapkan. Hal itu terlihat pada RAPBNP 2017 yang diajukan ke DPR sebesar Rp 2.111,4 triliun. Namun pemerintah sendiri tidak yakin, sehingga mengajukan outlook RAPBNP 2017 menjadi Rp 2.077,0 triliun.

"Baru pertama dalam sejarah, pemerintah mengajukan rencana belanja negara namun pemerintah sendiri tak yakin dengan yang diajukan," kata Ketua Umum PP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra, Moh Nizar Zahro.

Pernyataan tersebut dikemukakan dalam seminar yang diadakan PP Satria bertajuk "APBNP 2017: Akankan Berujung Impeachment?" di kawasan Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2017.

Hadir sebagai pembicara di forum itu ekonom Fuad Bawazier dan Ketua Badan Kajian Strategis DPP Partai Gerindra Yusuf AR.

Dijelaskannya, belanja negara dalam outlook RAPBNP 2017 turun Rp 3,5 triliun menjadi sebesar Rp 2.077,0 triliun dari target APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun.

Walaupun belanja negara turun, terjadi pelebaran defisit Rp 32,7 triliun menjadi sebesar Rp 362,9 triliun (2,67% PDB) dari target defisit APBN 2017 sebesar Rp 330,2 triliun (2,41% PDB). Itu terjadi karena target Pendapatan Negara turun Rp 36,2 triliun.

Karena itu dia berharap angka defisit bisa tetap dijaga di bawah 3 persen dari PDB. Nizar juga menyarankan sejumlah solusi yang bisa ditempuh.

Antara lain langkah pemerintah untuk penambahan utang harus dikaji ulang, mengingat tingkat penyerapan anggaran nasional masih di bawah 40 persen.

Sebaliknya, pos anggaran yang tidak efektif dan yang susah diserap harus direlokasi untuk menutup defisit anggaran.

"Kami berharap defisit anggaran tidak melebihi tiga persen PDB, karena jika itu terjadi maka pemerintah telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara, dan (presiden) bisa diimpeachment," pungkas politikus asal Madura ini.

Belum Bisa Dimakzulkan

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyatakan, belum cukup alasan untuk melakukan pemakzulan atau impeachment tehadap Presiden Joko Widodo, terutama terkait postur APBN, beban utang pemerintah ataupun defisit keuangan negara. Menurutnya, utang luar negeri belum bisa dijadikan alasan memakzulkan presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.

"Impeach itu harus ada satu alasan yang kuat, yang beralasan secara kosntutisional. Sejauh ini saya belum lihat," kata Fuad di sela-sela seminar bertajuk APBNP 2017; Akankah Berujung Impeachment? yang digelar Pimpinan Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu, 26 Juli 2017.

Hanya saja, mantan Direktorat Jenderal Pajak itu juga mengingatkan pemerintah tentang kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Yakni soal kondisi pusat-pusat penjualan yang sepi ataupun banyak toko yang tutup akibat kondisi ekonomi yang sulit.

"Bagaimana orang yang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan lagi," ujar mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dari sisi utang, katanya, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) sekarang ini masih kecil. Namun dia mengingatkan pemerintah agar tak lengah karena tax ratio dalam posisi rendah yang berdampak pada kemampuan membayar utang.

"Pembayatan utang kan tergantung peneriman uang pajak yang masuk, tax ratio kita rendah, sering tidak mencapai target. Kalau demikian nanti yang buat bayar utang kesulitannya di situ. Itu yang harus diwaspadai," tutur politikus asal Tegal yang ikut membidani kelahiran Partai Hanura itu.

Karena itu dia menyarankan agar pemerintah melakukan penghematan terhadap pengeluaran yang tak perlu. “Sehingga postur APBN menjadi efektif dan efisien,” ucapnya.

(by/jpnn)

Iklan Alex Indra Lukman
Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *