PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen

Serah terima LKPj Wali Kota Padang tahun 2016, dari Wako Mahyeldi Ansharullah ke Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Asrizal selaku Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang disaksikan Wakil Wali Kota Emzalmi Zaini, dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi.

Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
BENTENGSUMBAR.COM - Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) tahun anggaran 2016 sebesar Rp1,969 triliun atau 98,43 persen dari target sebesar Rp2 triliun. 

Demikian disampaikan Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 di Gedung Bundar Sawahan, Selasa, 4 Juli 2017. 

Rapat Paripurna itu sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal, didampingi Wakil Ketua Muhidi, dan Plt Sekwan Vidal Triza. Selain itu, juga dihadiri oleh Wakil Walikota Padang H Emzalmi Zaini dan segenap jajaran OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Padang.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
Jalannya Rapat Paripurna LKPj Wali Kota Padang tahun 2016. 
Ia mengatakan, pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"PAD tahun 2016 terealisasi sebesar Rp391,93 atau 82,11 persen dari target sebesar Rp476,78 miliar," tambahnya.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah diwawancarai wartawan usai Rapat Paripurna. 
Perbandingan terencana realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen terdiri atas pajak daerah dengan realisasi sebesar Rp256,75 miliar atau 86,94 persen dari target Rp295,37 miliar.

Retribusi daerah dengan realisasi Rp35,52 miliar dari target sebesar Rp49,39 miliar, kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi Rp13,46 miliar atau 71,90 persen dari target Rp18,72 miliar dan lain-lain PAD yang sah.


Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Asrizal diwawancarai wartawan usai rapat paripurna.  
Pendapatan tranfer terealisasi 103,84 persen dari target Rp1,481 triliun dengan rincian transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan dengan realisasi Rp1,435 triliun atau 103,19 persen dari target Rp1,331 triliun, yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus serta transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Selain itu, untuk belanja daerah tahun anggaran 2016 terealisasi Rp2,17 triliun dari target sebesar Rp2,35 triliun dengan rincian belanja operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek dengan realisasi 94,49 persen dari target Rp1,867 triliun.
Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
Anggota DPRD mengikuti jalannya rapat paripurna. 

"Yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan," sebutnya.

Ia mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2016 Kota Padang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar pada tanggal 29 Maret 2017 dan memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Wako Sebut Realisasi Pendapatan 2016 Sebesar 98,43 Persen
Gedung Bundar Sawahan Tempat Anggota DPRD Kota Padang Berkantor. 

Mahyeldi berharap hal yang telah disampaikan tersebut dapat dibahas oleh DPRD dan dapat disempurnakan dengan masukan-masukan ke arah yang lebih baik ke depannya. 

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal memberikan applus atas prestasi Pemko Padang. Hanya saja, ia sangat menyayangkan rendahnya realisasi pendapatan, kedepan agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Kedepannya harus ada perbaikan dan tugas eksekutif adalah bekerja dan mengeksekusi setiap pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” ungkapnya.

(by)

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *