Ada Praktik Jual Beli Jabatan, Menpan RB: Pelanggaran Berat dan Bisa Dibatalkan

BENTENGSUMBAR.COM - Maraknya praktik jual beli jabatan membuat sistem birokrasi kacau dan mengundang kecaman dari berbagai pihak.

Di beberapa daerah, praktek semacam itu malah sudah menjadi sorotan dan membuat sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak nyaman dalam bekerja, karena proses mutasi, rotasi dan promosi bukan lagi berdasarkan kinerja, tetapi bersifat politis sesuai keinginan kepala daerah dan partai pengusungnya.

Ironisnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap, jika sampai saat ini praktik jual beli jabatan oleh oknum saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih terjadi.

Menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyebut praktik tersebut sebagai sebuah pelanggaran berat.

Menurut dia, KASN seharusnya fokus mengawasi penempatan jabatan pimpinan tinggi, bukan menjadikannya lahan memperkaya diri.

"Ya pasti melanggar, gak boleh yang namanya KASN kan mengawasi penempatan jabatan pimpinan tinggi. memang itu diamanatkan oleh UU ASN," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 18 September 2017.

"Jadi semua pimpinan, jabatan tinggi itu ada prosesnya yang namanya open recruitement, nah itu yang diawasi (oleh KASN)," sambungnya.

Jika ada yang melanggar, kata Asman, pihaknya akan memberi sanksi berupa diskualifikasi sebagai PNS maupun CPNS. Bisa jadi oknum maupun pihak terkait akan dimasukkan dalam daftar hitam.

"Kalau ada yang melanggar ya harus ada punishment. Ya bisa dibatalkan (CPNS-nya)," pungkasnya.

(IBNU/JPG)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News