Wiranto: Pemberontakan PKI, DI/TII, PRRI/Permesta, dan Peristiwa Malari Sejarah Kelam Bangsa Ini

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Menko Polhukam, Wiranto mengatakan, setiap menjelang pemilu, baik itu Pemilu Kada atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden suhu politik selalu memanas. Keadaan itu sudah berlaku sejak dahulu dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi. 

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kemenko Polhukam dan segenap jajarannya akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik tersebut masih pada batas-batas kewajaran agar tidak menimbulkan instabilitas nasional yang tentu akan menganggu berbagai kepentingan nasional.

Menjelang bulan Oktober, jelas Wiranto, telah muncul berbagai isu yang cukup meresahkan masyarakat dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring terjadinya konflik horizontal yang perlu segera dihentikan agar tak mengganggu kepentingan nasional.

Salah satu isu yang digoreng habis-habisan dan dijadikan alat untuk menjatuhkan pemerintah adalah isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, soal pemutaran film G30S/PKI pun dijadikan ajang perdebatan.

"Mengenai pemutaran kembali Film Penghianatan G.30 S /PKI, dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan," ungkap Wiranto saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Ahad, 25 September 2017. .

Ia menegaskan, peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia. Namun, masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974 yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu. 

"Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita. Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan," ungkap mantan Panglima TNI ini.

Ia mengatakan, menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. 

"Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih," tegas mantan Ketua Umum Partai Hanura ini. 

Dikatakannya, anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium merupakan kebijakan yang rasional.

(Ibnu)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News