Walikota diwakili Asisten II Hermen Peri menegaskan, para admin RUP di masing-masing OPD harus memahami aturan-aturan dalam SIRUP tersebut.
"Semua kegiatan pengadaan barang/jasa di seluruh OPD itu harus lancar. Sehingga, dapat diperoleh barang/jasa yang terjangkau, berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan. Baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat," ujarnya di hadapan 53 admin RUP di lingkungan Pemko Padang itu.
Menurut Hermen, sosialisasi SIRUP ini penting dilakukan, mengingat RUP yang dibuat masing-masing OPD menjadi acuan dalam proses pengadaan barang/jasa. Sebab apabila ada ketidaksesuaian dari data yang dientry admin RUP dan paket pekerjaan yang akan diproses atau dilelang, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
Di samping itu, tambahnya, ketidakpahaman admin RUP dalam pemaketan pekerjaan, akan jadi salah satu penyebab perbedaan dari nama pekerjaan yang dibuat. Terlebih, adanya pergantian admin akibat mutasi pejabat atau staf serta perubahan OPD tentunya sedikit memberikan gangguan.
"Untuk itu saya berharap, semoga semua admin RUP akan paham setelah mengikuti Sosialisasi SIRUP yang memiliki perubahan konten dan fitur. Baik tentang pelaksanaan entry RUP, pemaketan pekerjaan dan pentingnya RUP dalam setiap pengadaan barang/jasa. Sehingga dengan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak ada lagi permasalahan ketidaksesuaian nama kegiatan dan pekerjaan pada aplikasi SIRUP dengan paket pekerjaan yang dilelang," tambahnya.
Sementara itu Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Padang Yoga Natasha Amin menyampaikan, tujuan sosialisasi ini antara lain untuk memberikan penguatan pengetahuan dan pengayaan ilmu bagi setiap admin RUP di lingkungan Pemko Padang. Yaitunya dalam pengadaan barang atau jasa, pemahaman dalam pelaksanaan entry RUP sekaligus pemaketan pekerjaan dikarenakan pentingnya RUP dalam pengadaan barang dan jasa.
“Pelaksanaan entry RUP ini memang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Dan kita menargetkan, sebelum 1 Januari 2018 ini entry RUP telah selesai seluruhnya dilakukan masing-masing OPD. Mengingat pentingnya hal ini, kita juga sudah mengirim surat ke BPKA dengan mengaitkannya dengan pencairan uang panjar (UP) pertama. Sehingga diharapkan RUP harus tetap dikerjakan dan dientrykan sesuai DPA masing-masing OPD,” terangnya.
Yoga pun melihat, sebenarnya admin RUP di setiap OPD di lingkup Pemko Padang memiliki tingkat kepahaman yang baik yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.
"Maka itu, untuk tahun 2018 nanti para admin RUP akan dikeluarkan SK dari Sekda, untuk menetapkan admin RUP untuk satu OPD,” ucapnya didampingi Kasubag Layanan Pengadaan Malvi Hendry.
Lebih lanjut kata Yoga lagi, melalui sosialisasi ini diharapkan semakin meningkatkan kemampuan RUP salah satunya dalam pemilihan pemaketan. Karena masih banyak masing-masing OPD yang bermasalah dalam membagi paket antara penyedia maupun swakelola.
“Itu yang masih sering terjadi dan juga masih banyak yang double entry dari masing-masing OPD tersebut. Ini terus kita tekankan. Maka itu, jika ada admin RUP yang memiliki keraguan dan kurang paham dalam hal ini BLP siap selalu membuka diri dalam memberikan pembinaan dan informasi. Karena ini sangat penting, sebab kalau RUP tidak beres tentu lelang tidak bisa dilaksanakan dimana penarikan datanya diawali dari RUP,” tandasnya mengakhiri.
Adapun narasumber dalam sosialisasi tersebut diantaranya dari LPSE Sumatera Barat dan Kepala BLP Setda Kota Padang Yoga Natasha Amin.
Editor: Zamri Yahya
Penulis: David
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »