Indonesia Negara Pertama Kecam Yerusalem Ibu Kota Israel, Presiden Jokowi: Kita Konsisten Bersama Palestina

Indonesia Negara Pertama Kecam Yerusalem Ibu Kota Israel, Presiden Jokowi: Kita Konsisten Bersama Palestina
BENTENGSUMBAR. COM - Indonesia menjadi negara pertama yang langsung mengecam pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut diawali dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengutuk sikap unilateral Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Di depan Bali Democracy Forum yang sedang berlangsung di Banten, 7 Desember 2017, Menlu Retno sengaja mengenakan scarf 'selendang' Palestina untuk menyuarakan protes.

"Saya berdiri di sini mengenakan scarf khas Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia dan masyarakat Indonesia. Untuk selalu bersama dengan masyarakat Palestina untuk hak-hak mereka," kata Retno Marsudi di Banten.

Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal tersebut telah menjadi pro dan kontra bahkan sebelum diumumkan. Konsekuensinya, AS akan segera memindahkan Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sementara sejumlah pemimpin dunia termasuk Presiden Prancis dan Presiden Turki lebih awal sudah mengingatkan Trump soal sikap arogan tersebut.

Tak lama setelah Trump mengumumkannya, Presiden Joko Widodo juga langsung merespons secara resmi. Di Istana Kepresidenan Bogor, Jokowi menyayangkan sikap AS tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Presiden Jokowi. 

Indonesia Konsisten Bersama Palestina

Presiden Joko Widodo menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi menyatakan, Indonesia konsisten bersama rakyat Palestina.

"Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis, 7 Desember 2017.

Jokowi mengatakan, pemerintah RI saat ini telah menjalin komunikasi dengan negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk merespons pernyataan Trump. Dia meminta OKI segera menggelar sidang khusus terkait masalah ini.

"Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama," katanya.

Jokowi juga meminta PBB segera menggelar sidang untuk menyikapi pengakuan sepihak AS. Selain itu, dia juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memanggil Dubes AS dan menyampaikan sikap pemerintah Indonesia.

Memantik Kemarahan Umat Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak keras pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh pemerintah Amerika Serikat. Sikap AS itu dinilai akan memantik kemarahan umat Islam di seluruh dunia.

"MUI menolak keras tindakan AS memberikan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan rencana pemindahan kantor kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yurusalem," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi,  Kamis, 7 Desember 2017.

Zainut menilai Presiden AS Donald Trump tidak memiliki kepekaan terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. Tidak hanya itu, tindakan ini juga akan memicu ketegangan di wilayah kawasan Teluk serta mengganggu ketenangan dan stabilitas Timur Tengah dan dunia. Serta akan memantik kemarahan besar umat Islam di seluruh dunia. 

"Alih-alih dapat memberikan solusi perdamaian di wilayah kawasan, yang terjadi justru akan semakin menyuburkan fanatisme dan kekerasan dan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina. Dan yang pasti akan memperpanjang penderitaan bangsa Palestina karena semakin tidak memiliki kepastian akan kemerdekaannya," terangnya.

Menurutnya, tindakan Donald Trump sangat bertentangan dengan semangat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menuntut Israel menghentikan semua kegiatan permukiman di Yerusalem Timur termasuk pemindahan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sehingga, AS seharusnya menolak tindakan Israel tersebut bukan sebaliknya justru memberikan pengakuan.

Karena itu, MUI mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan negara Palestina dan terciptanya perdamaian melalui solusi dua negara. 

"Solusi itu mencakup pembentukan negara merdeka Palestina di dalam garis perbatasan sebelum Perang 1967 yang terdiri dari Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, dengan Israel yang hidup berdampingan secara damai," ujarnya.

MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menggalang lobi dengan negara-negara Muslim di dunia untuk menekan AS agar mengevaluasi tindakannya.

"Mendesak kepada PBB agar memberikan sanksi berat kepada Israel dan AS karena kedua negara tersebut telah nyata-nyata melanggar resolusi DK PBB," kata Zainut.

(by/viva/cnnindonesia/detik)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »