Dua Pati Polri Ditunjuk Plt Gubernur Jabar dan Sumut, Fadli Zon "Meradang"

BENTENGSUMBAR. COM - Polri menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara mengisi kekosongan jabatan di Pilkada serentak 2018. Namun, keputusan tersebut masih harus menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dua Pati Polri yang ditunjuk yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon heran dengan penunjukan dua Pejabat Tinggi (Pati) Polri, yakni Asisten Operasi (Assops) Kapolri, Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

"Saya pikir ini adalah satu kebijakan yang patut untuk dipertanyakan ya," jelas Fadli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2018.

Seakan meradang, Fadli menganggap, penunjukan dua Pati Polri tersebut tidak wajar. Biasannya, pejabat pelaksana yang ditunjuk merupakan orang yang mengenal wilayah.

"Biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu dan menguasai wilayah," lanjutnya.

Selain menguasai wilayah, penunjukan pelaksana seorang kepala daerah juga mempertimbangkan masalah potensi konflik. Dengan menjabatnya dua pati tersebut, ia justru mencerna ada potensi konflik kepentingan yang akan timbul.

"Jadi kalau memang benar ada penunjukan itu, saya kira ini agak aneh dan bertentang dengan satu semangat keadilan, transparansi, dan sebagainya," ungkapnya.

Fadli menuturkan, pejabat pelaksana untuk Jawa Barat dan Sumatera Utara biasanya dipilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ataupun Sekretaris Daerah dari Provinsi. Jika di luar hal itu, maka akan muncul keanehan.

"Kenapa tidak pejabat yang ada di dalam Kemendagri atau mungkin yang di daerah itu, Sekda atau mereka yang juga sangat senior di jabatan pemdanya?" pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku keputusan Presiden soal itu belum keluar. Bahkan, tak hanya dua pati Polri, ia juga mengungkap dari TNI juga ada ditunjuk menjadi Plt Gubernur.

"Keputusan presiden belum keluar. Tahun lalu (Pilkada 2017), saya minta polisi juga dikasih, Pak Carlo Tewu, enggak ada masalah. Dari TNI (Dirjen Polpum, Soedarmo), Pak Darmo saja di Aceh enggak ada masalah. Kan tidak mungkin semua eselon I Kemendagri, dilepas semua (ke 17 provinsi). Kan enggak mungkin," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis, 25 Januari 2018.

Tjahjo juga menjelaskan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi pejabat sementara. Menurut dia, sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.

"Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti. Kenapa TNI/ Polri, ya enggak ada masalah. Diambil dari mana yang saya kenal saja," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, nama Irjen Iriawan dan Irjen Martuani keluar atas usulan dirinya. Menurut dia, kedua nama pati ini juga sudah didiskusikan oleh para petinggi Polri.

"Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (Pilkada 2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, 'siapa pak kira-kira'. Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi," kata mantan Sekjen PDIP itu.

Tjahjo menekankan sekali lagi, tidak mungkin pejabat eselon 1 Kemendagri dilepas semua untuk menjabat gubernur sementara di 17 provinsi dalam Pilkada serentak tahun ini. Oleh sebab itu, Tjahjo memilih minta bantuan TNI dan Polri untuk mengisi kekosongan jabatan selama Pilkada serentak 2018 nanti.

"Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan menteri polhukam, akhirnya ada penugasan Irjen Carlo Tewu. Intinya pejabat TNI atau Polri yang berpangkat mayjen, eselon I. Bisa saja tahun depan ada juga dari kejaksaan," kata Tjahjo.

Tjahjo juga menjelaskan, Pilkada 2017 menempatkan Aceh diisi oleh TNI dan Polri, karena tingkat kerawanan di sana cukup tinggi. Menurut dia, tanggung jawab Mendagri untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Untuk memetakan kondisi daerah, dia berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI dan Menko Polhukam.

"Kalau ada masyarakat yang bertanya wajar. Masyarakat bertanya, saya menjawabnya ini, ya begitu saja. Di Kemendagri memang banyak eselon I tapi masih banyak yang Plt. Plt aturannya belum bisa. Masih Juni (akhir masa jabatan Sumut dan Jabar)," kata Mendagri.

(by/Kricom.id/Merdeka.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News