PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

KPU Padang: Penetapan Rencana Dapil dan Alokasi Kursi Berdasarkan Kajian Keilmuan

KPU Kota Padang kembali menggelar kegiatan Uji Publik Rencana Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Padang dan Pemilu 2019.

KPU Padang: Penetapan Rencana Dapil dan Alokasi Kursi Berdasarkan Kajian Keilmuan
BENTENGSUMBAR. COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang kembali menggelar kegiatan Uji Publik Rencana Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD Kota Padang dan Pemilu 2019. Pada kegiatan keenam ini, KPU Kota Padang bekerjasama dengan FISIP Universitas Andalas.

"Ini adalah pertemuan keenam dan kegiatan kali ini adalah kajian akademik," ungkap Muhammad Sawati, Ketua KPU Kota Padang ketika membuka kegiatan tersebut, Kamis, 8 Februari 2018. 

Ia berharap, penetapan rencana daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Kota Padang, bukan karena kepentingan politik, tapi betul-betul kajian keilmuan. Kajian keilmuan tersebut, kata Sawati, akan memperkuat usulan KPU Kota Padang ke KPU Pusat di Jakarta. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang dan pimpinan partai politik se Kota Padang dengan menghadirkan empat orang narasumber yang berkompeten dalam bidang kajian politik dan politik budaya. Sebagai pembanding, KPU Kota Padang juga mengundang beberapa lembaga survei lokal.

Asril Naldi, Ketua Jurusan Ilmu Politik Unand pada kesempatan itu mengatakan, dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), pembagian Dapil tersebut sangat penting. Ia berharap, dengan adanya uji publik tersebut, keterwakilan rakyat di lembaga dewan semakin solid.

DR. Aidil Zetra, narasumber lainnya mengatakan, semakin kecil jumlah pemilih dalam suatu daerah pemilihan dan semakin banyak kursi, maka semakin banyak derajat proposionalitas politiknya. Untuk itu, penetapan Dapil harus berkeseimbangan dan jangan terlalu kentara perubahannya. 

"Demokrasi yang sesungguhnya adalah kedaulatan rakyat, karena luasnya daerah pemilihan, maka diperlukan wakil rakyat. Di sini pentingnya penetapan Dapil ini, karena berkaitan dengan kedekatan antara rakyat dengan wakil rakyat," ujar DR. Aidil Zetra, salah seorang narasumber. 

Ia mengatakan, persoalan yang dihadapi, semakin luas daerah pemilihannya, maka semakin kurang tingkat keterwakilannya. Dari dua draf usulan KPU, ia lebih setuju draf kedua dengan enam daerah pemilihan di Kota Padang. 

Namun, Hary Efendi Iskandar, ahli sosial budaya politik malah dengan tegas mengatakan, perubahan Dapil di Kota Padang tidak perlu dilakukan, jika memang tidak terlalu penting. Menurutnya, dari segi ilmu budaya politik, Pauh dan Kuranji memiliki ikatan historis dan budaya yang tak bisa dipisahkan. 

"Kalau Kuranji dan Pauh dipisahkan, dimana Kuranji berdiri sendiri, dan Pauh gabung dengan Lubuk Kilangan, saya rasa kurang tepat. Karena kedua daerah ini memiliki ikatan historis dan budaya yang sangat kuat," ujar pria yang akrab disapa Ajo ini. 

Pandangan Ajo tersebut disokong oleh Ketua LPP PKB, Syafrizal Koto. Menurutnya, 5 Dapil di Kota Padang, sesuai dengan yang lama sudah bagus dan tidak perlu lagi diubah.  

(by)

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *