PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang-Pekan Baru, Menteri PUPR dan Wagub Gelar "Rapat Rakyat" di Padang Pariaman

Rapat Rakyat Menteri PUPR dan Wagub Nasrul Abit yang didampingi Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, Minggu, 4 Februari 2018.

Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang-Pekan Baru, Menteri PUPR dan Wagub Gelar "Rapat Rakyat" di Padang Pariaman
BENTENGSUMBAR. COM - Sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit Datuk Malintang Panai menyebut, masyarakat Padang Pariaman yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol Padang-Pekan Baru bersedia membebaskan lahan mereka. Bahkan, mereka mendukung penuh proyek nasional di era Presiden Jokowi tersebut.

"Alhamdulillah, saat ini telah dilakukan pengukuran tanah dan lain-lain untuk proses administrasi syarat pembayaran pembebasan lahan," ujar Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela "rapat rakyat" Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama masyarakat, Wali Jorong,  Wali Nagari Kasang, tokoh masyarakat,  pemilik tanah kecamatan Batang Anai Padang Pariaman, Minggu, 4 Februari 2018 siang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni, Pimpinan Hutama Karya,  Kadis PU - Prasjal, Kadis PSDA, dan beberapa OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Wagub Nasrul Abit mengatakan, rapat sedehana dan spontan dilapau masyarakat ini terasa lebih bersahabat dalam mengambil keputusan penting pembangunan jalan tol untuk memajukan Sumatera Barat. 

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan selalu memantau percepatan proses pembayaran penyelesaian tanah ini. 

"Tapi yakinlah, kami berjanji tidak ada niat menipu dan memperlambat semua, karena prosedur sesuai aturan yang berlaku. Jika ini gagal,  maka jangan harap akan ada pembangunan jalan tol di Sumatera Barat, hanya gara-gara persoalan tanah yang tak kunjung selesai. Bukan saja akan merugikan kemajuan daerah juga kerugian masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. 

Rapat singkat yang spontan ini amat direspon Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dimana tanya jawab langsung didengar beliau dan ini melegakan semua pihak.

"Semoga pembanguan ini dapat berjalan dengan lancar dimana pada puncak HPN pada 9 Februari 2018 akan diground breaking pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru oleh Presiden Joko Widodo," ungkap Wagub lagi.

Menteri Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada kesempatan itu menyampaikan, pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ini mesti memenuhi persyaratan, mulai dari surat pernyataan masyarakat dan lain-lain sesuai perundangan,  nanti baru diproses dengan rapat-rapat pembahasan DPR RI. 

Jika itu cepat selesai, maka tidak ada halangan untuk menghalangi pembayarannya. Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan tol yang merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat,  diharapkan pengukuran lahan segera dapat dituntaskan,  jika perlu Kementrian PUPR siap membantu melakukannya, ungkapnya senang. 

Bupati Pariaman Ali Mukni, mengukapkan bahwa telah melakukan rapat tadi malam semua pemilik dan tokoh masyarakat dan kompak mendukung lahir dan bathin pembangunan jalan tol ini.  

"Tentang harga,  tidak ada yang bisa intervensi,  penilai oleh pemerintah dalan hal ini balai PUPR di Jambi. Semua surat pernyataan masyarakat sedang siapkan secepatnya,  untuk kebutuhan bentuk dukungan yang sejatinya," cakapnya. 

Ia mengatakan, tidak ada istilah ganti rugi,  melainkan ganti untung, karena itu masyarakat jangan ragu-ragu. Sukses pembangunan jalan tol ini juga akan berdampak pada kemajuan padang pariaman dan ekononi masyarakat yang dilewati jalan tol ini.

Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan,  saat ini tidak ada masalah atau kendala berarti di lapangan, semua akan segera diproses dan pengukuran akan dimulai secepatnya. 

"Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol ini membuhkan  legalitas tanah,  ada pernyataan resmi masyarakat pemilik tanah kepada kita dalam membangun jalan tol ini, jangan gara-gara persoalan tanah juga mengecewakan bapak presiden dan masyarakat," ujarnya.  

Pembayaran Tanah akan dilakukan PT. Hutama Karya,  sebagai talangan yang nantinya yang akan dibayar dengan dana APBN, terang pimpinannya.

Editor: Zamri Yahya
Laporan: Zardi Syahrir

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *