BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat. Ia meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk memberikan izin untuk mendirikan praktek mandiri kepada perawat.
"Saya rasa Dinas Kesehatan memberikan saja izin. Sebab kedepan peran mereka sangat penting," ujar Nasrul Abit saat meresmikan Gedung Sekretariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Padang, Sabtu, 17 Maret 2018.
Wagub Nasrul Abit mengaspresiasi kepada PPNI yang telah mampu membeli gedung senilai Rp1.3 miliar untuk sekretariat PPNI Kota Padang dengan dana sendiri.
"Persoalan masyarakat di Sumbar sangat besar terutama masalah LGBT dan Narkoba. Kami sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Belum lagi masalah gizi buruk, untuk itu keberadaan PPNI merupakan hal yang sangat penting untuk menuntaskan masalah tersebut," katanya.
Menurutnya, banyak daerah di Sumbar mengalami gizi buruk terutama Kabupaten Mentawai. Sebab, Mentawai merupakan daerah yang masih tergolong tertinggal di Sumbar. Banyak masyarakat Mentawai yang mengalami gizi buruk.
"Untuk itu, perlu perhatian khusus agar Mentawai bisa keluar dari masalah tersebut. Apatah lagi, penyebab suatu daerah itu tertinggal adalah pendidikan dan kesehatannya," cakapnya.
Menurutnya, persoalan ketertinggalan ini sebenarnya akan selesai apabila bupati/walikota peduli terhadap masalah kesehatan dan pendidikan karena yang membuat suatu daerah itu keluar dari kategori daerah tertingal adalah Indek Pembangunnan Manusia (IDM) kabupaten/kota tersebut
"Kesuksesan pembangunan suatu daerah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut," tutup Nasrul.
Hadir dalam acara tersebut Ketua PPNI DPW Sumbar Sunardi S.KM., dan Harif Fadila S.Kp, selaku ketua Umum PPNI pusat.
(Zardi)
"Saya rasa Dinas Kesehatan memberikan saja izin. Sebab kedepan peran mereka sangat penting," ujar Nasrul Abit saat meresmikan Gedung Sekretariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Padang, Sabtu, 17 Maret 2018.
Wagub Nasrul Abit mengaspresiasi kepada PPNI yang telah mampu membeli gedung senilai Rp1.3 miliar untuk sekretariat PPNI Kota Padang dengan dana sendiri.
"Persoalan masyarakat di Sumbar sangat besar terutama masalah LGBT dan Narkoba. Kami sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Belum lagi masalah gizi buruk, untuk itu keberadaan PPNI merupakan hal yang sangat penting untuk menuntaskan masalah tersebut," katanya.
Menurutnya, banyak daerah di Sumbar mengalami gizi buruk terutama Kabupaten Mentawai. Sebab, Mentawai merupakan daerah yang masih tergolong tertinggal di Sumbar. Banyak masyarakat Mentawai yang mengalami gizi buruk.
"Untuk itu, perlu perhatian khusus agar Mentawai bisa keluar dari masalah tersebut. Apatah lagi, penyebab suatu daerah itu tertinggal adalah pendidikan dan kesehatannya," cakapnya.
Menurutnya, persoalan ketertinggalan ini sebenarnya akan selesai apabila bupati/walikota peduli terhadap masalah kesehatan dan pendidikan karena yang membuat suatu daerah itu keluar dari kategori daerah tertingal adalah Indek Pembangunnan Manusia (IDM) kabupaten/kota tersebut
"Kesuksesan pembangunan suatu daerah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut," tutup Nasrul.
Hadir dalam acara tersebut Ketua PPNI DPW Sumbar Sunardi S.KM., dan Harif Fadila S.Kp, selaku ketua Umum PPNI pusat.
(Zardi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »