Selama Menjabat Menhut, Zulhas Sempat Beri Izin Sawit 25 Kali Luas DKI Jakarta, Amien Diminta Jangan Tutup Mata

BENTENGSUMBAR. COM - Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais diminta mengingat aksi Zulkifli Hasan saat menjadi Menteri Kehutanan yang memberikan izin lahan seluas 1,64 juta hektare atau 25 kali lipat luas dari DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menuturkan kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan selama Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan mencapai 1,64 juta hektare. Hal itu merupakan hasil studi Greenomics soal pelepasan kawasan hutan pada 2004-2017.

Diketahui, Zulkilfi menjadi menteri kehutanan pada 2009-2014 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Greenomics memperkirakan Zulkifli justru memberikan izin untuk perusahaan perkebunan seluas 1,64 juta hektare.

"Zulkifli Hasan, ketika itu menjabat Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin-izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu, dengan luas 1,64 juta hektare, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta," kata Vanda dalam keterangannya, Kamis, 22 Maret 2018.

Luas Jakarta diketahui hanya 66.000 hektare.

Izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli, kata dia, setara dengan hampir 70% dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

Greenomics menyatakan angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang 'diputihkan' dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Vanda menegaskan data soal pelepasan kawasan hutan sebaiknya perlu menjadi perhatian Amien Rais terkait dengan penguasaan lahan. Diketahui, politikus senior itu mengkritik program bagi-bagi sertifikat tanah ala Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan kebohongan semata.

Amien menuturkan lahan saat ini dimiliki oleh sejumlah kelompok tertentu. 

Juara Pemberi Izin

Terkait dengan studi lembaga itu, Greenomics kembali meminta Amien mengingat kembali aksi Zulkifli saat menjabat sebagai menteri kala itu.

"Sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta," jelas Vanda.

Zulkifli Hasan belum memberikan tanggapan terkait hal ini. CNNIndonesia.com masih berusaha meminta konfirmasi dari Ketua MPR itu namun panggilan telepon belum dijawab.

Amien Rais sebelumnya menuding saat pemerintah sibuk membagikan serifikat tanah, justru lahan sebanyak 74 persen negeri ini dikuasai kelompok tertentu.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat (oleh Presiden Jokowi), bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" ujar Amien, beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merespons pernyataan Amien lewat pidato di Auditorium BPK, sehari kemudian. Luhut menyebut kritik Amien tak lebih dari sekadar asal bunyi. 

Tanggapan Zulhas

Menanggapi hal itu, Zulhas mengatakan, pernyataan Greenomics itu muncul berkaitan dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritik reforma agraria yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

"Ini kan respons karena Pak Amien toh," kata Zulhas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.

Ia menambahkan saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mencanangkan target swasembada gula. Namun saat itu negara tak memiliki tanah yang cukup. 

Kala itu, kata Zulhas, hanya ada tanah di Papua yang cukup karena program swasembada gula membutuhkan tanah sekitar 1 juta hektar. 

Akhirnya ada wilayah hutan yang digunakan sekitar 300.000-400.000 hektar untuk perluasan penanaman gula. Tetapi penanaman gula itu tidak optimal karena adanya hama dan minim infrastruktur. 

"Jadi tidak bisa lanjut. Juga pertanian tidak bisa lanjut karena infrastrukturnya tidak ada. Tidak bisa lanjut juga karena orang-orangnya belum ada. Jadi nanti kita lihat lebih jelas," lanjut Zulhas.

(by/CNNIndonesia.com/Kompas.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News