Rebutan Kursi Wagub DKI, PKS Tuntut Taufik Buktikan Tudingan

BENTENGSUMBAR. COM - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku diintimidasi petinggi PKS untuk menandatangani surat terkait pengganti wakil gubernur DKI Jakarta. Surat tersebut menyatakan bahwa Gerindra mendukung calon dari PKS.

Pernyataan sepihak itu jelas membuat PKS geram. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alyuddin menantang balik Taufik untuk membuktikan pernyatannya tersebut.

"Ya soal surat itu, minta ke Pak Taufik saja, suruh sebutin siapa yang memakasa dia untuk tanda tangan. Masa surat sepenting itu dia lupa," kata Suhud saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 24 Agustus 2018.

Lebih lanjut, Suhud mengatakan mustahil jika pihaknya seakan-akan memaksa pihak Gerindra yang notabennya merupakan partai yang lebih besar dari PKS. Suhud tak ada sedikitpun pemaksaan terkait penandatanganan.

"Dari PKS sendiri enggak merasa memaksa Pak Taufik, enggak ada. Masa partai sebesar Gerindra dipaksa oleh PKS? Jadi kalau memang ada, (pemaksaan) Pak Taufik tinggal sebut aja nama orangnya sesederhana itu kan," jelasnya.

Politisi PKS Mardani Ali Sera enggan berkomentar terkait pernyataan M Taufik yang mengaku dipaksa oknum politisi PKS untuk mendatangani surat kesepakatan penggantian Sandiaga Uno. 

"Saya tidak tahu bab ini. Tidak ada pembicaraan tentang bab ini. Itu domainnya pimpinan. Kita dukung sepenuhnya keputusan pimpinan," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Jumat, 24 Agustus 2018.

Senada, Triwisaksana yang merupakan wakil ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS juga mengatakan tidak tahu terkait tudingan M Taufik tersebut.

"Saya tidak ikut di acara itu. Karena saya tidak ikut acaranya, ya saya tidak tahu benar apa tidaknya," jelasnya.

Sebelumnya politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M Taufik mengaku dipaksa oleh dua orang anggota PKS untuk menandatangani surat kesepakatan terkait pencalonan wakil gubernur pengganti Sandi.

Taufik menyatakan bahwa pemaksaan itu terjadi pada Jumat, 10 Agustus 2018 lalu, tepatnya di ruang VIP Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Iya (dipkasa) begitulah," kata Taufik saat dihubungi, Kamis, 23 Agustus 2018.

(Sumber: jpnn.com/rmol.co)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News