Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastiyo mengatakan, pernyataan Amien bertentangan dengan semangat khitah yang digagas dalam Muktamar Muhammadiyah 1971 di Makassar.
Muktamar itu menegaskan Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak dengan semua partai politik.
"Ditetapkan lagi pada tanwir Muhammadiyah pada 2002 di Denpasar, Bali yang secara prinsip menegaskan Muhammadiyah berbeda dengan partai politik," kata Najih dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Rabu, 21 November 2018.
Najih mengungkapkan, di Khitah Denpasar ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini.
"Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan khitah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik," ujarnya.
Dia menambahkan, dalam khitah Muhammadiyah tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan Pilpres.
Sebab, kata dia, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
"Dukung-mendukung dilakukan, lalu apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun parpol pendukung calon presiden? Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa," katanya.
Maka itu, DPP IMM mendukung sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres.
"Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap menjadi mitra kritis pemerintah," pungkasnya.
(Sumbar: mediaindonesia.com )
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
