DPRD Padang

PADANG

SUMBAR

Latif

Kritik Rasio Pajak RI, Prabowo Dinilai Salah Data

          Kritik Rasio Pajak RI, Prabowo Dinilai Salah Data
Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Iklan Mastilizal Aye
Iklan Mastilizal Aye
Kritik Rasio Pajak RI, Prabowo Dinilai Salah Data
BENTENGSUMBAR. COM - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritik rendahnya kemampuan pemerintah dalam memungut pajak. Rasio pajak saat ini disebutnya lebih rendah daripada pada era Orde Baru.

Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan, rasio pajak memang sering dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak meski bukan satu-satunya indikator. Dia menyebut, rasio pajak RI pada 2017 justru lebih baik daripada rezim Soeharto meski termasuk rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2017, rasio pajak Indonesia dalam arti sempit alias hanya pajak saja sebesar 8,47 persen. Sementara dalam arti luas termasuk bea cukai dan PNBP SDA mencapai 10,58 persen. Dalam arti sempit, kata Prastowo, rasio pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir yaitu 9,70 persen (2012), 9,65 persen (2013), 9,32 persen (2014), 9,19 persen (2015), dan 8,91 persen (2016).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, lanjut Prastowo, rasio pajak sepanjang 1990-1998 berturut-turut: 6,19 persen (1990), 6,72 persen (1991), 7,31 persen (1992), 7,30 persen (1993), 7,68 persen (1994), 8,20 persen (1995), 7,86 persen (1996), 8,03 persen (1997), dan 6,05 persen (1998). Ditarik mundur ke belakang, rasio pajak 7,33 persen (1972), 6,70 persen (1980), 5,25 persen (1984).

"Data menunjukkan, era Orde Baru (kurun 1990-1998) dan sebelumnya, tax ratio kita tidak pernah ebih tinggi daripada tax ratio selama era Reformasi, bahkan lebih rendah dibanding tax ratio 2017," kata Prastowo melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu, 24 November 2018.

Menurut dia, keinginan Prabowo untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia menjadi 16 persen sah-sah saja dan justru baik. Namun, dia berharap Mantan Danjen Kopassus itu memiliki peta jalan dan strategi yang tepat, karena jika tidak berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

Prastowo mengkritik janji kampanye tim kampanye Prabowo-Sandi soal pajak. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo-Sandi berjanji memangkas banyak pajak. Langkah ini dinilai justru kontraproduktif dengan rencana meningkatkan penerimaan pajak.

Beberapa pajak yang akan dipangkas Prabowo-Sandi berdasarkan catatan Prastowo antara lain tarif pajak penghasilan (PPh) Badan menjadi seperti Singapura sekitar 6-7 persen bahkan 0 persen, penurunan PPh pasal 21 dari mulai karyawan level staf hingga direktur, kenaikan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dinilai saat ini sudah terlalu tinggi yakni Rp54 juta per tahun, dan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Masih cukup waktu buat Tim Prabowo-Sandi untuk menawarkan kebijakan pajak yang lebih masuk akal, masuk ke problem empirik secara detail dan mendalam, tidak sekadar populis, memainkan sentimen, dan asal beda! Juga bagi Tim Jokowi-Ma’ruf Amin ditantang untuk mengirimkan sinyal kuat ke pelaku usaha bahwa rezim perpajakan mereka akan lebih adil dan fair," ujar Prastowo.

(Sumber: inews.id)
Follow us:
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...
Iklan Mastilizal Aye
Iklan Mastilizal Aye

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *