Prabowo Dinilai Salah Kaprah soal Panglima Hukum

BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate, menilai ambisi calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjadi chief of law enforcement officer atau panglima hukum tertinggi salah kaprah. Konsep seperti itu hanya mungkin terjadi di negara dengan pemimpin otoriter. 

"Presiden bukan chief of law enforcement officer karena pemisahan lembaga negara. Kalau presiden mengambil alih chief of law enforcement officer maka itu konsep demokrasi ingin digiring menjadi konsep otoritarian. Ini diktator versus demokrasi," kata Johnny usai debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 17 Januari 2019.

Menurut dia, salah satu negara dengan konsep seperti ini adalah Hongkong, negara subordinasi di bawah pemeritahan Tiongkok. Konsep memimpin negara seperti memimpin provinsi.

Johnny pun miris melihat sikap Prabowo yang melihat masalah dari kasus per kasus. Permasalahan Indonesia yang kompleks membutuhkan peran dan sikap pemimpin yang arif dan bijaksana.

"Kita butuh pemimpin yang jelas konsep demokrasi jelas konsep hukum, bukan mengambil alih peran lembaga hukum dan diselesaikan di kantor presiden. Tidak," tegas Johnny. 

Dia menjelaskan peran kepala negara hanya sebagai koordinator lembaga-lembaga penegak hukum. Hal itu ciri-ciri negara berdemokrasi tinggi. "Dan mengacu kepada norma-norma hukum bukan mengambil alih," pungkas dia.

(Source: medcom.id)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News