PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

Jokowi Sebut Tak Ada Presiden yang Berani Larang Azan dan Legalkan Zina

          Jokowi Sebut Tak Ada Presiden yang Berani Larang Azan dan Legalkan Zina
Jokowi naik mrt bersama artis dan disabilitas.
Jokowi Sebut Tak Ada Presiden yang Berani Larang Azan dan Legalkan Zina
BENTENGSUMBAR. COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku banyak berita bohong atau hoaks yang menyerang dirinya, terutama menjelang Pilpres 2019. Menurutnya, hoaks tersebut tersebar baik door to door ataupun lewat media sosial.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membagikan 5 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten dan Kota Bogor di Kawasan Bogor Nirwana Residence Jawa Barat, Kamis, 21 Maret 2019.

"Sebulan lagi Pileg, Pilpres, kita lihat di bawah banyak kabar hoaks, bohong dimana-mana, baik di media sosial, baik langsung ke rumah. Saya titip hati-hati, politik kadang seperti itu," katanya.

Jokowi lalu mencontohkan beberapa berita hoaks yang menyerang dirinya yaitu, menghapus pendidikan agama dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Tak hanya itu, dia mengaku juga di fitnah akan melarang azan berkumandang, jika terpilih kembali menjadi Presiden 2019-2024.

"Tidak mungkin, siapapun presiden tidak mungkin berani melakukan itu, karena Indonesia negara dengan norma-norma agama yang kuat, norma etika dan tata krama yang kuat. Jangan kemakan hal seperti itu," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kota Bogor dan Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pemberian sertifikat ini dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2019.

Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah. Hal tersebut dilakukan lantaran agar konflik lahan di tengah masyarakat tak kembali terjadi.

"Karena masyarakat enggak pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifikat," kata dia.

Dia mengaku kerap mendapat keluhan masyarakat soal konflik lahan setiap datang ke daerah. Konflik lahan biasanya melibatkan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, ataupun masyarakat dengan perusahaan.

"Ini lah sekarang kenapa kita percepat sertifikat supaya enggak ada sengketa," ucap dia.

(Source: merdeka.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *