PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

Pernyataan Din Syamsuddin Berpotensi Delegitimasi Sikap Resmi Muhammadiyah di Pilpres 2019

          Pernyataan Din Syamsuddin Berpotensi Delegitimasi Sikap Resmi Muhammadiyah di Pilpres 2019
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2015), Prof M Din Syamsuddin.
Pernyataan Din Syamsuddin Berpotensi Delegitimasi Sikap Resmi Muhammadiyah di Pilpres 2019
BENTENGSUMBAR. COM -  Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla mengaku gelisah dengan tulisan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2015), Prof M Din Syamsuddin yang berjudul “Muhammadiyah dan Pilpres 2019: Tak Boleh Netral”.

Padahal, kata Zulfikar, sudah ada surat Instruksi Nomor 02/INS/I.0/E/2019 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang “Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha”.

"Sikap yang dikeluarkan oleh Pak Din sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu ini dapat mengarah pada upaya sikap mendelegitimasi dan mereduksi sikap resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebab Pak Din membuat pernyataan tersebut setelah dikeluarkannya Instruksi PP. Muhammadiyah," kata Zulfikar kepada Beritasatu.com, Rabu, 20 Maret 2019.

Bagi Pemuda Muhammadiyah, kata Zulfikar, surat Instruksi yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah wajib dikawal, ditaati, dan dikonsolidasikan pada segenap pimpinan, kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu, kata dia, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mengeluarkan surat pernyataan bersama dalam rangka menguatkan dan menyolidkan sikap resmi netralitas Muhammadiyah dalam Pemilu kali ini.

"Kami menyayangkan pernyataan tersebut di tengah-tengah solidnya Muhammadiyah dan Ortom-ortomnya menjaga netralitas organisasi, malah muncul pernyataan dari tokoh Muhammadiyah berpengaruh seakan melemahkan sikap resmi organisasi. Seharusnya sikap tersebut tidak perlu ada, kalaupun terpaksa harus ada, maka cukup atas nama pribadi bukan atas nama “pimpinan Muhammadiyah” di level ranting," terang dia.

Menurut Zulfikar, perbedaan tafsir dan sikap pribadi terhadap netralitas Muhammadiyah menjadi hal yang biasa. Namun, kata dia, yang tidak dibenarkan adalah melemahkan, mendelegitimasi, serta mereduksi keputusan organisasi.

Dikatakan juga bahwa warga persyarikatan sudah cerdas dan paham mengenai mana sikap organisasi dan sikap pribadi sebagai warga Muhammadiyah. Dengan adanya pernyataan Din tersebut, kata Zulfikar, justru berpotensi menimbulkan polemik dan kebingungan warga Muhammadiyah.

"Tugas para pimpinan dan tokoh Muhammadiyah adalah bagaimana memberikan arah, panduan dan pedoman supaya perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan perpecahan dan menjaga kekompakan dalam ber-Muhammadiyah," kata Zulfikar

(Source: BeritaSatu.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *