Prabowo menyinggung soal aparat keamanan dan pejabat negara yang diduga tidak netral dalam Pilpres 2019.
"Maaf pak, saya harus sampaikan. Bocor di mana-mana, surat-surat dari pejabat bapak, yang memerintahkan membantu salah satu kontestan pemilihan. Ini tidak sesuai kaidah demokrasi," ujar Prabowo dalam debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Prabowo kembali menyangsikan tidak netralnya aparat keamanan dalam Pilpres. Dia mencontohkan ada kepala desa ditangkap, lalu dipenjara dan akhirnya diarahkan oleh aparat keamanan untuk mendukung salah satu kontestan dalam pilpres.
"Bapak mungkin tidak paham, kepala desa dimasukin penjara, lalu aparat yang beri pengarahan," katanya.
Dalam pandangan Prabowo, dengan campur tangan aparat dalam pilpres, menambah degradasi kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Menurutnya, saat ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkurang karena tumbuh suburnya praktik korupsi.
"Saya kembali mempermasalahkan di negara sekarang pak, ini yang mungkin bapak tidak lihat dari perkembangan masyarakat secara riil. Ada suatu distrust, kehilangan kepercayaan pada elite dan pemerintahan karena niat tidak sesuai dengan pelaksanaan."
Untuk diketahui sebelumnya, beredar di media sosial percakapan grup WhatsApp diduga anggota ke polisian. Grup dengan nama Pilpres 2019 itu, diisi oleh sejumlah anggota polisi dari pangkat Aiptu sampai AKBP.
Isi percakapan, tentang strategi pemenangan Capres nomor urut 01 sampai tingkat kelurahan. Dalam isi percakapan itu, kapolsek diminta berperan mencari dan mengajak tokoh masyarakat yang memiliki banyak massa, menjelaskan keberhasilan pemerintah.
Dalam instruksi tersebut, Kapolsek diminta tak langsung mengajak memilih 01. Tapi cukup menjelaskan keberhasilan pemerintah, setelah terpengaruh, kemudian diajak mensyukuri keberhasilan pemerintah saat ini.
Seseorang dengan nama AKBP Erwin Ardiansyah dalam percakapan tersebut menekankan, apabila daerahnya kalah maka akan dievaluasi oleh Kapolda. Target kemenangan di wilayah masing-masing minimal 60 persen. Bahkan tak cuma itu, Kapolsek juga diminta membuat baliho 01 di setiap kelurahan atau desa.
Terkait beredarnya tangkapan layar isi grup WhatsApp tersebut, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengaku belum tahu kebenarannya. Dia berjanji akan langsung mengecek hal tersebut.
"Kita akan cek kebenaran isu tersebut, dan bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai dengan fakta hukum, pasti akan ada tindakan tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Div Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," tegas Dedi kepada wartawan, Jumat, 29 Maret 2019.
Dedi menegaskan, Polri netral dalam Pemilu 2019. Hal itu sesuai dengan UU Polri dan telah ada perintah langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Bahwa netralitas polri dalam kontestasi Pemilu 2019 sudah final sesuai Pasal 28 UU 2/2002 dan beberapa TR arahan langsung dari Pimpinan Polri untuk seluruh anggota polri harus menjaga netralitas," tambah Dedi.
(Source: merdeka.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
