TKN: Jokowi Akan Cuti Tapi Tanggung Jawab pada Bangsa dan Negara Harus Dilakukan

BENTENGSUMBAR. COM - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi pasti akan melakukan cuti namun tak serta merta meninggalkan tanggung jawab sebagai presiden. Menurut Hasto, jabatan presiden akan tetap melekat meski nantinya Jokowi mengambil cuti kampanye.

"Cuti akan dilakukan, tetapi tanggung jawab pada bangsa dan negara harus dilakukan," kata Hasto di Meulaboh, Aceh, Kamis, 7 Maret 2019.

Sekjen PDIP ini menjelaskan, ketika tampuk kekuasaan diserahkan dari Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) kepada Jokowi melalui pengucapan sumpah, maka pada saat itu secara resmi Jokowi telah menjadi kepala negara dan kepala pemerintah. Sehingga saat itu pula jabatan presiden melekat kepada Jokowi.

"Jadi kekuasaan itu tidak boleh lowong, tidak boleh kosong. Yang namanya kekuasaan presiden itu melekat. Jabatan presiden itu melekat," ujar Hasto.

Meski begitu, Hasto menyatakan bahwa cuti memang akan tetap dilakukan sesuai dengan peraturan KPU. Namun, jabatan presiden tetap tidak bisa dilepas karena cuti.

"Ya akan ada beberapa skala prioritas. Katakanlah misalnya Pak Jokowi sedang cuti sekalipun, ketika kepentingan bangsa dan negara memanggil, beliau tetap akan bekerja," tandasnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Advokasi Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Indra, meminta calon presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi melakukan cuti kampanye di Pemilihan Presiden 2019. Indra mencontohkan Cawapres Sandiaga Uno yang lebih bersikap jantan karena mundur dari Wakil Gubernur DKI demi mengikuti Pilpres 2019.

"Ayo gentle dong. Bang Sandi saja mundur, gentle juga dong Pak Jokowi, minimal cuti," kata Indra di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Februari 2019.

Politikus PKS itu mengatakan, desakan cuti dilakukan supaya tak terjadi 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu agar tak terjadi penggunaan fasilitas negara selama Jokowi melakukan kampanye Pilpres.

"Itu Pak JK sanggup kok jadi presiden sementara, saya yakin Pak JK bijaksana," imbuh Indra.

Di kesempatan sama, Jubir BPN, Ferry Juliantono melihat bahwa saat ini sangat sulit membedakan kegiatan kampanye Jokowi sebagai presiden atau capres.

"Sudah terlalu permisif, seorang capres menggunakan fasilitas negara dan lakukan kampanye untuk pengaruhi pilihan masyarakat. Kegiatan Pak Jokowi belakangan sulit dipisahkan antara capres atau presiden," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu meminta Jokowi bersikap tegas mengambil jatah cutinya sebagai kepala negara untuk kampanye Pilpres 2019.

"Kami dari BPN ingin sampaikan ke Jokowi supaya tegas aja sebenarnya untuk menggunakan hak cuti dalam melakukan kegiatan itu," imbuh Ferry Juliantono.

(Source: merdeka.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News