Wiranto Cerita '98: SBY Tanya 'Kita Ambil Alih?', Saya Jawab Tidak!

BENTENGSUMBAR. COM - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dirinya bukanlah orang yang 'gila kekuasaan'. Dia mengatakan, jika mau, dia bisa saja jadi presiden ketika tragedi 1998 pecah.

Wiranto bercerita, Presiden pertama RI Sukarno dan Mohammad Hatta sebagai bapak bangsa merupakan sosok yang sangat cerdas dan visioner. Dia mengagumi keduanya karena mampu merumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kita bebas dari penjahaan tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta mendeklarasikan, memproklamirkan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Membangun visi Indonesia ke depan bagaimana, visinya bijak sekali, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," kata Wiranto di acara seminar nasional Forum Nasional Mahasiswa Anti Penyalahgunaan Narkoba 2019 di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis, 28 Maret 2019.

"Ini merupakan satu visi yang sangat luar biasa, karena setelah merdeka, harus bersatu. Tidak mungkin tanpa persatuan bisa membangun bangsanya. Tidak mungkin tanpa bersatu bisa berdaulat. Dan tidak mungkin tanpa berdaulat bisa membangun keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Itu hebatnya. Dengan demikian, kita melaksanakan langkah-langkah dengan visi itu lah Indonesia selamat dari perpecahan," sambung Wiranto.

Wiranto mengatakan, dengan semangat persatuan dan kesatuan itu lah bangsa Indonesia bisa selamat dari perpecahan, termasuk juga dari pemberontakan PKI. Dia juga bercerita bagaimana Indonesia selamat dari tragedi 1998 ketika terjadi konflik nasional dan ada upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

"1998 saya di sana, adik-adik bahkan mungkin baru 3 tahun, 5 tahun, belum tahu seperti apa, mungkin ada yang belum lahir. Muncul isu Pak Wiranto nggak mau ambil alih, nggak mau melaksanakan perintah presiden. Pak Wiranto membuat kekacauan. Pak Wiranto bukan orang yang gila kekuasaan. 1998 saya sudah Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima ABRI. Itu bahasa Jawanya sakti mandraguna," ujar Wiranto.

Wiranto bercerita saat itu Presiden Soeharto menandatangani Surat Perintah Instruksi Presiden Nomor 16/1998 yang mengangkat Panglima ABRI sebagai Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Lewat Instruksi Presiden tersebut, ada sejumlah tambahan kewenangan yang dimiliki Wiranto sebagai Panglima TNI dan Komando Operasi. 

"Saya mendapat Instruksi Presiden Nomor 16, dia memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan tingkat nasional. Semua menteri, pemerintah pusat dan daerah membantu keputusan saya. Kalau saya gila kekuasaan, seperti di Thailand, langsung ambil laih saja, umumkan darurat militer, ambil alih, saya sudah jadi presiden waktu itu. Tetapi waktu saya bertanya pada staf saya, kalau saya ambil alih, gedung DPR MPR kita bersihkan dari mahasiswa yang mati berapa kira-kira? Asisten intelijen saya bilang, 'pak kira-kira 200 mahasiswa mati'. Waduh, mahal sekali harganya. Setelah itu pasti akan ada perang saudara. Makanya tidak diambil alih," beber Wiranto.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono-red) itu anak buah saya dulu, sekarang presiden kita dua periode. Dulu kepala staf saya, kepala staf sospol, beliau nanya pada saya, 'Bapak Panglima, bagaimana, besok kita ambil alih? Saya katakan tidak, kita antarkan besok pergantian kepemimpinan dari presiden kepada wakil presiden. Itu yang saya lakukan. Alhasil kita bisa melaksanakan reformasi dengan selamat sampai sekarang," sambungnya.

Wiranto menyatakan dirinya tidak menyesal sedikit pun dengan keputusannya tersebut. Dia menyebut itu adalah jalan terbaik bagi bangsa. Pembangunan bangsa harus dilakukan lewat proses demokrasi yang benar. 

"Masa lalu kita seperti itu, terjajah, merdeka, ada pemberontakan, kemudian selamat. Sekarang bagaimana, apa kita lebih baik dari masa lalu? Lebih baik, saya katakan lebih baik. Saya mengawal 4 presiden, saya tahu persis apa yang terjadi," ucap Wiranto.

"Presiden Jokowi telah menlaksanakan tugas dengan benar, karena orientasi kepada misi pemerintah, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempatnya sudah dilaksanakan dengan benar," sambungnya.

(Source: detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News