Jelang Hasil Hitung Manual KPU Selesai, Duski Samad: Hati-hati Mendapatkan, Mencerna, dan Share Informasi

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Prof. Dr. H. Duski Samad, M. Ag., mengatakan, sebenarnya rakyat Indonesia sudah sangat loyal kepada negara. Buktinya, partisipasi pemilih sangat tinggi pada pemilu 17 April 2019. 

"Dari segi masyarakatnya, perhatian untuk kehidupan berbangsa sudah tinggi dengan demokratisasi ini," ujarnya ketika dihubungi BentengSumbar.com, Ahad, 5 Mei 2019. 

Namun, masyarakat saat ini mulai dihadapkan dengan keraguan, baik karena perilaku orang atau mungkin karena informasi yang sangat luas berkembang. Apatah lagi, masyarakat mendapat informasi dari sumber yang diragukan.

"Masyarakat mulai dihapkan, kalau tidak bingung, ya keraguan kuat, baik oleh perilaku orang atau memang mungkin informasi yang sangat luas berkembang. Ada yang mengatakan ini curang, ada pula yang mengatakan tidak curang, bagi masyarakat awam, saya fikir tak hanya masyarakat awam, masyarakat elit pun, mendapatkan informasi yang cukup kita kan tidak ada sekarang. Kita mendapatkan informasi yang masing-masing sumber ini diragukan," ungkapnya. 

Menurutnya, kebingungan tersebut akan bisa diatasi oleh penghitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menyarankan, masyarakat menunggu penghitungan manual KPU tersebut.

"Jadi kebingungan ini, mudah-mudahan saja dapat diantisipasi oleh penghitungan manual KPU. Maka, kita tunggu lah hitungan manual ini. Kalau saya melihatnya, karena tidak mudah memastikan, itu curang atau tidak curang, informasi yang sampai kepada kita pun tidak lengkap kan? Ditambah lagi informasi ini sudah mengalami bias atau tidak lengkap," terangnya. 

Ia berharap, pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, benar-benar bersikap adil. Ia pun menyarankan masyarakat untuk mengawal proses yang ada.

"Jadi saya berharap, baik sebagai pribadi anak bangsa maupun tokoh agama, pemerintah sebagai penyelenggara, dalam hal ini KPU, benar-benar bersikap adil. Sistem lah yang harus kita kawal, bagaimana masyarakat mengawal sistem dengan baik," tegasnya. 

Para kontestan, katanya, baik paslon presiden dan wakil presiden maupun legislatif, harus menguasai atau memiliki bukti yang kuat. Kalau memiliki data atau bukti-bukti yang kuat, sehingga saat penghitungan manual mereka dapat menggelar data itu. 

"Kita berharap, berkat kecanggihan teknologi, mereka memiliki data itu. Setelah data C plano nanti pasti, kalau ditemukan kecurangan, baru nanti kita bisa bersikap. Sekarang, karena saya tidak punya akses informasi yang cukup, apa curang apa tidak, kita mempercayakan lah apa yang kita lakukan ini kepada pihak yang diberi tanggungjawab untuk itu. Bersamaan dengan ini, kontestasi kedua belah pihak ini, benar-benar mengawalnya. Itu yang saya pikir bisa kita lakukan," terangnya. 

Ia mengatakan, pemilu kali ini sudah berlangsung dengan baik. Ia mencontohkan di Sumatera Barat, tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan pemilu di daerah ini. Orang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan aman, memberikan hak suara, dan kemudian dilakukan penghitungan. 

"Di Sumatera Barat saya lihat, kan tidak ada masalah yang berarti. Orang  datang ke TPS, berikan hak suara, setelah berikan suara dihitung. Cuma kita tidak tahu persis, kenapa harus selama itu betul? Kalau dulu, setelah penghitungan selesai, yang mengurusnya kan petugas lagi. Penghitungan sekarang, kok caleg yang sampai malam-malam menghitung suara. Berarti kan semua sudah penuh kecurigaan. Kita tak tahu persis, kalau saya karena tak punya data yang kuat, yang namanya curiga itu pasti tidak baik.  Tapi ketidakbaikan itu, pasti memang ada yang bikin ketidakbaikan juga sebelumnya. Jadi ini sebuah benang kusut, hanya bisa diselesaikan, jika perhitungan manual dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau penghitungan manual juga kacau,maka kacaulah negeri ini," urainya. 

Soal upaya delegitimasi KPU, menurutnya adalah hal yang wajar. Lagian, persoalan delegitimasi KPU tersebut hanya dibesar-besarkan media. 

"Ya, itu kan media juga yang mengatakan delegitimasi KPU. Yang namanya orang yang dalam perjuangan, ya wajar-wajar saja. Kalau dia tidak salah, siapa yang akan medegilitimasi? Tapi kalau saya melihatnya, yang namanya dalam perjuangan, biarkan lah kontestan ini bertanding dengan segala caranya, tentu dalam bingkai aturan dan moral," cakapnya. 

Ia berharap, gonjang ganjing yang terjadi pasca pemilu pada 17 April 2019 segera berakhir setelah penghitungan manual KPU selesai.

"Dan kita berharap, penyelesaian akhirnya, ya itu, penghitungan manual itu, kalau memang dihitung manual semua kembali, dan masing-masing punya data, itu saya rasa bisa selesai semua. Saya melihat secara jernih saja, masyarakat kita diharapkan memberikan dukungan pada pelaksanaan ini, dalam artian membawa data sebanyak-banyaknya. Masing-masing harus dengan data. Kalau nyata-nyata, ya proses hari itu juga, jangan dibiarkan, jangan digelembungkan saja," ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati menerima informasi. Setiap informasi yang diterima harus dilakukan tabayyun dan disaring. Menurutnya, saringan informasi itu dilihat dari sumbernya. Jika sumbernya tidak jelas, informasi tersebut abaikan saja. 

"Saya selalu menyampaikan dimana pun pengajian, di berbagai tulisan juga saya tulis, sebagai masyarakat, kita dalam informasi ini harus tabayyun, saring. Saringan informasi itu dilihat dari sumbernya. Kalau sumbernya tidak jelas, abaikan saja. Jelas saja, tapi orangnya fasik, kata Alquran, orang yang tidak tahu kita loyalitasnya, jangan pedomani. Hati-hati dalam mendapatkan, mencerna, apalagi meshare informasi," tukuknya.  

"Terkait dengan pemilu ini, sebagai masyarakat kita menunggu seperti apa bukti-bukti yang dikedepankan dalam penghitungan di KPU, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi. Saya yakin, pada daerah-daerah yang sudah bagus kualitas masyarakatnya, akan berjalan dengan baik. Kecuali di daerah-daerah tertentu, bisa saja ada gangguan," katanya. 

Kucinya, katanya lagi, masyarakat cerdas mambaca informasi. Kalau ada ditemukan kecurangan, tidak boleh diam. "Diam terhadap kecurangan, setan bisu kata nabi. Kalau ada kecurangan, siapa saja mesti menyuarakannya. Kita tidak boleh diam, kita harus terlibat dalam porsi kita masing-masing. Kalau ada yang tidak benar, ya kita ingatkan. Ada proses-proses yang dilewati, asal jangan main hakim sendiri. Harus konstitusional dan dilandasi oleh moral," pungkasnya.

(by) 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News