BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo berharap politik identitas tidak terjadi dalam pilkada mendatang. Ia menilai politik identitas sangat berbahaya.
"Jangan sampai ada lagi di pilkada, entah pemilihan Wali Kota, Gubernur, Bupati masih ada politik identitas, SARA, yang berkaitan dengan SARA sangat berbahaya," ujar Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu, 16 Juni 2019.
Jokowi menuturkan politik identitas tidak boleh dipakai dalam pemilu mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia berkata Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, hingga agama.
Lebih lanjut, ia mengingatkan kemajuan pembangunan Indonesia membutuhkan kebersamaan. Sebab, Jokowi menyebut, Indonesia merupakan negara besar.
"Jangan ada yang merasa ini negara kecil. Jangan sampai kita lupa itu. Sebab itu persatuan, kerukunan, dan kerukunan harus terus kita ingatkan," ujarnya.
Sebelumnya, LIPI menyatakan politik identitas menjadi faktor tertinggi penghambat Pemilu 2019.
"Para ahli mengatakan potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu yang tertinggi adalah politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen," ujarnya, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (7/8).
(Source: cnnindonesia.com)
"Jangan sampai ada lagi di pilkada, entah pemilihan Wali Kota, Gubernur, Bupati masih ada politik identitas, SARA, yang berkaitan dengan SARA sangat berbahaya," ujar Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu, 16 Juni 2019.
Jokowi menuturkan politik identitas tidak boleh dipakai dalam pemilu mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia berkata Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, hingga agama.
Lebih lanjut, ia mengingatkan kemajuan pembangunan Indonesia membutuhkan kebersamaan. Sebab, Jokowi menyebut, Indonesia merupakan negara besar.
"Jangan ada yang merasa ini negara kecil. Jangan sampai kita lupa itu. Sebab itu persatuan, kerukunan, dan kerukunan harus terus kita ingatkan," ujarnya.
Sebelumnya, LIPI menyatakan politik identitas menjadi faktor tertinggi penghambat Pemilu 2019.
"Para ahli mengatakan potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu yang tertinggi adalah politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen," ujarnya, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (7/8).
(Source: cnnindonesia.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »