Ketum PB HMI Dukung Rencana Jokowi Beri Kesempatan Generasi Muda jadi Menteri

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Jokowi menargetkan anak-anak muda yang akan mengisi jajaran menteri di kabinet periode ke duanya. Jokowi mengungkapkan banyak pilihan generasi muda yang akan mengisi kabinetnya tersebut.

"Pilihan-pilihan kita kan banyak. Tapi, ke depan menurut saya kita akan berikan ruang ke yang muda-muda. Mungkin nanti ada menteri umur 20 tahun, enggak usah kaget, menteri umur 25 tahun, enggak usah kaget, 30 tahun enggak usah kaget," ujar Jokowi di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad mendukung rencana Jokowi untuk mengisi jajaran kabinet diisi oleh anak-anak muda. Dia mengungkapkan, sempat menyampaikan Youth Government di hadapan Jokowi, Oktober 2018.

"Pemerintahan Indonesia tidak akan bisa dipisahkan dengan generasi muda karena faktor generasi milenial mempunyai kontribusi demokrasi sehingga Youth Government adalah keniscayaan demokrasi," kata Saddam di Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2019.

Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ini mengapresiasi atas semangat Presiden Jokowi untuk menyambut saran dari Himpunan Mahasiswa Islam untuk membentuk Youth Government.

"Menakar bonus demografi dan kontribusi generasi milenial adalah gerakan postmodernisme untuk mengaktualisasikan gerakan generasi milenial dalam sumbangsih terhadap Pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu untuk menjaga persatuan bangsa dan menjaga ideologi Pancasila di level generasi milenial," jelas oleh alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tersebut.

Saddam menegaskan Youth Government ke depan harus mengakar dan menguatkan pondasi Pancasila. Sebab pemikiran radikalisme di kampus cukup mengakar sehingga kontribusi khusus mengawal ideologi Pancasila harus hadir dalam ruang Youth Government.

Terakhir, alumni Magister Fisip Universitas Indonesia ini menjelaskan bahwa Permenristekdikti 55 tahun 2018 soal pembinaan ideologi bangsa di kampus hasil dari koordinasi antara Menristekdikti dan kelompok Cipayung harus dikawal. Hal itu diperlukan guna mengembangkan sumber daya manusia dengan basis Pancasila sebagai pembinaan oleh kelompok Cipayung dan kampus yang harus diseriuskan. 

(Source: merdeka.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News