Bertemu Presidium 212, Menhan Ryamizard Sebut Rizieq Temannya

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggelar pertemuan dengan Presidium 212 di kantornya, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. Menurut Menhan, ini sebagai ajang silahturahmi.

Terlihat yang hadir diantaranya, Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Luthfi Hakim, Habib Umar Al Hamid, Presidium 212 Aminudin, dan politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang datang ke sini untuk bersilaturahmi," ucap Ryamizard di kantornya, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Pada kesempatan itu, Menhan menyinggung pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Menurutnya itu adalah temannya.

"Itu Habib Rizieq Syihab teman saya. Kasih nomor telepon saya, dia tahu. Saya di jalan Balikpapan, dia di Petamburan," jelas Ryamizard.

Saat disinggung soal kepulangan Rizieq yang jadi syarat rekonsiliasi, Menhan mengaku tidak ikut campur. Sebab, itu urusan politik.

"Itu kan masalah politik, saya enggak ikut-ikutan. Harus ada negoisasi dan macam-macam," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan Ketua Umumnya, Prabowo Subianto memberi syarat pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab untuk rekonsiliasi. Selain itu Prabowo, juga ingin para tokoh yang ditahan Polisi segera dibebaskan.

"Ya, keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Habib Rizieq). Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Dia menjelaskan, saat rekonsiliasi tidak boleh lagi ada dendam apapun. Serta menghilangkan perbedaan di masyarakat.

"Atau rekonsiliasi tidak mungkin terjadi kalau kemudian suasana dan pikiran itu juga terjadi. suasana itu harus diredakan, harus dikendurkan sehingga islah itu menjadi sesuatu yang kuat," ungkapnya.

Muzani tidak ingin rekonsiliasi hanya menjadi pencitraan. Tetapi harus menghasilkan suatu hal yang penting bagi masyarakat.

"Sehingga itu yang kita sampaikan pada kawan-kawan bahwa rekonsiliasi, islah, penyatuan, itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine. Dan kita sampaikan itu, semuanya. ya tidak boleh ada proses kriminalisasi, dan seterusnya," ucapnya.

(Source: merdeka.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News