BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, merespons pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto yang berlangsung pada Rabu, 24 Juli 2019 di kediaman Megawati. Hidayat menilai pertemuan itu berpengaruh positif untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
"Tadi Pak Prabowo sudah menyampaikan, kalau itu adalah silaturahim untuk kebaikan bangsa dan negara, ya, monggo saja. Tentu kita adalah bangsa yang mengedepankan gotong royong, mengedepankan persatuan Indonesia, dan karenanya semakin banyak silaturahim semacam itu," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
PKS tak masalah jika nantinya Gerindra dan Prabowo memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah. PKS, kata dia, tetap berpegang pada hasil keputusan Majelis Syuro untuk berada di luar pemerintahan.
"Ya, PKS menyatakan sampai hari ini kami memegang keputusan Majelis Syuro, yaitu kami berada di luar pemerintahan. Kalau kami nanti sendirian, kami enggak akan sendirian, karena wartawan pun bersama kami, umat, juga di luar pemerintahan," ujarnya.
Hidayat justru menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus melanjutkan visi-misinya. Dia meminta Jokowi jangan terjebak pada ranah transaksional terkait pembagian kursi menteri di kabinet.
"Kami justru menyampaikan sebaiknya pemerintah sekarang ini 'kan sudah terlalu banyak yang minta untuk jadi menteri. Sudahlah, itu diurusi saja, yang dari PSI mengajukan 4 nama, Gerindra [dan] NasDem menyampaikan 11 nama, PPP 15 nama, PKB 10 nama, itu 'kan sudah banyak sekali, belum lagi PDIP, belum lagi Golkar. Sudahlah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya, itu sudah lebih dari mencukupi," jelasnya.
Hidayat menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Menurutnya, yang ada hanya di dalam atau di luar kabinet. Dan dua-duanya adalah sikap yang diperbolehkan oleh konstitusi.
"Dengan cara itu maka harapan akan adanya check and balances, demokratisasi, adanya kritik yang bisa menghadirkan [negara] lebih baik, bisa dilaksanakan," tutupnya.
Pertemuan Megawati dan Prabowo baru saja digelar. Dalam pertemuan tersebut, Megawati menyajikan menu nasi goreng untuk Ketum Gerindra itu.
"Sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah seharusnya berjalan beberapa waktu yang lalu. Tapi kita kan repot masalah pemilu dan sebagainya," ujar Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019.
(Source: kumparan.com)
"Tadi Pak Prabowo sudah menyampaikan, kalau itu adalah silaturahim untuk kebaikan bangsa dan negara, ya, monggo saja. Tentu kita adalah bangsa yang mengedepankan gotong royong, mengedepankan persatuan Indonesia, dan karenanya semakin banyak silaturahim semacam itu," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.
PKS tak masalah jika nantinya Gerindra dan Prabowo memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah. PKS, kata dia, tetap berpegang pada hasil keputusan Majelis Syuro untuk berada di luar pemerintahan.
"Ya, PKS menyatakan sampai hari ini kami memegang keputusan Majelis Syuro, yaitu kami berada di luar pemerintahan. Kalau kami nanti sendirian, kami enggak akan sendirian, karena wartawan pun bersama kami, umat, juga di luar pemerintahan," ujarnya.
Hidayat justru menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus melanjutkan visi-misinya. Dia meminta Jokowi jangan terjebak pada ranah transaksional terkait pembagian kursi menteri di kabinet.
"Kami justru menyampaikan sebaiknya pemerintah sekarang ini 'kan sudah terlalu banyak yang minta untuk jadi menteri. Sudahlah, itu diurusi saja, yang dari PSI mengajukan 4 nama, Gerindra [dan] NasDem menyampaikan 11 nama, PPP 15 nama, PKB 10 nama, itu 'kan sudah banyak sekali, belum lagi PDIP, belum lagi Golkar. Sudahlah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya, itu sudah lebih dari mencukupi," jelasnya.
Hidayat menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Menurutnya, yang ada hanya di dalam atau di luar kabinet. Dan dua-duanya adalah sikap yang diperbolehkan oleh konstitusi.
"Dengan cara itu maka harapan akan adanya check and balances, demokratisasi, adanya kritik yang bisa menghadirkan [negara] lebih baik, bisa dilaksanakan," tutupnya.
Pertemuan Megawati dan Prabowo baru saja digelar. Dalam pertemuan tersebut, Megawati menyajikan menu nasi goreng untuk Ketum Gerindra itu.
"Sebetulnya ini sebuah pertemuan yang sudah seharusnya berjalan beberapa waktu yang lalu. Tapi kita kan repot masalah pemilu dan sebagainya," ujar Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juli 2019.
(Source: kumparan.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »