Mati Listrik Massal, Ketua Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM-BUMN Diganti

BENTENGSUMBAR.COM -  Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menyebut Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno bertanggung jawab atas peristiwa mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa. Ia mengatakan mereka patut diganti.

"Ini tanggung jawab Meneg BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti," kata Irawan kepada wartawan, Senin, 5 Agustus 2019.

Menurut Irawan, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mengganti para menteri di kabinet. Politikus Gerindra itu mendorong Jokowi segera melakukan reshuffle tanpa harus menunggu masa jabatan berakhir pada Oktober 2019.

"Lagian kan presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," ujarnya.

Ia menyoroti soal kekosongan kursi Dirut PLN sejak Sofyan Basir terjerat kasus hukum di KPK terkait suap PLTU Riau-1. Menurut Irawan, hal itu turut mempengaruhi kinerja PLN.

"Persoalan ini sangat amat serius, presiden pun menaruh perhatian hingga datangi Direktur PLN. Saya khawatir dengan tidak adanya Dirut definitif di PLN, sehingga tidak ada yang berani ambil inisiatif," ucap Irawan.

"Jadi, bila ada pandangan Dirut PLN dipecat, pantas aja. Masalahnya dirutnya nggak ada, dan kekosongan ini seolah dibiarkan, bahkan plt-nya pun sebentar-sebentar diganti," imbuh dia.

Irawan berharap kejadian serupa tak terulang. Ia mendorong PLN membuat sistem yang mumpuni agar permasalahan di satu titik tidak berdampak luas.

"Ini harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN, ini kejadian berulang yang tidak boleh terjadi lagi. Harus dibuat contingency plan dan system control agar bila ada masalah di satu titik lokasi dampaknya bisa dilokalisasi, sehingga tidak berdampak luas," tegasnya.

Terkait peristiwa listrik padam massal ini, Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi akan menggelar rapat dengan direksi PLN pada Selasa, 6 Agustus 2019 besok. DPR meminta penjelasan dari PLN terkait peristiwa tersebut.

"Pimpinan Komisi VII mengundang direksi PLN. Karena posisi sekarang kan masih reses, jadi tidak mungkin manggil anggota. Jadi perwakilan pimpinan yang di Jakarta untuk hadir," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam kepada wartawan, Senin, 5 Agustus 2019.

(Source: detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News