PADANG

SUMBAR

Iklan 728x90px

IKOHI Tolak Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Golkar: Patut Dipertimbangkan

          IKOHI Tolak Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Golkar: Patut Dipertimbangkan
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
IKOHI Tolak Prabowo Masuk Kabinet Jokowi, Golkar: Patut Dipertimbangkan
BENTENGSUMBAR.COM - Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memasukkan Prabowo Subianto dalam kabinet karena dugaan penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Golkar menilai semua masukan masyarakat patut dipertimbangkan oleh presiden dalam menyusun kabinet.

"Apapun yang menjadi masukan masyarakat patut dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet pada periode yang kedua ini," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat, 18 Oktober 2019 malam.

Ace mengatakan dugaan pelanggaran HAM berat yang ditujukan kepada mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu perlu dibuktikan secara yudisial. Menurutnya, aspek hukum harus dikedepankan dalam kasus ini.

"Dalam kasus dugaan pelanggaran berat HAM seharusnya perlu ada pembuktian terlebih dahulu melalui secara yudisial. Kita juga harus mengedapankan aspek hukum dalam masalah ini," kata Ace.

Lebih lanjut, Ace mengatakan tidak boleh ada dugaan dalam proses hukum sebelum hukum menyatakan bersalah. Menurutnya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap dugaan yang ditujukan kepada Prabowo.

"Kita tidak boleh menduga-duga jika proses hukum itu belum membuktikannya. Kita bisa memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat kasus ini," kata dia.

Ace juga mengusulkan kepala rival Jokowi saat Pilpres kemarin agar berada di luar pemerintahan. Dengan demikian ada yang menjadi penyeimbang dalam demokrasi Indoensia.

"Menurut saya, Pak Prabowo sebagai Capres yang turut berkontestasi dalam Pilpres kemarin seharusnya lebih menyadari bahwa menjaga keseimbangan politik itu juga memiliki peran yang penting dalam menjaga checks and balances dalam kekuasaan politik kita. Dengan demikian kualitas dan demokrasi kita lebih terkonsolidasi dengan baik," imbuh Ace.

Dalam pernyataannya, IKOHI tidak setuju bila Prabowo, orang yang diduga sebagai pelaku pelanggar HAM, ikut andil membuat kebijakan negara. Sekjen Ikohi Zaenal Mutaqqin tak ingin ada orang yang diduga melanggar HAM berada dalam kabinet sehingga dapat menghambat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dan penghilangan aktivis.

"IKOHI mengingatkan kepada presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi jangan melibatkan Prabowo Subianto dalam kabinet, dalam instrumen kekuasaannya di periode kedua. Karena akan menghambat upaya-upaya pengungkapan penyelesaian kasus pelanggar HAM," sebut Zaenal di gedung HDI Hive, Menteng, Jumat, 18 Oktober 2019.

Prabowo adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad. Partai Gerindra menyatakan Prabowo tak terlibat dalam penghilangan sejumlah aktivis sebagaimana yang disebut IKOHI itu.

"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum," kata Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat, 18 Oktober 2019 kemarin.

(Source: detik.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *