Duo Prabowo Dikritik PKS Soal Kebijakan Kementerian

BENTENGSUMBAR.COM - Kritik terlontar dari PKS ke 'Duo Prabowo' di kabinet Jokowi, yaitu Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo. 

Dua menteri itu diketahui merupakan petinggi Gerindra, partai yang dulu berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2019.

Seperti diketahui, PKS telah menegaskan sikap oposisi terhadap pemerintah. 

Terkait atau tidak, dalam waktu berdekatan dua politikus PKS mengkritik kebijakan Prabowo ataupun Edhy Prabowo soal kebijakan dari kementerian yang dipimpin dua pembantu Jokowi itu. 

Keduanya juga berasal dari komisi di DPR yang bermitra dengan dua menteri tersebut.

Begini pernyataannya

Prabowo Dikiritik soal Kirim Taruna ke LN

Prabowo berencana meminta TNI mengirim taruna Akademi Militer untuk belajar ke sejumlah negara. 

Hal tersebut dimaksudkan Prabowo agar para taruna bisa mendapat pengetahuan militer dengan sudut pandang berbeda.

Namun rencana Prabowo itu dikritik oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari. 

Apa pendapatnya?

Kharis berpendapat pengiriman taruna ke luar negeri belum tentu meningkatkan kualitas taruna. 

Menurutnya, jika rencana Prabowo terealisasi, pasti ada batasan waktu belajar untuk taruna yang dikirim tersebut.

"Belum tentu (belajar di luar negeri menjadi lebih baik), tergantung negara mana. Jangan mandang luar (negeri) pasti lebih baik dong," kata Kharis di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

"Kalau selama masa taruna, mungkin, apakah satu tahun atau setengah tahun tukar taruna, mungkin saja. 

Tetapi kalau selama jadi taruna sekolahnya di luar nggak mungkin," sambungnya.

Pihak Kementerian Pertahanan lalu memberi penjelasan. 

Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan taruna yang dikirim itu tidak belajar penuh di luar negeri. 

Dia menyebut rencana pengiriman taruna itu sama seperti pertukaran pelajar.

"Jadi (pengiriman) taruna (ke luar negeri) dalam rangka pertukaran untuk memperkuat persahabatan antarnegara dan belajar tentang negara lain agar mereka bisa menjadi perwira-perwira yang berwawasan lebih tentang militer negara lain ketika mereka lulus nanti," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa, 19 November 2019.

"Rencana Menhan meminta TNI mengirim taruna ke luar negeri bukan terkait belajar full di luar negeri, tentu itu hal yang berbeda. Namun seperti pertukaran pelajar," sambungnya.

Tak hanya itu, ternyata ada politikus PKS yang juga mengkritik menteri lain dari Gerindra. Bagaimana pernyataannya?

Edhy Prabowo Dikritik soal Setop Penenggelaman Kapal

Anggota Komisi IV DPR F-PKS Andi Akmal Pasludin mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyetop kebijakan penenggelaman kapal, seperti di era Susi Pudjiastuti. Kebijakan Edhy itu dinilai sebagai langkah mundur.

"Saya berpendapat bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan langkah penindakan hukum yang harus dilanjutkan oleh Menteri KKP baru Pak Edhy Prabowo, sehingga saya memandang merupakan langkah mundur bila hal ini dihentikan," kata Andi kepada wartawan, Selasa, 19 November 2019.

Menurut Andi, penindakan dengan penenggelaman kapal itu bisa membuat nyali para pencuri ikan ciut. 

Andi menyebut nelayan pun diuntungkan karena ketersediaan ikan melimpah.

"Karena terbukti selama ini penindakan tersebut cukup membuat pencuri ikan di perairan kita menjadi ciut nyalinya dan ini menguntungkan nelayan kita. Terbukti melimpahnya sekarang ikan di perairan kita," ujarnya.

Di sisi lain, langkah Edhy dibela oleh rekan separtainya, yaitu Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

Dasco menilai yang terpenting bukan soal penenggelaman kapal, melainkan semangat melawan nelayan asing.

"Yang paling penting bagi saya bukan soal tidak menenggelamkan kapal. Karena kalau menurut Edhy Prabowo, soal kapal tidak ditenggelamkan itu akan diberikan kepada nelayan supaya nelayan bisa tersenyum," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

"Masalah yang penting bagi saya adalah bahwa kebijakan Pak Edhy Prabowo itu tidak bergeser dengan kebijakan Bu Susi, yaitu tidak memperbolehkan nelayan asing masuk ke wilayah NKRI," sambungnya.

(Source: detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News