Partai Tommy Soeharto Bergejolak! Muncul Kaukus Desak Dukung Jokowi

Partai Tommy Soeharto Bergejolak! Muncul Kaukus Desak Dukung Jokowi
BENTENGSUMBAR.COM - Partai Berkarya Bergejolak. Muncul elemen partai yang membentuk Kaukus Berkarya mengkritik kegagalan pengurus DPP dalam Pemilu 2019 dan meminta partai pimpinan Hutomo Mandala Putera (Tommy Soeharto) ini mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Kaukus Berkarya ini terbentuk atas inisiasi Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badaruddin Picunang. Dalam keterangan tertulis Picunang, Kamis, 28 November 2019, Kaukus Berkarya diklaim organisasi yang peduli terhadap perkembangan Berkarya. Anggota kaukus terdiri atas anggota partai, para pendiri partai, hingga caleg Pemilu 2019 di semua tingkatan.

"Kaukus terhindar dan tetap akan menjaga agar terhindar dari upaya-upaya untuk merongrong dan merugikan partai, baik dari kepentingan kelompok maupun pribadi. Kaukus berusaha menjaga dan mewujudkan marwah, pemikiran, cita-cita, dan harapan Presiden ke-2 Republik Indonesia H Muhammad Soeharto," kata Picunang.

Ada 6 sikap politik yang disampaikan Kaukus Berkarya. Salah satu poinnya adalah menyebut DPP Partai Berkarya tidak mampu menggerakkan mesin partai sehingga gagal di Pemilu 2019. Berikut ini sikap lengkap Kaukus Partai Berkarya:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/20191 tanggal 21 Mei 2019 dan pasca-penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi. Partai gagal mencapai target perolehan 80 kursi Anggota DPR RI sebagaimana ditetapkan dalam Rapimnas ke-III tanggal 11 Maret 2018 di Surakarta dan partai gagal memenuhi persyaratan minimal 4% ambang batas perolehan suara atau parliamentary threshold yang ditetapkan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sehingga partai tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI.

2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai badan struktural pelaksana atau eksekutif partai di tingkat nasional yang bertanggung jawab atas kepengurusan partai secara menyeluruh tidak mampu menggerakkan mesin politik partai secara optimal karena tidak berjalannya atau minimal belum terjadinya hierarki komunikasi partai yang baik sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi antar-pengurus di semua tingkatan, tidak adanya rencana strategis, petunjuk teknis yang ditetapkan untuk pemenangan dan gugus kendali target yang terarah dan terukur serta tidak adanya kontribusi dan bantuan anggaran dari DPP untuk keperluan operasionalisasi dan pemenangan partai pada kontestasi Pemilu Tahun 2019 sehingga mengharuskan pengurus di semua tingkatan di seluruh Indonesia membiayai secara mandiri pengurusan dan operasionalisasi partai serta untuk pemenangan partai pada Pemilu 2019.

3. Bahwa anggota, perolehan suara sah secara nasional partai sebesar 2.929.495 suara, adanya perwakilan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah, struktur kepengurusan partai di semua tingkatan di seluruh Indonesia, kader, simpatisan dan jaringan konstituen merupakan potensi partai yang diperoleh oleh masing-masing pihak terkait secara mandiri atau merupakan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perundangan-undangan, harus dikelola dan ditumbuhkembangkan dengan baik dan terukur berdasarkan peraturan perundang-undangan, AD/ART dan atau peraturan organisasi partai lainnya sehingga target partai dapat dicapai.

4. Pengurusan partai tidak berjalan efektif dan optimal karena tidak mengacu atau sekurang-kurangnya belum mengacu pada ketentuan AD/ART, tidak adanya koordinasi dan konsolidasi yang produktif sehingga terjadi dinamika di internal partai yang menghendaki dilakukannya evaluasi dan revitalisasi kepengurusan partai di tingkat pusat secara menyeluruh melalui Munas atau Munaslub berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang diatur dan ditetapkan dalam AD/ART untuk perbaikan partai dan agar partai memiliki waktu yang cukup untuk konsolidasi seluruh elemen partai di semua tingkatan di seluruh Indonesia, mempersiapkan dan mengikuti agenda-agenda politik nasional, utamanya untuk memenangi kontestasi Pemilu Tahun 2024.

5. Kepada pihak-pihak tertentu agar menghentikan penyalahgunaan wewenang, manuver, intrik dan agitasi baik di internal maupun eksternal partai yang hanya berorientasi untuk kepentingan kelompok tertentu dan atau pribadi yang merugikan dan merongrong harkat dan martabat partai dengan mengesampingkan etika dan aturan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya serta konstitusi partai yang sudah ditetapkan yaitu AD/ART partai.

6. Mendorong partai untuk mendukung pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program yang ditetapkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good corporate governance) secara adil, merata, transparan, akuntabel, responsibel, kewajaran dan kesetaraan dalam berbagai bidang.

Sebelumnya, Ketum Partai Berkarya Tommy Soeharto telah bertemu dengan PKS yang merupakan oposisi. Tommy mengatakan pertemuan dengan PKS bertujuan menyamakan visi guna menyuarakan keinginan rakyat. Tommy menyebut mereka juga membahas rencana kerja sama PKS-Berkarya di Pilkada 2020.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai PKS partai yang patut dicontoh dalam mempertahankan suara di parlemen. Tak hanya itu, Priyo juga menyebut Berkarya tidak ingin PKS berdiri sendiri sebagai partai yang mengkritik pemerintah. Priyo menyebut Berkarya siap melakukan kritik ke pemerintah jika kebijakannya dinilainya tak pro kepada rakyat.

"Kedua, sudah tentu kami tidak ingin biarkan PKS sendirian dalam situasi perpolitikan yang sekarang ini. Biarlah nanti muncul gagasan-gagasan alternatif untuk kebaikan bangsa, dan kualitas demokrasi ke depan. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kekuasaan," ujar Priyo, Selasa, 19 November 2019.

(Source: detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »