BENTENGSUMBAR. COM - Ratusan pedagang kaki lima yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Kecil (IPK) Sumbar mendatangi Gedung DPRD Padang, Senin, 30 Desember 2019.
Pedagang menuntut agar Pemko Padang melalui Dinas Pasar tidak merelokasi dan melakukan penggusuran.
Saat menggelar aksi, para pedagang membawa spanduk dan atribut dengan bermacam tulisan seperti "Kami ikut menyumbang PAD" dan "Hasnah terlalu kejam".
Pedagang menolak penggusuran yang dilakukan Dinas Pasar pada tempat mereka berjualan di sepanjang Jalan Sandang Pangan.
Beberapa perwakilan pedagang, satu-persatu melakukan orasi secara bergantian. Intinya meminta Pemko mendengarkan aspirasinya.
Selain orasi, massa juga menggelar aksi damai dengan duduk tertib di halaman DPRD.
Aparat Polresta Padang juga berjaga-jaga di sekitar gedung dewan.
"Tolong dengar kami, jelek-jelek begini, PKL juga menyumbang PAD kepada pemko. Jangan hanya membunuh pedagang, kami juga keluarga," kata Korlap aksi Sulaimon Riza.
Sulaimon dalam orasinya juga menyampaikan, PKL hanya perlu ditata bukan digusur.
Ada UU yang mengatur penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan di sarana milik pemerintah.
Ketua IPK, Ramli disela-sela aksi menuturkan sikap pemerintah untuk tetap merelokasi PKL adalah bentuk arogansi yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil seperti PKL.
"Para pedagang tidak diberi ruang berdialog dengan Dinas Pasar. Setiap penggusuran, pedagang dihadapan dengan aparat keamanan yakni polisi dan tentara," kata Ramli.
Perwakilan pedagang diterima Ketua DPRD Syafrial Kani, Wakil Ketua Ilham Maulana.
Beberapa ketua komisi dan fraksi juga menerima berdialog dengan pedagang. Terlihat Miswar Jambak, Budi Syahrial, Mastilizal Aye.
(by)
Pedagang menuntut agar Pemko Padang melalui Dinas Pasar tidak merelokasi dan melakukan penggusuran.
Saat menggelar aksi, para pedagang membawa spanduk dan atribut dengan bermacam tulisan seperti "Kami ikut menyumbang PAD" dan "Hasnah terlalu kejam".
Pedagang menolak penggusuran yang dilakukan Dinas Pasar pada tempat mereka berjualan di sepanjang Jalan Sandang Pangan.
Beberapa perwakilan pedagang, satu-persatu melakukan orasi secara bergantian. Intinya meminta Pemko mendengarkan aspirasinya.
Selain orasi, massa juga menggelar aksi damai dengan duduk tertib di halaman DPRD.
Aparat Polresta Padang juga berjaga-jaga di sekitar gedung dewan.
"Tolong dengar kami, jelek-jelek begini, PKL juga menyumbang PAD kepada pemko. Jangan hanya membunuh pedagang, kami juga keluarga," kata Korlap aksi Sulaimon Riza.
Sulaimon dalam orasinya juga menyampaikan, PKL hanya perlu ditata bukan digusur.
Ada UU yang mengatur penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan di sarana milik pemerintah.
Ketua IPK, Ramli disela-sela aksi menuturkan sikap pemerintah untuk tetap merelokasi PKL adalah bentuk arogansi yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil seperti PKL.
"Para pedagang tidak diberi ruang berdialog dengan Dinas Pasar. Setiap penggusuran, pedagang dihadapan dengan aparat keamanan yakni polisi dan tentara," kata Ramli.
Perwakilan pedagang diterima Ketua DPRD Syafrial Kani, Wakil Ketua Ilham Maulana.
Beberapa ketua komisi dan fraksi juga menerima berdialog dengan pedagang. Terlihat Miswar Jambak, Budi Syahrial, Mastilizal Aye.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »