Akibat pelanggaran yang dilakukan China itu, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan memperkuat personel patroli di wilayah tersebut.
Termasuk bakal menambah pasukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan bahwa pemerintah akan melakukan intensifikasi patroli di wilayah perairan Natuna.
“Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut,” ungkap Retno saat memberi keterangan pers seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas tentang Natuna di Kkantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.
Menlu Retno melanjutkan, kegiatan perikanan di wilayah perairan Natuna sudah menjadi hak Indonesia sesuai keputusan United Nation Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Hukum Laut Internasional yang disahkan PBB 1982.
Sehingga China tidak bisa melakukan klaim atas Natuna. “Tiongkok merupakan salah satu parties (anggota) dari UNCLOS 1982, karena itu merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,” tandasnya.
Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono menyatakan, TNI akan melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur di wilayah perairan laut Natuna Utara.
Sebelum bertolak dari Lanud Halim Perdanakusumah menuju Natuna, Pangkogabwilhan I di hadapan wartawan menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufieqoerrochman mengaku akan menambah pasukan untuk mengamankan wilayah perairan Kepulauan Natuna.
“Jelas ada penguatan, saya saja sudah kirim (pasukan) lagi kok. Itu dinamika, jadi tidak usah rapat pun sudah otomatis itu. Itu kewenangan di satuan masing-masing. Yang jelas tadi adalah sudah disampaikan Bu Menlu (Retno Marsudi), itulah sikap kita,” tandas Taufieq.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada pasukan tambahan dari Bakamla dan TNI yang melakukan patroli di Natuna.
“Pasti ada (penambahan pasukan). TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga,” katanya. Bakamla, ujarnya, menjadi unsur terdepan dalam pengamanan perairan Indonesia dan TNI membantu melakukan patroli.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, klaim China atas Kepulauan Natuna tidak memiliki landasan hukum. Karena itu, Mahfud memastikan pemerintah akan melakukan upaya untuk tetap menjaga kedaulatan negara termasuk mempertahankan wilayah Kepulauan Natuna.
“Iya kita tetap melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan kita. Kan itu tadi keputusannya,” tandasnya.
(Source: sindonews.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
