Pemkab Pasbar Kekurangan Anggaran Atasi Covid-19, Anggota Dewan Rela Sumbangkan Dana Pokir

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat koordinas guna membahas anggaran dan mengambil kesepakatan bersama untuk penanggulangan wabah Covid-19, Senin, 30 Maret 2020.

Rapat berlansung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat serta Anggota DPRD Pasaman Barat.

Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni mengatakan, dari hasil Rakor tersebut seluruh fraksi yang hadir menyepakati dan menyetujui adanya permintaan pemkab melalui Bupati Pasbar agar dapat membantu membeli Alat Pelindung Diri (APD) yang diperuntukan untuk petugas medis, Satgas, dan masyarakat.

"Karena, mengingat situasi yang dihadapi saat ini sangat genting dan serius, maka menurut DPRD tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa-biasa lagi, itu harus dilakukan dengan cara yang luar biasa dengan melibatkan semua pihak dan semua sumber daya yang dimiliki," ungkapnya kepada insan pers yang tergabung dalam Perkumpulan Jurnalis Online (AJO) Pasbar usai Rakor.

Ia menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembelian APD tersebut disepakati sebesar Rp.15 M.

"Hingga saat ini, dana yang tersedia di pemkab baru ada sebesar Rp.6.5 Milyar, berarti Kita masih kekurangan dana sebesar Rp.8,5 M lagi," ujar Parizal.

Setelah dikaji dan dimusyawarahkan bersama, maka seluruh fraksi sepakat dan bersedia setiap anggota DPRD Pasbar yang berjumlah 40 orang merelakan untuk dikenakan sebesar Rp.150 Juta per anggota dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) masing-masing anggota dewan.

"Dana yang dibutuhkan sebesar 15 M yang tersedia Rp6.5 M, sementara dari dana pokir anggota DPRD ada Rp6 M, berarti kita masih kekurangan sebesar 2 M lagi, dan berdasarkan kesepakatan besama tersebut, kita menyerahkan kepada Bupati untuk mencari solusinya," terang Parizal. 

Parizal Hafni menyebutkan, DPRD Pasbar memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasbar menyikapi pandemi Covid-19.

Ia menyatakan, yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Pasbar hari ini untuk melindungi warganya adalah perang total terhadap Covid-19 dan harus didukung.

"Awalnya Ada beberapa DPRD yang mengajukan sejumlah pertanyaan seputar penggunaan anggaran ini, akhirnya setelah terjadi dialog dampak dari penanganan Covid-19 dan bila ada orang atau sekian persen dari total warga warga Kabupaten Pasbar  yang positif, maka di manakah mereka harus dirawat? Apakah cukup dokter dan paramedis yang merawat?  Cukupkah APD atau alat perlindungan diri untuk mereka? Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pendukung? Makan minumnya bagaimana? Apakah dana tersedia cukup atau tidak? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang  diajukan terkait Covid-19 ini dalam rapat Koordinasi tersebut," ungkapnya.

Menurut Baharudin R, anggota DPRD Pasbar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), persiapan dan skenario kontinjensi saat ini masih sangat jauh dari harapan. Makanya hal ini jangan dianggap  biasa-biasa saja.

Harapannya agar ke depan seluruh anggota DPRD mampu bersama Pemerintah Kabupaten Pasbar melalui pimpinan fraksi untuk dapat melakukan realokasi APBD, demi membiayai semua rencana kontinjensi penanggulangan virus corona. Hal ini tentu saja sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2020.

"Sebab, alokasi Rp 15 Miliar sangat sedikit. Pemda tidak bisa menyerahkan urusan virus corona kepada pemerintah pusat dan provinsi saja, tetapi aksi langsung dari nurani kita semua sangat ditunggu oleh rakyat," terang Bahar.

Bahar menegaskan, beberapa aksi langsung yang perlu dilaksanakan segera adalah melengkapi para tenaga dokter dan paramedis dengan alat pelindung diri (APD), obat-obatan dan sarana prasarana yang memadai, demikian juga saat ini mssyarakat juga sedang membutuhkan masker dan hand sanitizer.

"Sarana publik seperti pasar, terminal, rumah ibadah, gedung pemerintah secara berkala jugs harus disemprot disinfektan, Sebab kita tidak bisa memastikan kapan keadaan darurat covid 19 ini akan berakhir," tegasnya. 

Apa lagi menurutnya, edukasi cegah dini virus corona dengan social dan physical distancing belum banyak terdengar di pojok kampung Kabupaten ini.

“Kami mendorong sekeras-kerasnya selain kesepakatan yang telah kita ambil hari ini tentang kebutuhan dana mendesak, harapan saya kedepan segera dilakukan pemantapan rencana kontinjensi dan mendorong sidang pembahasan realokasi APBD untuk membiayai perang besar kita melawan corona virus yang kita tak tahu pasti kapan berakhirnya ini,” ulasnya.

Beberapa rekomendasi lainnya yang diberikan DPRD yakni, menutup pintu perbatasan Kabupaten Pasbar secara terbatas, terduga ODP harus diperiksa ketat hingga tingkat RT dan RW, dan lalu lintas kendaraan yang melintasi Jalan batas kabupaten Pasbar Sumbar menuju Kabupaten Madina Sumut (Utara) jalan batas Kabupaten Pasbar menuju Kabupaten Pasaman (Timur) dan jalan batas Kabupaten Pasbar menuju Kabupaten Agam (selatan) harus disemprot disinfektan dengan memeriksa suhu tubuh mereka yang keluar masuk Pasbar dan lain sebagainya.

DPRD Pasbar juga menyatakan siap berdiri dan bekerja keras bersama Pemerintah Kabupaten Pasbar dan semua jajaran masyarakat untuk terlibat langsung dan aktif dalam perang total melawan pandemik virus corona.

“Ini perang semesta yang harus kita menangkan demi keselamatan jiwa rakyat Kabupaten Pasbar tercinta,” cetusnya mengakhiri.

(Rido)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News