Surat rekomendasi yang beredar di media sosial tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi Mastilizal Aye dan Sekretaris Fraksi Muzni Zen tertanggal 31 Maret 2020.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Budi Syahrial membenarkan surat rekomendasi tersebut.
"Ya benar, itu hasil rapat kami beberapa waktu lalu. Surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh ketua fraksi dan sekretaris," ungkapnya ketika dikonfirmasi BentengSumbar.com, Kamis, 2 April 2020.
Dalam surat rekomendasi itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang meminta dana pokir anggota dewan yang belum diproses agar ditangguhkan dan dialihkan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan sembako bagi warga terdampak wabah Covid-19. Namun, dalam pendistribusiannya harus melibatkan DPRD Kota Padang.
Selain itu, terhadap dana Rp100 M untuk percepatan penanganan Covid-19, DPRD harus tahu arah dan pendistribusiannya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra merekomendasikan, jika anggaran untuk pembangunan kantor DPRD Kota Padang belum diproses, agar dapat dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19, terutama untuk APD, sembako, dan membantu masyarakat terdampak.
Surat rekomendasi itu juga menegaskan peningkatan fungsi pengawasan Ketua RT/RW untuk memantau perantau yang datang ke wilayahnya.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang juga mendorong Komisi IV untuk memanggil Baznas dalam rangka memantau dan transparansi penggunaan dana Baznas terhadap persoalan Covid-19.
"Memperbanyak posko pemantau dan penanggulangan Covid-19. Meminta kepada Pemerintah Kota Padang agar menyiapkan penginapan yang layak untuk tenaga medis dan insentifnya serta memperhatikan ketersedian APD tenaga medis," demikian poin terakhir surat rekomendasi tersebut.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
