"Instruksi DPP agar DPD Partai Golkar se Indonesia membentuk Satuan Tugas Pengawasan Jaringan Pengamanan Sosial Covid-19. Alhamdulillah, Satgas itu sudah kita bentuk," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang, Wahyu Iramana Putra ketika menggelar jumpa pers dengan wartawan di Kantor DPD Partao Golkar Kota Padang, Kamis, 7 Mei 2020.
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris DPD Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang Zulhardi Zakaria Latif, anggota Fraksi Partai Golkar Miswar Jambak dan Jumadi serta segenap pengurus DPD Partai Golkar Kota Padang.
Dikatakan Wahyu, DPD Partai Golkar Kota Padang membuka diri kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial terdampak Covid-19, tetapi mereka berhak menerimanya untuk berkonsultasi dengan DPD Partai Golkar Kota Padang.
"Banyak masyarakat yang tidak tahu cara memdapatkan hak-haknya dalam mendapat bantuan tersebut. Untuk itu, silahkan beritahu kami atau Satgas yang dibentuk sampai tingkat kecamatan," tegas Wahyu.
Dikatakan Wahyu, setelah data yang disampaikan masyarakat lengkap, maka DPD Partai Golkar akan meneruskan ke Fraksi Partai Golkar yang ada di DPRD Kota Padang.
"Sehingga tugas Satgas yang kita bentuk ini adalah menjadi patner RT/RW, Kelurahan, kecamatan dan lembaga pengambil kebijakan atau pemerintah," ungkap Wahyu lagi.
Namun demikian, kata Wahyu, jika Satgas nanti menemukan penyaluran bantuan keluar dari pola yang ada, maka Satgas tak segan-segan melaporkan ke jalur hukum.
Sementara itu, Ketua Satgas Pengawasan Penyaluran Dana JPS Covid-19 DPD Partai Golkar Dodi P Tanjung mengatakan, Satgas sudah bergerak selama 3 hari sejak dibentuk.
"Namun kami sudah banyak menerima laporan warga yang tidak terdata. Ini yang kita himpun data-datanya ke DPD Partai Golkar, nanti biar DPD dan tim pengarah yang mencarikan solusinya," ungkapnya.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
