Meski belum diumumkan secara resmi, pernyataan itu membuat Suryani Paskah Naiborhu meradang.
Suryani merasa dirinya yang berhak mendampingi Bobby. Alasannya, ia mengikuti seluruh tahapan, mulai penjaringan, pemaparan visi dan misi, fit and proper test sampai survei elektabilitas dan popularitas survei di DPD Provinsi Sumut.
Sementara Aulia yang saat ini menjadi ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan tidak mengikuti semua proses penjaringan, bahkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil wali kota pun tidak.
"Saya adalah bakal calon wakil wali kota dari Partai Gerindra, saya adalah kader Partai Gerindra dan saya hanya mendaftar di Partai Gerindra saja," katanya kepada Kompas.com, Sabtu, 8 Agustus 2020.
Pariban (anak perempuan dari saudara laki-laki pihak ibu dalam Suku Batak) dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ini bercerita, pada 15 November 2019 dia menyerahkan semua berkas pendaftaran ke kantor DPC Partai Gerindra Kota Medan.
Setelah itu, Suryani gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Sebelum acara penyampaian visi dan misi di Hotel Madani pada 1 Desember, dia diminta berkontribusi untuk survei sebesar Rp 20 juta dan langsung ditransfer ke rekening DPD Partai Gerindra.
"Saya pun diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misi, dilanjut fit and proper test dan penyerahan hasil survei yang dihadiri langsung Pak Gus Irawan. Hasil saya yang tertinggi, 24 persen untuk porsi wakil wali kota, sampai dipuji Gus Irawan," katanya sambil menunjukkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Pengembangan dan Pengkajian FISIP USU.
Hasil survei tersebut menyebutkan tingkat elektabilitas calon wakil wali Kota Medan yang mendaftar ke Partai Gerindra, yakni Suryani Paskah Naiborhu (24 persen), H Zainal Arifin (15 persen), Rusdi Sinuraya (14 persen), Kol (Purn) Indra Junjungan Nasution (14 persen), Nezar Djoeli (12 persen), Putrama Alkhairi (10 persen), Hamdani Simbolon (7 persen), dan Aditya Pranata (4 persen).
Ibu dua anak ini kemudian mendengar bahwa namanya diusulkan DPC Partai Gerindra ke DPD Partai Gerindra kemudian diusulkan lagi ke DPP Partai Gerindra. Diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sugiat Santoso di media massa.
Merasa ditelikung
Sambil menunggu pengumuman resmi, perempuan berusia 40 tahun ini tetap melakukan sosialisasi yang menurutnya merupakan pelayanan untuk Kota Medan.
Akhirnya ia mendengar kabar tak mengenakkan bahwa Gerindra mengusung calon lain, bukan Suryani, meski yang bersangkutan sesama kader partai.
Suryani menduga dia tidak dipilih karena masalah agama atau suku. Dia lalu memberi contoh banyak kepala daerah yang berpasangan dengan non-muslim.
Ditanya apakah sudah ada pemberitahuan resmi dari Gerindra soal siapa yang diusung, perempuan yang menggeluti bisnis kelapa sawit dan tercatat sebagai kader Partai Gerindra Provinsi Riau sejak awal 2019 itu menggelengkan kepala.
"Menurut saya, sebesar Partai Gerindra, tentulah merujuk hasil survei yang mereka lakukan di daerah. Inilah pertanyaan saya, kenapa? Walaupun belum resmi. Tapi it upun saya percaya, Pak Prabowo akan mengusung nama saya dari Partai Gerindra," katanya optimistis.
Putri dari Partumpuan Naiborhu yang menjabat kepala Cabang Yayasan Del Sumut, sekolah milik Luhut Panjaitan, itu mengatakan, niatnya maju ke Pilkada Medan diawali satu kebenaran, yaitu mengikuti mekanisme partai.
Sikap ini merupakan bentuk penghormatan terhadap partai yang menurutnya bersih dari praktik korupsi, nasionalis dan miniaturnya Indonesia.
Citra partai dan keperempuanannya mendapat dukungan masyarakat untuk maju membenahi Kota Medan.
Tagline "Medan Menang dan Maju Perempuan Medan" menjadi kampanye Suryani. Dia meyakini pasangan yang diusung Partai Gerindra akan menjadi pemenang dalam pilkada nanti.
"Kita belum dipanggil, posisi kita menunggu diundang, tetap optimistis dan menghormati mekanisme partai. Masih menaruh harapan besar kepada Pak Prabowo," katanya.
Tanggapan DPD Gerindra
Menanggapi protes Suryani, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sugiat Santoso yang dikonfirmasi Kompas.com lewat sambungan telepon mengatakan, segala keputusan rekomendasi pencalonan pilkada diserahkan ke Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto.
Secara administrasi yang merekomendasikan finalnya adalah DPP, yaitu Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Mujani.
Proses yang dilakukan di tingkat bawah adalah penjaringan. Menurutnya, di Pilkada Kota Medan, banyak bakal calon yang mendaftar ke Gerindra, bukan hanya Suryani Paskah Naiborhu.
Setelah semua tahapan dilaksanakan, DPD Partai Gerindra Sumut mengusulkan beberapa nama, bukan hanya satu nama untuk menjadi bahan pertimbangan memutuskan rekomendasi final.
"Ya, apa pun keputusan dari DPP, kita sebagai kader tetap tunduk, patuh dan mengamankan," kata Sugiat.
Terkait tudingan Suryani bahwa Aulia tidak mengikuti semua proses dan tahapan yang dilewatinya, Sugiat menyebutkan ada dua proses yang berlaku. Pertama, proses dari bawah ke atas atau buttom up dan dari atas ke bawah atau top down.
Dua proses ini menjadi otoritas DPP untuk memutuskan. Tidak hanya di Kota Medan, tetapi juga di beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama.
"Ya, tidak ada masalah, namanya politik," ucapnya.
Menurut Sugiat, meski keputusan finalnya berada di KPU, namun dia sudah mendapat informasi dari DPP dan sudah disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahwa Aulia Rahman diputuskan mendampingi Bobby Nasution. Alasan keputusan itu belum disampaikan kepada Suryani, Sugiat beralasan karena secara administrasi belum selesai.
"Apa yang mau disampaikan? Secara administrasi kita menunggu keputusan DPP, misalnya memfinalkan Bobby Nasution-Aulia Rahman, ya kita wajib menyampaikannya, bukan hanya ke kandidat, tetapi ke seluruh infrastruktur partai," sambung dia.
Sugiat mempersilakan Suryani untuk melakukan lobi-lobi ke DPP Gerindra karena keputusannya belum final dan belum ditetapkan oleh KPU. Sebab, kata dia, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin.
"Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, ya silakan saja misalnya Kak Suryani mau melakukan proses lobi-lobi ke DPP. Namanya politik, sebelum ditetapkan KPU, kita belum bisa memastikan siapa calon wali kota dan calon wakil wali kota kita. Kak Suryani silakan memperjuangkan hak politiknya," katanya lagi.
Soal biaya survei Rp 20 juta, Sugiat membenarkannya karena untuk survei memerlukan biaya yang terbilang mahal. Biayanya tidak mungkin dibebankan kepada partai.
Survei itu untuk mengukur bagaimana elektabilitas dan popularitas calon setelah bersosialisasi. Jadi ini berlaku untuk semua calon yang mendaftar.
Terkait asumsi Suryani yang merasa tak terpilih sebagai bakal calon pendamping Bobby karena berasal dari golongan minoritas, Sugiat membantahnya.
Dia mengatakan, di beberapa daerah banyak calon yang berpasangan namun berbeda keyakinan.
Ia menegakan bahwa kalau tidak ada urusan SARA dalam menentukan calon yang diusung. Urusan yang sebenarnya adalah bagaimana menuntuskan program-program pembangunan.
"Kalau dikatakan Gerindra mengedepankan politik SARA, saya secara tegas membantah itu. Kalau di Kota Medan, Bang Bobby dipasangkan dengan Bang Aulia, tidak ada kaitannya dengan politik identitas apa pun. Tapi lebih berkaitan kepada kepentingan pembangunan Kota Medan," pungkas Sugiat.
(Source: kompas.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »