Menteri-menteri Jokowi Komentari Kebijakan Anies soal PSBB Jakarta

BENTENGSUMBAR.COM - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperketat kembali PSBB Jakarta menjadi sorotan para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mulai dari kritikan dan juga imbauan dilontarkan para menteri untuk Anies.

Sebanyak 3 orang menteri, dan 1 orang wakil menteri dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komentar atas PSBB Jakarta dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual pagi ini, Kamis, 10 September 2020.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Hal pertama yang disoroti Airlangga adalah penyebab dari tingginya kasus COVID-19 di Jakarta, sehingga jadi pedoman Anies untuk memperketat lagi PSBB Jakarta. Ia menilai, penyebaran di DKI Jakarta didominasi oleh penularan di transportasi umum, setelah ganjil-genap diberlakukan kembali oleh Anies.

Oleh sebab itu, ia meminta Anies untuk mempertimbangkan lagi penerapan ganjil-genap yang mulai diterapkan kembali pada 10 Agustus lalu setelah sempat dicabut.

"DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, transisi, dan ini mau dilakukan penuh kembali. Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data yang ada, 62% (pasien positif Corona) di RS Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil-genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI," tutur Airlangga.

Selain itu, ia meminta agar kegiatan perkantoran tetap bisa dilakukan dengan jam fleksibel, caranya dengan menerapkan 50% di kantor, dan 50% bekerja dari rumah (work from home/WFH).

"Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50% di rumah, dan 50% di kantor," ujar Airlangga.

Sementara itu, dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta semalam, Anies mengatakan mulai 14 September kegiatan perkantoran non-esensial atau di luar 11 sektor tersebut harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah. Namun, Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI bukan menyetop kegiatan usahanya.

"Prinsipnya, mulai Senin 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi," papar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu, 9 September 2020.

Terakhir, Airlangga menilai keputusan Anies yang mendadak ini menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pagi ini dibuka anjlok ke level 4.961.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement (pengumuman) Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks (saham) tadi pagi sudah di bawah 5000," ungkap Airlangga.

Ia mengatakan, keputusan memperketat PSBB Jakarta ini berdampak langsung pada sentimen masyarakat terutama di pasar keuangan.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," jelasnya.

2. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto

Sementara itu, Agus Suparmanto menyoroti kebijakan Anies memperketat PSBB Jakarta dengan meminta jalur distribusi tak dihalangi yang dapat membuat rantai pasok terganggu.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu. Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan," kata Agus Suparmanto.

Menurut Agus, jalur distribusi ini sangat terhubung dengan aktivitas konsumsi masyarakat, yang jadi tulang punggung produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujar dia.

3. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Hal yang disampaikan Agus Gumiwang mengenai PSBB Jakarta adalah kekhawatiran akan dampaknya pada industri manufaktur. Ia mewanti-wanti, dengan PSBB Jakarta diperketat lagi ini industri manufaktur yang sempat menggeliat, kembali mendapatkan tekanan.

"Yang kembali menerapkan PSBB ketat kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan," kata Agus Gumiwang.

Ia menuturkan, PSBB Jakarta ini akan sangat banyak memberi dampak pada industri manufaktur.

"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia," jelas dia.

4. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar

Tak berbeda jauh dengan Agus Gumiwang, Mahendra menyoroti dampak PSBB Jakarta pada sektor industri manufaktur. Ia meminta agar PSBB Jakarta ini dikecualikan untuk sektor tersebut.

"Kalau boleh 1 hal saja saya saran, dalam pertemuan ini bisa dibahas apakah Kadin bisa mengusulkan kepada Pemprov yang lakukan PSBB untuk berikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi," kata Mahendra.

Ia khawatir, jika PSBB Jakarta memukul rata pembatasan kegiatan dunia usaha termasuk industri manufaktur, maka tak akan ada yang mampu bertahan, atau collapse.

"Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," pungkas Mahendra.

(Source: detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News