Sumbar Butuh Gubernur yang Mampu Membangunan Hubungan Harmonis dengan Pusat

BENTENGSUMBAR.COM - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 menentukan nasib Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan. 

Untuk itu, masyarakat Sumbat harus pintar dalam menentukan pilihan. Sebab, jika salah pilih, maka akan membuat kemajuan daerah ini akan jalan ditempat. Apalagi Sumbar bergantung dari dana APBN dalam pelaksanaan pembangunan.

"Jamak dipahami, hubungan pusat-daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat," ungkap Dr. Asrinaldi, M. Si., pengamat politik dari Universitas Andalas, Ahad, 6 September 2020.

Meski UU No.23/2014 tentang pemerintahan daerah memberi hak otonomi kepada daerah, kata Asrinaldi, namun perlu diingat bahwa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan otonomi daerah ini sangat ditentukan oleh bagaimana kepala daerah membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat. 

Foto: Dr. Asrinaldi, M. Si., pengamat politik dari Universitas Andalas.

"Apalagi di tengah kontestasi kekuasaan di negeri ini, ada peran partai politik yang dominan,' katanya.

Karenanya tidak heran partai politik berusaha memunculkan kadernya sebagai calon kepala daerah agar bisa membentuk relasi dengan elite partai yang ada di pemerintahan. 

"Dalam teorinya, pemerintah memang tidak akan membeda-bedakan perlakuannya kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan," ulasnya.

Namun dalam praktiknya sulit dihilangkan adanya nepotisme dalam pemerintahan karena adanya kedekatan politik maupun personal dengan pejabat di pemerintahan. 

"Apalagi kita tahu, presiden maupun menteri adalah pejabat politik yang tentu memiliki pertimbangan politik dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang mereka selenggarakan," katanya. 

Dikatakannya, gubernur sebagai kepala daerah juga pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat dan memiliki afiliasi politik kepada partai politik di tingkat pusat. 

"Jika afiliasi politiknya dekat dengan kekuasaan tentu akan memberi manfaat pada kepemimpinan yang dilaksanakannya," jelasnya. 

"Begitu juga sebaliknya, jika afiliasi politiknya berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa, maka akan sulit menjalin hubungan dengan pemerintah pusat," pungkasnya.

Laporan: Zamri Yahya, SHI

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News